Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, Fahira Idris Rekomendasikan 7 Hal Ini

Kompas.com - 07/01/2025, 20:38 WIB

Inang Sh ,

A P Sari

Tim Redaksi

Inang Sh

Penulis

A P Sari

Editor

Dok.Istimewa Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir. Program ini menjadi inisiatif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama pelajar dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program tersebut bertujuan mengurangi ketimpangan akses pangan dengan memberikan makanan bergizi yang merata kepada seluruh kelompok sasaran.

MBG diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang yang optimal, mengurangi risiko kekurangan gizi, serta meningkatkan prestasi belajar dan produktivitas masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Fahira Idris mengatakan, dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program MBG dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing.

Terkait pelaksanaan MBG, Fahira memaparkan tujuh rekomendasi agar MBG berjalan optimal.

Pertama, penyusunan petunjuk teknis yang jelas dan komprehensif.

“Petunjuk teknis yang jelas dan terperinci sangat penting dalam menghindari ketidaksesuaian implementasi di berbagai daerah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (7/1/2025).

Oleh karena itu, petunjuk teknis idealnya mencakup, antara lain standar gizi yang sesuai dengan kebutuhan usia penerima manfaat, prosedur distribusi, dan penyimpanan makanan agar tetap higienis dan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala.

Kedua, variasi menu yang disajikan harus memperhatikan selera dan kebiasaan makan lokal agar dapat dinikmati semua penerima manfaat.

“Penting juga mengolah bahan makanan menjadi bentuk yang lebih menarik, seperti nugget tempe atau perkedel sayur,” jelasnya.

Ketiga, berkolaborasi dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan komunitas lokal dalam penyediaan bahan pangan atau rekomendasi ketiga adalah agar dapat mendukung perekonomian lokal.

Fahira mengatakan, program itu juga dapat bekerja sama dengan komunitas, seperti petani dan peternak lokal, untuk menyediakan bahan makanan segar dan berkualitas.

“Kolaborasi ini juga dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab komunitas terhadap keberhasilan program,” katanya yang juga aktivis perlindungan anak itu.

Keempat, memanfaatkan program MBG sebagai bagian dari literasi fungsional di sekolah.

“Selain mengintegrasikan edukasi gizi dalam kurikulum, penting juga melibatkan siswa dalam proses perencanaan menu,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, program MBG itu idealnya memprioritaskan kelompok yang paling rentan secara ekonomi dan gizi, seperti anak dari keluarga miskin, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kelima, pemerintah juga perlu memastikan alokasi dana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi masalah gizi di wilayah dan kelompok yang membutuhkan.

Keenam, monitoring dan evaluasi berkala dan ketujuh konsistensi dan keberlanjutan program untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.

Senator Jakarta itu menjelaskan, beberapa mekanisme yang bisa ditempuh pemerintah adalah evaluasi berkala terhadap nilai gizi, kebersihan, dan efektivitas distribusi makanan serta pengumpulan umpan balik (feedback) dari penerima manfaat, guru, dan orang tua.

“Ini artinya, keberlanjutan program MBG harus dijaga agar manfaat jangka panjang dapat tercapai,” ujarnya.

Fahira menambahkan, pemerintah juga perlu menjamin keberlangsungan anggaran dan kesiapan operasional di setiap daerah dan menghindari ketergantungan hanya pada periode pemerintahan tertentu saja.

“Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program ini dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing,” katanya yang juga seorang pemerhati pendidikan itu.