Fahira Idris Usul 2 Rekomendasi untuk IPO PAM Jaya: Perlu Badan Independen dan Format IPO Sosial
KOMPAS.com - Anggota DPD RI dapil DKI Jakarta, Fahira Idris mengajukan dua rekomendasi utama terkait rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) oleh Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya), badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta, yang akan melantai di bursa saham.
Dua rekomendasi tersebut adalah pembentukan badan independen yang melibatkan publik dan penerapan model IPO sosial yang berorientasi pada dampak sosial, bukan hanya keuntungan finansial.
Ia menilai, rencana IPO ini bukan sekadar langkah bisnis, melainkan harus disikapi sebagai reposisi tanggung jawab sosial negara dalam mekanisme pasar.
“IPO memang bisa meningkatkan efisiensi dan transparansi karena perusahaan diawasi publik dan regulator. Tapi perlu diingat, air adalah hak dasar. Tidak bisa tunduk sepenuhnya pada logika komersial,” tegas Fahira melalui siaran persnya, Rabu (7/5/2025).
Baca juga: Pendapatan Charter Kerek Kinerja Komersial Garuda Indonesia Kuartal I 2025
1. Bentuk badan independen
Menurut Fahira, sebelum melantai di bursa, PAM Jaya perlu membentuk badan independen yang terdiri dari perwakilan masyarakat sipil, akademisi, komunitas pelanggan, dan pegiat lingkungan.
Badan tersebut akan menjadi pengawas nonkorporat dalam menentukan arah strategis perusahaan, termasuk tarif, cakupan layanan, dan investasi jangka panjang.
“Keberadaan dewan ini akan menjadi penyeimbang kekuasaan pasar dalam tubuh perusahaan terbuka, dan memastikan bahwa publik tetap memiliki suara dalam pengambilan keputusan,” ucap Fahira.
Baca juga: Minta Riezky Aprilia Mundur, Hasto Disebut Laksanakan Keputusan PDI-P
2. Terapkan format IPO sosial
Fahira juga menyarankan agar PAM Jaya mengambil jalur IPO sosial, bukan konvensional.
Dalam format ini, sebut dia, PAM Jaya menyusun social impact roadmap, misalnya komitmen untuk memperluas layanan ke wilayah yang belum terhubung dengan pipa air, menjaga tarif untuk kelompok rentan atau meningkatkan efisiensi distribusi air dalam konteks krisis iklim.
"Dengan model IPO sosial, investor memahami bahwa imbal hasil yang diharapkan tidak hanya berupa dividen, tetapi juga kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial," ucap Fahira.
Baca juga: Buruh dan Driver Ojol di Makassar Turun ke Jalan, Tuntut Keadilan Sosial bagi Pekerja
Format tersebut sejalan dengan tren global environmental, social, and governance ( ESG) yang kini menjadi preferensi utama investor institusional.
“Jika dirancang dengan hati-hati dan menjadikan keberlanjutan serta keadilan sosial sebagai fondasi, IPO PAM Jaya bisa menjadi tonggak baru reformasi BUMD,” tutur Fahira.
PAM Jaya, lanjut dia, dapat menjadi perusahaan daerah yang efisien secara bisnis, progresif secara sosial, dan inklusif dalam tata kelola.
