Integrasi DTSEN di Bawah Kendali Cak Imin Dinilai Jadi Kunci Pengentasan Kemiskinan

KOMPAS.com - Pengamat ekonomi INDEF Sugiono mengatakan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ( DTSEN) penting untuk diterapkan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Pasalnya, metode pengumpulan data berbagai kementerian dan lembaga berbeda-beda, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial.

Menurut Sugiono, faktor utama yang perlu dibenahi adalah sistem pendataan yang masih terfragmentasi di berbagai kementerian dan lembaga.

"Perbedaan data antarinstansi sering kali menjadi kendala utama dalam distribusi bantuan sosial, sehingga bantuan tidak selalu tepat sasaran,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (24/2/2025).

Baca juga: DTSEN Rampung, Mensos Gus Ipul: Sejarah Baru dalam Urusan Data

Sugiono menilai bahwa langkah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar dalam menciptakan satu basis data yang terintegrasi adalah keputusan yang tepat. Namun, implementasinya tetap menjadi tantangan besar.

“Di lapangan, sering kali definisi kemiskinan menurut BPS berbeda dengan yang digunakan oleh Bappenas dan kementerian lainnya. Diperlukan kesepakatan untuk menyatukan data, seperti konsep online single submission (OSS) dalam investasi, agar tidak ada lagi perbedaan dalam mendefinisikan kemiskinan,” ungkapnya.

Sugiyono juga menekankan bahwa selain perbaikan dalam pendataan, program pengentasan kemiskinan juga perlu penyederhanaan dalam eksekusinya.

“Beberapa program pengentasan kemiskinan, selain isu pendataan, juga perlu disederhanakan,” ujarnya.

Baca juga: Terima Kunjungan 4 Bupati Terpilih dari Jatim, Gus Ipul Ingatkan Pentingnya Pemutakhiran DTSEN

Selain itu, Sugiono mengakui bahwa DTSEN merupakan gagasan yang sangat baik dan cemerlang. Hanya saja, inovasi ini menemui tantangan implementasi di lapangan.

“Program pengentasan kemiskinan adalah kerja lintas kementerian yang membutuhkan koordinasi yang tidak mudah,” tambahnya.

Sugiono turut menegaskan, program itu tidak boleh berhenti hanya pada tahap pendataan, tetapi harus segera diikuti dengan langkah konkret dalam penyaluran dan pengawasan bantuan. 

“Ketika nanti efisiensi anggaran sudah selesai ditangani, yang tidak termasuk diefisiensikan itu kan bantuan sosial, maka itu harus segera dilaksanakan. Tinggal bagaimana merealisasikannya dalam bentuk bantuan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Baca juga: Ada DTSEN, Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2026