Tingkatkan Taraf Hidup Rakyat, PKB Dukung Program Kepemilikan Rumah yang Digalakkan Prabowo

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).. Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong pembenahan permukiman padat penduduk kumuh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Terkait hal itu, Cucun mendukung program-program kepemilikan rumah yang tengah digalakkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Salah satu program itu adalah perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank Tabungan Negara (BTN) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dia menceritakan bahwa telah menghadiri Grand Opening dan Akad Massal Perumahan The City Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung yang menggunakan program FLPP. 

“Program-program seperti ini bisa menjadi upaya pembenahan permukiman padat penduduk,” jelasnya dalam siaran pers, Rabu (13/11/2024).

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) II itu juga menyoroti skema baru yang akan diluncurkan pemerintah dalam program perumahan rakyat.

Baca juga: Insentif Pajak dan Kemudahan Perizinan Muluskan Program 3 Juta Rumah

Salah satunya mencakup subsidi selisih bunga sebagai solusi inovatif untuk mempercepat kepemilikan rumah. 

Cucun mengapresiasi kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam program perumahan itu, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga kehadiran negara yang semakin signifikan.

“Ini bukan hanya wacana, tetapi percepatan. Program pemerintah di bawah arahan Pak Prabowo ini harus tercapai,” ungkapnya. 

Dia menilai, dengan kehadiran negara, masyarakat bisa mendapatkan rumah lebih cepat dan mudah.

Salah satu inovasi terbaru yang dibahas dalam program tersebut adalah pengalihan skema FLPP menjadi subsidi selisih bunga.

Skema tersebut memungkinkan masyarakat memilih tipe rumah sesuai keinginan tanpa batasan ukuran tertentu. 

Baca juga: Aset BUMN Tak Terpakai Bakal Digunakan untuk Proyek 3 Juta Rumah Kementerian PKP

Dengan subsidi selisih bunga, masyarakat mempunyai kebebasan untuk memilih rumah yang lebih besar atau sesuai kebutuhan, tidak terbatas pada tipe 36 saja.

Menurutnya, skema itu memungkinkan masyarakat menyesuaikan hunian mereka dengan keinginan dan penghasilan. 

“Pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap warga,” terangnya.

Di sisi lain, Cucun menilai, program itu akan sangat membantu generasi muda untuk bisa memiliki hunian, termasuk para entrepreneur muda.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) itu mengatakan, generasi muda, terutama keluarga muda, kini bisa lebih cepat mendapatkan rumah impian. 

“BTN dan pemerintah hadir memberikan kemudahan sehingga mereka tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memiliki rumah sendiri,” sebutnya.

Baca juga: Erick Thohir Bakal Petakan Aset BUMN buat Pembangunan 3 Juta Rumah

Pentingnya keterlibatan negara

Lebih lanjut, Cucun menegaskan pentingnya keterlibatan negara dalam menghadapi tantangan kebutuhan rumah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, terlebih untuk daerah yang memiliki persoalan kepadatan penduduk.

Dia menegaskan, negara harus hadir untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga, mengingat angka pertumbuhan penduduk terus bertambah. 

“Kami harus ingat bahwa lahan terbatas dan kebutuhan akan rumah akan selalu ada,” tegasnya.

Cucun menyebutkan, DPR akan mendukung program-program yang secara nyata membawa kemudahan bagi rakyat.

“Ini adalah urusan kesejahteraan masyarakat dan hak dasar warga yang harus dipenuhi, yaitu hak atas hidup yang layak, termasuk hunian,” jelasnya.

Baca juga: Ada 1,3 Juta Hektar Tanah Telantar Eks HGU, Bisa buat 3 Juta Rumah

Program tersebut dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk bisa mencapai target 3 juta rumah. 

Selain itu, program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, khususnya bagi kepala keluarga yang belum memiliki hunian.

“Kami harus memastikan agar masyarakat dapat memperoleh hunian yang layak dan sesuai kebutuhan, tanpa terkendala keterbatasan lahan maupun kepadatan penduduk perkotaan,” paparnya.

Perumahan menggambarkan kesenjangan

Lebih lanjut, Cucun mengatakan, kondisi permukiman padat menggambarkan kesenjangan nyata dalam penataan kota, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus membuktikan tindakan konkret dalam menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah pusat kota yang strategis seperti Jakarta,” tuturnya.

