Fahira Idris Usulkan Rekomendasi Kunci untuk Efektivitas Kabinet Merah Putih

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto melantik 109 menteri dan wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengusulkan lima rekomendasi untuk memastikan Kabinet Merah Putih beroperasi secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat langsung bagi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

“Pertama, kita perlu mengoptimalkan fungsi kementerian dan wakil menteri. Kedua, menerapkan manajemen kinerja yang ketat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (21/10/2024).

Ketiga, lanjut Fahira,  memperkuat koordinasi antar-kementerian dan lembaga.

Baca juga: Luhut Sebut Dewan Ekonomi Nasional Akan Jadi Lembaga Think Tank yang Diisi Pakar Ekonomi

“Keempat, kita perlu fokus pada efisiensi anggaran dan pengelolaan sumber daya. Kelima, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi,” tuturnya.

Fahira juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan pengelolaan sumber daya, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

Menurutnya, optimalisasi fungsi kementerian dan wakil menteri memerlukan pembagian peran yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

“ Wakil menteri seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab spesifik dalam mendukung menteri, seperti mengawasi proyek prioritas atau fokus pada koordinasi antar-kementerian,” jelas Fahira.

Baca juga: Perkuat Kolaborasi Penerapan Manajemen Kinerja, Pemerintah RI dan Selandia Baru Duduk Bersama

Ia menambahkan bahwa penerapan manajemen kinerja yang ketat penting untuk memastikan efektivitas setiap menteri, wakil menteri, dan kepala badan atau lembaga.

Oleh karena itu, sebut Fahira, pemantauan secara berkala melalui indikator kinerja utama atau key performance indicators (KPI) yang jelas sangat diperlukan.

Ia juga mencatat bahwa peningkatan jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih harus diimbangi dengan mekanisme koordinasi yang solid.

“Forum koordinasi antar-kementerian dapat berfungsi sebagai sarana penyelarasan kebijakan dan penyelesaian masalah lintas sektor, sehingga mencegah konflik atau tumpang tindih kebijakan,” ucap Fahira.

Baca juga: Dampak Nyata Kebijakan Hilirisasi di Bawah Kepemimpinan Jokowi

Ia menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang ketat untuk mengatasi kekhawatiran terkait efisiensi anggaran akibat jumlah kementerian yang meningkat.

Menurut Fahira, alokasi anggaran harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan manfaat yang terukur.

“Sumber daya manusia (SDM) di setiap kementerian dan lembaga juga harus dikelola secara optimal untuk mencapai efisiensi yang lebih baik,” imbuhnya.

Terakhir, Fahira menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi birokrasi.

Baca juga: Pengamat Pendidikan: Pemecahan Kemendikbud Akan Perpanjang Birokrasi

Penggunaan sistem digital dalam administrasi pemerintahan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan transparansi.

“Jadi, kunci utama agar Kabinet Merah Putih lebih efektif adalah memastikan pembagian tugas yang jelas, pemantauan kinerja yang ketat, koordinasi antar-lembaga yang efektif, pengelolaan anggaran yang efisien, dan mengedepankan sistem digital dalam administrasi pemerintahan,” jelas Fahira.