Fahira Idris Rekomendasikan 5 Pengendalian Inflasi untuk BPS DKI Jakarta
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi anak muda dalam memulai usaha adalah keterbatasan akses modal, kemampuan manajemen, dan strategi pemasaran. KOMPAS.com - Anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan lima rekomendasi pengendalian inflasi kepada Badan Pusat Statistik ( BPS) DKI Jakarta.
Dia mengungkapkan, sebagai bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), BPS DKI Jakarta telah memainkan peran yang sangat krusial dalam menyediakan data statistik yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk perumusan kebijakan pengendalian inflasi.
“Dalam kunjungan kerja (kunker) pengawasan pengendalian inflasi ini, kami mengapresiasi konsistensi BPS DKI Jakarta dalam menyajikan data bulanan yang menjadi rujukan utama TPID, pemprov, dan stakeholder lainnya,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (11/4/2025).
Dia mengatakan itu dalam kunker ke Kantor BPS Provinsi Jakarta, Kawasan Salemba, Jakarta Pusat (10/4) yang diterima langsung Kepala Kantor BPS Provinsi DKI Jakarta Nurul Hasanudin.
Sebagai informasi, inflasi Jakarta pada Maret 2025 mencapai 2,00 persen month to month (mtm), dengan inflasi tahunan berada pada angka 1,02 persen year on year (yoy) yang masih dalam kategori terkendali dan bahkan sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional 1,03 persen yoy.
Inflasi Maret 2025 di Jakarta bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Sementara itu, deflasi terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya.
Dalam pertemuan itu, Fahira menyampaikan lima rekomendasi dalam upaya pengendalian inflasi di Jakarta.
Pertama, meningkatkan pemanfaatan data BPS dalam menyusun strategi intervensi jangka pendek dan menengah yang dilakukan TPID.
Dalam hal ini, TPDI dapat mengidentifikasi kelompok pengeluaran, wilayah, dan komoditas yang paling rentan terhadap lonjakan harga.
“Pemanfaatan data spasial harga yang dapat menunjukkan distribusi tekanan inflasi di wilayah tertentu, terutama hingga tingkat kecamatan dapat menjadi early warning system inflasi,” ujarnya.
Kedua, peningkatan diseminasi data. Saat ini, penyajian data inflasi BPS sudah cukup baik. Namun, dia berharap terdapat visualisasi interaktif, seperti dashboard digital, infografis, dan peta tematik, setidaknya hingga level kecamatan.
Baca juga: Inflasi Jakarta Capai 2 Persen, Fahira Idris Usulkan 4 Rekomendasi kepada BI Provinsi DKI Jakarta
Fahira menilai, hal itu akan lebih mudah diakses publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dinamika harga.
Selain itu, para camat atau lurah dapat melakukan intervensi berbasis data di wilayahnya masing-masing.
Ketiga, memperkuat survei khusus atau survei pelengkap terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Senator Jakarta itu menjelaskan, BPS dapat melakukan survei, misalnya usai Idul Fitri, untuk memahami seberapa besar tekanan inflasi berdampak pada kehidupan nyata masyarakat.
“Survei tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga dari aspek frekuensi konsumsi dan substitusi barang,” ungkapnya.
Menurutnya, survei semacam itu berguna mengukur efektivitas program subsidi dan pasar murah terhadap daya beli masyarakat rentan.
Baca juga: Dukung Jakarta Tanpa Operasi Yustisi, Fahira Idris: Semua Warga Berhak Berkembang di Ibu Kota
Keempat, penguatan sinergi antara BPS, Bank Indonesia, dan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem informasi inflasi berbasis lokasi dan komoditas.
Fahira mencontohkan, sistem itu dapat dibentuk seperti dashboard digital terpadu yang menyajikan data stok, harga, distribusi, dan indikator sosial-ekonomi terkait.
“Sistem tersebut dapat memperkuat respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan kontekstual, terutama dalam merespons fluktuasi musiman atau gangguan pasokan,” katanya.
Kelima, pengusulan untuk program edukasi publik mengenai pemahaman data statistik, indikator ekonomi, dan cara membaca tren harga, khususnya melalui media sosial, kanal BPS, atau kerja sama dengan komunitas lokal.
“Literasi statistik yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pengawasan harga-harga di pasaran,” jelas Fahira.
Baca juga: Pramono Bebaskan Pajak Bumi dan Bangunan, Fahira Idris Sebut Bantu Kelas Menengah
