Menyelisik Capaian Kinerja Fraksi PKB di DPR Sepanjang 2023
Anggota DPR dari Fraksi PKB.
KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) konsisten melayani rakyat Indonesia. Mereka bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik.
Sepanjang 2023, Fraksi PKB berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, ekonomi inklusif, dan pemerataan pembangunan. Hal ini tak terlepas dari peran anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran (budgeting), serta legislatif.
Pada bidang ekonomi dan keuangan, Fraksi PKB terlibat aktif dalam mengawal berbagai aspek yang memengaruhi perekonomian Indonesia. Selain mencermati pertumbuhan ekonomi, Fraksi PKB juga mengawasi kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan harga bahan baku, seperti tempe. Terlebih, makanan ini merupakan produk asli dari Indonesia.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti urgensi penguatan hukum dalam industri perkoperasian yang menurut partai masih memiliki celah hukum. Dengan demikian, rawan dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Terkait inklusi keuangan, Fraksi PKB fokus memberikan perhatian lebih pada kelompok yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan. Partai mendorong perintah untuk melakukan edukasi tentang perbankan dan kemudahan akses keuangan untuk semua lapisan masyarakat.
Baca juga: Jubir PKB: Kami Setuju Pembahasan RUU DKJ, asalkan…
Fraksi PKB juga mencermati pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah, yakni 5,2 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Untuk mencapai target tersebut, Fraksi PKB menekankan signifikansi menjaga stabilitas dalam negeri, terutama terkait investasi di tengah tahun politik yang penuh tantangan.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem sebagai bagian integral dari tujuan APBN 2024.
Dalam aspek belanja pendidikan, Fraksi PKB menekankan transformasi sistem pendidikan dan nasib Guru Sertifikasi Non-Inpassing yang belum terpecahkan. Partai juga mendorong peningkatan dana desa hingga Rp 5 miliar per desa. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan desa dengan lebih merata.
Sebagai bagian dari fungsi penganggaran di DPR, Fraksi PKB terus mengawal dan memberikan pandangan kritis dalam penyusunan APBN.
Partai juga menekankan signifikansi inklusi ekonomi, pemberdayaan desa, dan peningkatan kualitas pendidikan untuk kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Indonesia.
Infrastruktur prorakyat.
Terkait infrastruktur, Fraksi PKB memfokuskan perhatian pada pembangunan sarana dan fasilitas yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung.Misalnya, mendorong program revitalisasi pasar rakyat.
Baca juga: Ketua Fraksi PKB: Dana Abadi Pesantren Milik PKB, Capres Lain Tidak Boleh Asal Klaim
Fraksi PKB menilai, perbaikan pasar rakyat dapat menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau dan sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan untuk sektor informal. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah ketahanan pangan. Fraksi PKB menyoroti posisi Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata global dalam Global Food Security Index (GFSI).
PKB menilai, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki peran krusial dalam meningkatkan ketahanan pangan, mencegah kenaikan harga kebutuhan pokok secara mendadak, dan memberikan jaminan ketersediaan pangan untuk masyarakat.
Terkait usulan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No 43 Tahun 2019, Fraksi PKB meminta pemerintah memberikan perhatian yang setara terhadap madrasah swasta dalam program rehabilitasi prasarana pendidikan.
Fraksi PKB juga mendorong perbaikan sarana air bersih di pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.Tak lupa, partai juga mendorong peningkatan layanan transportasi menyusul prediksi peningkatan jumlah pemudik.
Fungsi pengawasan tersebut sejalan dengan visi Fraksi PKB untuk mengawasi infrastruktur, baik fisik maupun kebutuhan dasar masyarakat.
Selain isu lokal, Fraksi PKB juga menaruh perhatian terhadap isu nasional, seperti Meikarta dan krisis air bersih di beberapa daerah.
Tak hanya infrastruktur fisik, Fraksi PKB juga mendorong perluasan cakupan layanan dan pembenahan kebijakan agar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dorong kesejahteraan rakyat
Fraksi PKB telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan serta melindungi hak masyarakat.Komitmen ini diwujudkan PKB dengan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Pada Januari 2023, Fraksi PKB mendorong pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di daerah-daerah terpencil. Hal ini membuat masyarakat di daerah dapat mengakses pusat ekonomi dan layanan publik.
Baca juga: PKS Resmi Usung Anies-Muhaimin, Nyatakan Tak Ada Perbedaan Pendapat di Akar Rumput
Tak berhenti sampai sana, Fraksi PKB mendorong pemerintah meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan pada Februari 2023. Inisiatif ini dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan serta menyiapkan generasi muda yang lebih unggul pada masa depan.
Kemudian, pada Juli 2023, Fraksi PKB menyoroti signifikansi alokasi anggaran untuk sektor kesehatan.Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Selain kesejahteraan umum, Fraksi PKB juga vokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal, termasuk masyarakat adat, buruh, dan petani. Perwakilan partai di DPR mendorong penyelesaian konflik agraria yang telah merugikan dan menyebabkan masyarakat adat kehilangan tanah.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga mendorong peningkatan upah buruh pada April 2023. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya, pada Agustus 2023, Fraksi PKB juga mengadvokasi peningkatan bantuan kepada petani guna mendorong produktivitas dan kesejahteraan.