Baca juga: Gapai Doktor Psikologi, Rahmanto Teliti Permukiman Kumuh di Pesisir Utara Jakarta

Namun, kata dia, hal itu menjadi tugas bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan dari DPR. 

“Karena masalah permukiman kumuh banyak terjadi juga di daerah lain,” imbuhnya.

Kepadatan penduduk juga kerap menimbulkan permasalahan dari berbagai sektor dalam hal kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan itu, mulai dari kenakalan remaja, kesenjangan ekonomi dan pengangguran, masalahan kesehatan, dan seringkali terjadi banjir. 

Untuk itu, Cucun menilai, pembenahan permukiman padat penduduk bisa menjadi salah satu jalan dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Masalah kepadatan penduduk berdampak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan meningkatnya jumlah pengangguran. 

Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat (Kesra) itu mengatakan, kondisi lingkungan mempengaruhi psikologis warganya.

Baca juga: Seperti Apa Karakteristik Permukiman Kumuh? Ini Jawabannya

“Dengan menyelesaikan masalah kepadatan penduduk ini, maka kita seperti memencet tombol-tombol penyelesaian masalah lain yang pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat,” jelasnya. 

Rumah kumuh di sekitar istana presiden

Baru-baru ini, viral sebuah ulasan tentang kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan padat dan kumuh, tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (Jakpus). 

Ironisnya, lokasi permukiman itu tidak jauh dari Istana Kepresidenan, yakni hanya sekitar 1 kilometer (km).

Cucun turut menyoroti permasalahan tersebut yang kondisinya dinilai sangat memprihatinkan.

“Di tengah megahnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, memang menjadi sebuah keprihatinan masih banyak permukiman padat penduduk yang kondisinya cukup miris. Ini menjadi paradoks,” katanya. 

Baca juga: Potret Hunian Padat di Tanah Tinggi, Warga Tidur di Balai RW karena Rumah Sempit

Dalam Jurnal yang diterbitkan Universitas Persada Indonesia (UPI) Yayasan Administrasi Indonesia (YAI), diketahui terdapat 14 RW di Kelurahan Tanah Tinggi yang terdiri dari 195 rukun tetangga (RT). 

Total jumlah penduduknya ada 37.427 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 14.182 pada 2022.

Laporan yang sama juga menyampaikan sebanyak 10 rukun warga (RW) teridentifikasi kawasan kumuh ringan berada di lahan pemukiman seluas 41.8 hektar (ha). 

Sementara itu, 4 RW yang terindikasi bukan kawasan kumuh berada di luas total permukaan 20.49 ha.

Di wilayah itu, masih ada beberapa rumah yang ukurannya sangat kecil layaknya kamar kosan tapi dihuni banyak orang. 

Salah satu yang viral adalah rumah Nenek Hasna yang hanya seluas 2x3 meter (m), tetapi dihuni 13 orang termasuk anak, cucu, dan cicitnya. 

Baca juga: Saking Padatnya Hunian di Tanah Tinggi Jakpus, Warga Terpaksa Tidur Bergantian

Untuk tidur, keluarga Nenek Hasna harus saling meringkuk, bahkan menerapkan sistem shift-shiftan setiap harinya.

Selain rumah-rumah yang berhimpitan di gang-gang sempit, permukiman seperti itu juga minim terhadap akses fasilitas dasar, seperti kamar mandi layak. 

Sebagian besar rumah di kawasan Tanah Tinggi diketahui tidak memiliki kamar mandi sehingga warga harus menggunakan WC umum dengan biaya Rp 2.000 per penggunaan.

Wilayah permukiman padat, seperti di Tanah Tinggi, menyebabkan mobilisasi sulit. 

Sebab, gang-gang semakin sempit dengan barang-barang milik warga, seperti motor, sepeda, alat masak, hingga jemuran yang diletakkan di sepanjang jalan karena kondisi rumah kecil.

“Bayangkan kalau terjadi kebakaran, api akan cepat menyebar, dan berpotensi mengancam nyawa. Ini sudah terjadi di sejumlah daerah padat penduduk,” ujarnya. 

Cucun mengatakan, ada aspek keamanan dan keselamatan dari bencana terkait masalah permukiman padat.

Baca juga: Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program Bebenah Kampung

Adapun daerah Tanah Tinggi diketahui kerap terjadi tawuran warga sehingga tak jarang warganya berurusan dengan pihak berwajib.