72.000 Kontainer Tekstil Ilegal China Masuk RI, Waka DPR: Pantas Industri Tekstil Kita Babak Belur

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti banjirnya barang tekstil impor ilegal dari China yang masuk ke Indonesia. 

Dia menyebutkan, jika pasar di Indonesia sudah dikuasai asing atau produk impor dari luar negeri, hal ini menunjukkan ada sistem yang salah. 

“Bayangkan, 72.000 kontainer ilegal. Ini kan banyak sekali. Pantas industri tekstil kita babak belur,” katanya dalam siaran pers, Jumat (29/11/2024).

Cucun menilai ini menjadi salah satu penyebab hancurnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri dan meminta Pemerintah segera mengambil langkah tegas.

Oleh karenanya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) itu mempertanyakan kehadiran pemerintah selama ini.

“Kenapa kita bisa sampai kecolongan seperti ini. Di mana missed dan celahnya. Kondisi ini kan mengancam kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Baca juga: Aliansi Masyarakat Tekstil Sebut Revisi Permendag 8 Sia-sia jika Impor Ilegal Jalan Terus

Cucun juga mempertanyakan pengawasan Bea Cukai. Menurutnya, taring Bea Cukai tajam ke masyarakat sendiri, tetapi barang impor banjir masuk didiamkan saja. 

Tak hanya Bea Cukai, Cucun juga menyoroti kinerja Kementerian Perdagangan ( Kemendag) yang seperti abai terhadap persoalan tersebut.

“Kemendag termasuk aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya juga seakan menutup mata. Ini harus menjadi tamparan keras buat pemerintah,” jelasnya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) dari Jawa Barat (Jabar) II itu mengingatkan akan ada banyak dampak turunan akibat banjirnya impor tekstil ilegal.

"Tak bisa dihindari juga, industri TPT yang melemah menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Industri tekstil kelas kecil, menengah sampai tekstil besar akan terpuruk,” terangnya.

Baca juga: Satgas Impor Ilegal Sita Produk Impor Ilegal Senilai Rp 46,1 Miliar

Cucun pun khawatir akan semakin banyak industri tekstil yang gulung tikar jika tak ada perbaikan pengawasan dan penegakan hukum dari praktik impor tekstil ilegal.

“Kalau industri gulung tikar, ini menambah angka pengangguran di Indonesia karena banyak yang akan di-PHK,” ujarnya.

Dia pun mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat guna mengatasi masuknya barang-barang impor ilegal yang mengakibatkan industri dalam negeri lesu. 

“Kita jangan sampai lengah,” tegasnya.

Di sisi lain, pimpinan bidang koordinator kesejahteraan rakyat itu juga mendorong pemerintah segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Permendag itu dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga murah sehingga menggerus para pelaku usaha nasional. 

Baca juga: Sritex Jadi Sorotan, DPR Siapkan 2 UU Baru Selamatkan Industri Tekstil

Cucun menilai, bila barang impor tidak dibatasi, porsi barang impor akan semakin tinggi seiring dengan beralihnya hampir semua pemain ritel ke online.

"Daya beli masyarakat jadi menurun sehingga tidak ada perputaran ekonomi. Ini sangat bahaya dan bisa menghambat target pemerintah yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen," jelasnya.

Cucun juga mengingatkan, industri TPT merupakan sektor padat karya yang menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Kalau tidak segera diantisipasi, bukan tidak mungkin makin banyak yang kena PHK dan kelas menengah merosot menjadi kelas bawah atau miskin,” katanya. 

Cucu menegaskan, pemerintah harus berkoordinasi dengan semua stakeholder agar bisa menekan barang impor yang masuk ke Indonesia.

Baca juga: DPR Kritisi Tarik Ulur Kebijakan Impor yang Bikin Industri Tekstil Babak Belur

Dampak impor ilegal

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) yang mengutip data dari  ITC dan TradeMap menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, terdapat 72.250 kontainer impor TPT ilegal dari China yang masuk ke Indonesia. 

Kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp 46 triliun.

Dari data yang sama, disebutkan bahwa nilai ekspor TPT China ke Indonesia sepanjang tahun 2019-2023 memiliki gap sampai miliaran dollar Amerika Serikat (AS) dibandingkan data impor TPT Indonesia dari China. 

Data tersebut adalah untuk TPT nomor HS 50-63.

Selain itu, tercatat pula berturut-turut nilai ekspor TPT China ke Indonesia pada tahun 2019-2023 adalah 5,09 miliar dollar AS, 3,79 miliar dollar AS, 5,86 miliar dollar AS, 6,50 miliar dollar AS, dan 5,28 miliar dollar AS. 

Ada gap berturut-turut sebesar 1,12 miliar dollar AS, 706,1 juta dollar AS, 1,79 miliar dollar AS, 2,12 miliar dollar AS, dan 1,47 miliar dollar AS dari nilai impor TPT Indonesia dari China.

Baca juga: Aliansi Masyarakat Tekstil Sebut Revisi Permendag 8 Sia-sia jika Impor Ilegal Jalan Terus

Seperti diketahui, industri tekstil di Indonesia tengah mengalami keterpurukan dalam beberapa tahun terakhir. Buntutnya terjadi badai PHK massal di industri TPT dan garmen.

Pada awal Juli 2024, setidaknya 11.000 pekerja dalam industri ini mengalami PHK. Ada juga pabrik tekstil yang melakukan efisiensi karyawan. 

Beberapa pabrik yang masih berjalan memangkas karyawannya pada awal 2024. Belum lagi munculnya kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang merupakan raksasa tekstil.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sudah ada hampir 60.000 orang yang terkena PHK dari awal 2024 hingga Oktober. 

Di industri tersebut, ada 59.796 orang terkena PHK terhitung sejak Januari hingga Oktober 2024.

Provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mencapai 14.501 orang, atau naik 94 persen jika dibandingkan pada September 2024. 

Sementara itu, tenaga kerja yang ter-PHK di Jawa Tengah (Jateng) tercatat menurun 23,8 persen secara bulanan menjadi 11.252 orang. 

Baca juga: Strategi Penyelamatan Industri Tekstil Nasional

Di peringkat ketiga provinsi yang mengalami PHK ialah Banten dengan kenaikan 15,47 persen secara bulanan menjadi 10.524 orang.