Fraksi PKB Dukung Pengusutan Tuntas Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Kompas.com - 13/04/2023, 22:28 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohammad Rano Alfath di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Istimewa Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohammad Rano Alfath di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohammad Rano Alfath mengatakan, pihaknya mendukung dan aktif mengawal penelusuran transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurutnya, pengusutan kasus tersebut krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi keuangan negara.

“Fraksi PKB berkomitmen mengawal penegakan hukum kasus ini sampai terang benderang dan mendorong reformasi internal di tubuh Kemenkeu, khususnya di bidang evaluasi dan deteksi dini atas pelanggaran intervensi pegawai,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/04/2023).

Rano menegaskan, pihaknya juga mendukung pembentukan satuan tugas (satgas) yang terdiri dari financial supervisory body dan aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri kasus itu dari awal dengan metode case building.

Dia mencontohkan, satgas tersebut bisa diisi lembaga keuangan dan APH dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca juga: Anggota DPR: Image Rp 349 T Luar Biasa, Publik Berpikir Kemenkeu Sarang Money Laundry

Legislator asal Banten itu mengatakan, sinergitas antarlembaga diperlukan karena menyangkut keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar.

“Saya percaya Kemenkeu dapat mengembalikan kredibilitas dan integritasnya apabila mekanisme ini dijalankan secara transparan sesuai dengan norma hukum yang berlaku,” katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (13/4/2023). 

Lebih lanjut, Rano menegaskan, pihaknya berkomitmen mendorong investigasi APH terhadap hasil Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Kemenkeu sehingga tindak pidana dapat dibuktikan.

“Kami akan minta bongkar semuanya hingga tuntas. Berdasarkan data agregat LHA PPATK, sejumlah Rp 349 triliun itu kami akan secara spesifik meminta data empiris terkait berapa persen dari total nilai transaksi tersebut yang sudah ditindaklanjuti APH,” katanya.

Dia juga akan mempertanyakan berapa persen dari data itu yang masih dalam proses penyelesaian oleh Kemenkeu dan berapa persen yang telah terbukti inkrah bahwa terdapat tindak pidana melawan hukum, baik korupsi maupun pencucian uang.

Baca juga: Sebanyak 193 Pegawai Kemenkeu yang Terindikasi Terlibat Transaksi Janggal Sudah Dikenai Sanksi Disiplin

Wakil rakyat yang membidangi komisi hukum itu menilai, dugaan transaksi janggal yang dibahas tersebut sifatnya masih sebatas LHA dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) PPATK sehingga belum sampai ke tingkat bukti hukum.

Mengingat kasus tersebut masih sebatas laporan, Rano mengatakan, pihaknya sulit menaksir total kerugian negara dari hasil kejahatan dan ada atau tidaknya tindak pidana.

“Untuk itu kami minta penjelasan. Kan ada 100 surat yang sudah dikirim ke APH, berapa yang sudah sampai tahap inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ini kan yang ingin diketahui masyarakat begitu,” jelasnya.

Untuk diketahui, Komisi III DPR kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, Selasa.

Baca juga: Kronologi Dugaan TPPU Emas Batangan Ilegal Rp 189 Triliun di Bea Cukai versi Kemenkeu

Pada RDPU tersebut, Komisi III DPR juga mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang hadir secara langsung.

Terkini Lainnya
Menyelisik Capaian Kinerja Fraksi PKB di DPR Sepanjang 2023
Menyelisik Capaian Kinerja Fraksi PKB di DPR Sepanjang 2023
F - PKB Rumah Rakyat
Jubir PKB: Kami Setuju Pembahasan RUU DKJ, asalkan…
Jubir PKB: Kami Setuju Pembahasan RUU DKJ, asalkan…
F - PKB Rumah Rakyat
Target Menangkan Anies-Muhaimin pada Pemilu 2024, PKB Akan Lakukan Kampanye Door-to-Door
Target Menangkan Anies-Muhaimin pada Pemilu 2024, PKB Akan Lakukan Kampanye Door-to-Door
F - PKB Rumah Rakyat
Ketua Fraksi PKB: Dana Abadi Pesantren Milik PKB, Capres Lain Tidak Boleh Asal Klaim
Ketua Fraksi PKB: Dana Abadi Pesantren Milik PKB, Capres Lain Tidak Boleh Asal Klaim
F - PKB Rumah Rakyat
Usung Anies-Cak Imin, PKB Ucapkan Terima Kasih Kepada Gerindra
Usung Anies-Cak Imin, PKB Ucapkan Terima Kasih Kepada Gerindra
F - PKB Rumah Rakyat
Polusi Udara Kian Parah, PKB Pertanyakan Program Perlindungan Lingkungan yang Digaungkan Pemerintah
Polusi Udara Kian Parah, PKB Pertanyakan Program Perlindungan Lingkungan yang Digaungkan Pemerintah
F - PKB Rumah Rakyat
Cucun Apresiasi Kebijakan Kapolri Ubah Sirkuit Ujian Praktik SIM C
Cucun Apresiasi Kebijakan Kapolri Ubah Sirkuit Ujian Praktik SIM C
F - PKB Rumah Rakyat
Cucun Ahmad Nilai Polri Makin Matang dan Mampu Jadi Institusi Pengayom Masyarakat
Cucun Ahmad Nilai Polri Makin Matang dan Mampu Jadi Institusi Pengayom Masyarakat
F - PKB Rumah Rakyat
Pegiat Seni Se-Malang Raya Berkumpul, Dukung Gus Imin Maju Pilpres 2024
Pegiat Seni Se-Malang Raya Berkumpul, Dukung Gus Imin Maju Pilpres 2024
F - PKB Rumah Rakyat
Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Anggota Komisi III Cucun Minta Tren Ini Dijaga
Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Anggota Komisi III Cucun Minta Tren Ini Dijaga
F - PKB Rumah Rakyat
Cak Udin Sebut Pilkades Serentak di Kabupaten Malang Jadi Ajang Satukan Spirit Perdamaian
Cak Udin Sebut Pilkades Serentak di Kabupaten Malang Jadi Ajang Satukan Spirit Perdamaian
F - PKB Rumah Rakyat
123 Juta Orang Mudik dengan Aman dan Lancar, Cucun Ahmad Syamsurijal Apresiasi Kinerja Polri
123 Juta Orang Mudik dengan Aman dan Lancar, Cucun Ahmad Syamsurijal Apresiasi Kinerja Polri
F - PKB Rumah Rakyat
Peta Pilpres Kian Jelas, PKB Minta Para Capres Adu Gagasan Bukan Popularitas
Peta Pilpres Kian Jelas, PKB Minta Para Capres Adu Gagasan Bukan Popularitas
F - PKB Rumah Rakyat
Fraksi PKB Dukung Pengusutan Tuntas Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu
Fraksi PKB Dukung Pengusutan Tuntas Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu
F - PKB Rumah Rakyat
Bagikan artikel ini melalui
Oke