KOMPAS.com — Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI yang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (20/10/2024).
Usai pelantikan, berbagai pekerjaan besar sudah menanti, termasuk menunaikan visi misi dan program kampanye.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fahira Idris mengucapkan selamat bekerja dan mengemban amanah kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, lima tahun ke depan adalah masa-masa yang sangat penting bagi Indonesia untuk memastikan terwujudnya Visi Indonesia Maju 2045.
Baca juga: Isi Lengkap Pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto Usai Pelantikan
Oleh karena itu, Fahira mengatakan bahwa rakyat berharap, pemerintahan Indonesia bisa bekerja lebih efektif ke depan. Hal ini agar berbagai persoalan yang selama ini masih mendera Indonesia satu persatu bisa diselesaikan.
Fahira pun menjabarkan empat tantangan yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok.
Fahira mengatakan, ketersediaan dan keterjangkuan kebutuhan pokok bisa diraih melalui kemandirian pangan. Maka dari itu, negara harus bisa memproduksi sebagian besar atau seluruh kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung secara signifikan pada impor.
Sebab, ketika Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri, harga pangan bakal lebih stabil dan terjangkau.
“Pengembangan sektor pertanian yang kuat dan berkelanjutan dipadukan dengan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas harus menjadi prioritas,” katanya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com Minggu.
Baca juga: Proses Pemilihan Pimpinan Selesai, DPD RI Jabarkan Agenda Utama
Olah karena itu, dukungan kepada petani melalui subsidi, penyediaan benih dan pupuk berkualitas, serta infrastruktur, seperti irigasi dan dukungan transportasi logistik pangan yang baik, menjadi hal yang harus dipenuhi secara adil dan merata.
Kedua, pengentasan kemiskinan. Fahira menjelaskan, efektivitas pengentasan kemiskinan, bisa diraih dengan memperluas kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan upah berkeadilan untuk pekerja.
“Perluasan kesempatan berusaha, artinya memberikan lebih banyak peluang kepada masyarakat untuk menjalankan usaha mandiri, baik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun skala besar,” tuturnya.
Sementara, penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan melalui peningkatan investasi, pengembangan industri kreatif, teknologi, dan industri pariwisata.
Sedangkan, upah yang berkeadilan untuk memastikan adanya regulasi upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, serta memberikan kesejahteraan yang layak.
Ketiga, menghadirkan keadilan ekologis. Menurut Fahira, paradigma pembangunan nasional harus menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama. Adapun inisiatif yang bisa dilakukan adalah pengembangan energi terbarukan dan menjaga keanekaragaman hayati.
“Pengembangan energi terbarukan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang berkontribusi pada perubahan iklim dan pencemaran lingkungan,” ungkapnya.
Kemudian, pelestarian keanekaragaman hayati berarti menjaga flora, fauna, serta ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak berkelanjutan.
Keempat, memastikan rakyat sehat, cerdas, dan produktif. Hal ini, kata Fahira, bisa diraih dengan layanan kesehatan yang andal dan seluruh rakyat Indonesia terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selanjutnya, kehadiran pendidikan berkualitas yang berfokus pada kepentingan peserta didik dan tenaga pengajar. Akses yang setara dalam mendapatkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas pun harus hadir di seluruh Indonesia.
“Jika masyarakat sehat dan cerdas, mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif sehingga kesejahteraan bisa lebih cepat dirasakan,” ujar Fahira.