Pengamat: Sinergitas Jadi Tantangan Keberhasilan DTSEN, Kemenko PM Pegang Peranan Krusial

KOMPAS.com - Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. 

Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sinergi antarinstansi yang sering kali menghambat harmonisasi data.

Pengamat ekonomi Usep Saepul Ahyar dari Populi Center menekankan bahwa keberhasilan implementasi DTSEN sangat bergantung pada kuatnya sinergi dan koordinasi antarlembaga.

Menurutnya, salah satu tantangan dalam penguatan DTSEN adalah perbedaan metodologi dan standar yang diterapkan oleh berbagai instansi.

“Sebenarnya, data-data tersebut bisa ditertibkan untuk kemudian diolah ulang agar memiliki standar yang sama dalam evaluasi. Pasalnya, database sering kali memiliki analisis yang berbeda-beda, sehingga standar yang diterapkan pun tidak seragam,” jelas Usep, dalam keterangan persnya, Senin (24/2/2025).

Baca juga: DTSEN Rampung, Mensos Gus Ipul: Sejarah Baru dalam Urusan Data

Konsep DTSEN sendiri berupaya menyatukan tiga basis data utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Bappenas.

Dalam situasi yang kompleks ini, peran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi sangat krusial.

Dengan mandat langsung dari instruksi presiden (Inpres), Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bertindak sebagai koordinator utama dalam menggerakkan sinergi antarinstansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi DTSEN.

Di sisi teknis, BPS bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem data tersebut.

Pentingnya sinergi antarinstansi

Keberhasilan DTSEN tidak hanya bergantung pada teknologi dan sistem data, tetapi juga pada komitmen antarinstansi untuk bersinergi dalam mewujudkan program ini.

Komitmen sinergi antarinstansi sangat penting karena setiap instansi memiliki pendekatan dan preferensi metodologi yang berbeda-beda.

Baca juga: Menteri Ara Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi Akan Tepat Sasaran

Selain itu, sering kali terjadi ketidaksepahaman dalam berbagi data antarinstansi. Padahal, tanpa adanya standar yang seragam dan koordinasi yang baik, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran.

"Akibatnya, ketika terjadi perubahan, data yang digunakan pun bisa berbeda, terutama dalam pendataan masyarakat miskin. Hal ini kemudian berdampak pada hasil dan sasaran yang juga ikut berubah,” imbuh Usep

Ia menambahkan bahwa sebuah kebijakan mungkin dianggap tidak tepat sasaran jika mengacu pada standar A, tetapi bisa sesuai jika menggunakan standar B.

Oleh karena itu, kata Usep, diperlukan penertiban standar agar kebijakan menjadi lebih konsisten dan sesuai dengan data yang valid.

Harus ada mekanisme koordinasi

Untuk memastikan DTSEN berjalan optimal, Usep menyarankan agar ada mekanisme koordinasi yang lebih kuat antarinstansi, baik melalui forum bersama maupun harmonisasi kebijakan berbasis data.

Baca juga: Wagub Bali: Tanpa Retreat, Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Tetap Berjalan Baik

Keterbukaan dalam berbagi data, pemanfaatan teknologi digital untuk integrasi sistem, serta evaluasi berkala menjadi kunci dalam menciptakan basis data yang tidak hanya valid, tetapi juga efektif dalam menargetkan kebijakan sosial-ekonomi.

Dengan sinergi yang lebih erat antarinstansi, DTSEN diharapkan tidak hanya menjadi alat penyelarasan data, tetapi juga mampu mengubah pendekatan dalam pembuatan kebijakan sosial-ekonomi secara lebih baik dan tepat sasaran.