Dalam konteks pengawasan DPR, berbagai inisiatif yang dilakukan Fraksi PKB dapat menjadi cermin bahwa partai konsisten menjaga hak dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Fraksi PKB menjadi representasi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan mengawal kebijakan dan memperjuangkan alokasi anggaran supaya tepat sasaran
Memperkuat hukum dan demokrasi
Fraksi PKB di DPR RI berperan aktif dalam memperkuat fondasi hukum dan demokrasi di Indonesia.Hal ini dibuktikan dengan menjadikan transparansi serta akuntabilitas sebagai pilar utama dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Terkait praktik demokrasi, Fraksi PKB menekankan signifikansi kebebasan berekspresi, terutama isu sensitif yang masih memengaruhi masyarakat.Misalnya, kekerasan terhadap perempuan.
Fraksi PKB menilai, pembubaran diskusi terkait kasus Partai Komunis Indonesia (PKI) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa praktik diskriminasi, penyebaran kebencian, dan imunitas terhadap pelaku kekerasan masih menjadi persoalan.
Selanjutnya, pada September 2023, perwakilan partai di DPR memperjuangkan akses terbuka terhadap informasi publik. Langkah ini diharapkan dapat mengangkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan menjadikan transparansi sebagai alat untuk mengawasi dan memastikan akuntabilitas di berbagai lini pemerintahan.
Fraksi PKB menegaskan pentingnya memperkuat lembaga demokrasi, seperti KPK dan Ombudsman pada Oktober 2023. Langkah ini merupakan bentuk nyata pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menjadi tantangan dalam mengokohkan fondasi demokrasi.
Pada Desember 2023, Fraksi PKB memperjuangkan partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas.
Keberhasilan dalam memperkuat fondasi hukum, memperluas akses informasi, dan membangun lembaga demokrasi yang kuat akan menjadi landasan kokoh bagi sistem pengawasan DPR. Hal ini dapat memastikan jalannya tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, serta bertanggung jawab kepada rakyat.
Fungsi penganggaran Fraksi PKB
Dalam menjalankan fungsi penganggaran APBN di DPR, Fraksi PKB telah menganalisis serta mengevaluasi laporan keuangan pemerintah pusat. Mereka memperhatikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu melampaui target APBN 2022.
Meski demikian, Fraksi PKB menyoroti pentingnya diversifikasi produk ekspor dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian untuk meningkatkan inklusi ekonomi lebih luas.
Fraksi PKB juga mengamati, kebijakan kenaikan harga BBM telah memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.Untuk mengatasi hal ini, perwakilan partai di DPR menilai perlunya kebijakan energi yang terukur untuk menghindari dampak peningkatan kemiskinan secara signifikan.
Fungsi legislasi Fraksi PKB
Sepanjang 2023, Fraksi PKB mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi, yakni menyelesaikan 21 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).
Capaian tersebut merupakan kelanjutan dari pencapaian tahun sebelumnya.Fraksi PKB mampu menghasilkan 29 undang-undang pada tahun lalu.
Meski demikian, Fraksi PKB memahami bahwa terdapat sejumlah UU yang dibahas dengan cepat dan terkesan terburu-buru, yakni UU Cipta Kerja dan UU Perubahan terkait Ibu Kota Negara.Peresmian kedua UU ini telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, Fraksi PKB menyadari pentingnya pembahasan yang komprehensif dan detail dalam menyusun UU.
Selain pencapaian tersebut, Fraksi PKB terus memperjuangkan RUU yang dianggap membawa manfaat luas bagi masyarakat, yakni Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, Perubahan kedua tentang Desa, serta Pengawasan Obat dan Makanan. Meski belum selesai, Fraksi PKB akan memperjuangkan RUU ini hingga menjadi UU.
Baca juga: Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Anggota Komisi III Cucun Minta Tren Ini Dijaga
Fraksi PKB menilai, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dapat menjadi parameter keberhasilan pembangunan kesehatan.Pasalnya, RUU ini memberikan perhatian kepada perempuan dan anak-anak guna menciptakan generasi yang unggul.
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Desa juga menjadi salah satu prioritas Fraksi PKB.Hal ini menjadi bukti komitmen perwakilan PKB di DPR terhadap pengaturan desa yang lebih holistik.
Mereka menegaskan bahwa sebagai entitas pemerintahan terkecil, desa memerlukan perhatian khusus. Hal ini guna mewujudkan Indonesia yang lebih maju di masa depan. Regulasi tentang desa yang lebih kuat dan mandiri diyakini akan menjadi landasan bagi kemajuan Indonesia di berbagai wilayah.
Pada bidang legislasi, Fraksi PKB mendorong perlunya kebijakan yang mengakomodasi beragam masukan dan memberikan manfaat bagi pemerintah dan rakyat Indonesia secara adil dan merata.
