Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi

Maria Arimbi Haryas Prabawanti
Kompas.com - Kamis, 30 Juli 2020
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berbincang-bincang bersama rekan mendia membahas refleksi ekonomi dan kebijakan pemerintah pada 2020 di Jakarta, Jumat (20/12/2019).KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berbincang-bincang bersama rekan mendia membahas refleksi ekonomi dan kebijakan pemerintah pada 2020 di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat penting agar korporasi bisa melakukan rescheduling dan meningkatkan kredit modal kerja.

Sebagai informasi, program PEN secara khusus diberikan kepada pelaku usaha korporasi padat karya guna menanggulangi dampak Covid-19 di sektor ekonomi Indonesia.

"Program ini juga diharapkan membuat pelaku usaha tersebut menghindari aksi pengurangan tenaga kerja atau karyawannya," kata Airlangga seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/07/2020).

Ia mengungkapkan, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor atau pun padat karya dengan memiliki minimal 300 karyawan.

Baca juga: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Fokus Gunakan Belanja Kesehatan untuk Produksi Nasional

"Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2019 tentang kebijakan dasar tentang ekspor nasional dan sesuai Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) nomor 16 tahun 2020," jelasnya.

Menurut dia, PP tersebut berisi tentang pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

Meski demikian, ia mengaku, program tersebut tidak berlaku untuk kategori Badan usaha milik negara (BUMN) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Adapun korporasi padat karya yang bisa menikmati bantuan PEN ini harus memiliki performing loan atau pinjaman lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Baca juga: Satgas PEN Sebut Ekonomi Digital Belum Mampu Gantikan Konvensional

"Mereka juga tidak tengah tersangkut kasus hukum atau tuntutan kepailitan," imbuh Airlangga Hartanto.

Ia menjelaskan, besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun.

"Sedangkan skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan diputuskan sebesar 60 persen dari kredit," sambungnya.

Sebagai informasi, untuk sektor-sektor prioritas, porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.

Baca juga: DPR Sebut Penempatan Dana PEN di Bank Daerah Selamatkan Ekonomi

Sektor tersebut antara lain pariwisata seperti hotel dan restoran, industri otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki, industri elektronik, industri kayu olahan, furnitur, dan produk kertas.

Selain sektor itu, Airlangga mengatakan, sektor prioritas lain yang mendapat adalah yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat, industri padat karya atau memiliki dampak multiplier  atau ganda tinggi, dan sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi untuk masa depan.

Airlangga menjelaskan, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp1 triliun.

Menurut dia, skema penjaminan tersebut direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp 100 triliun.

Baca juga: Ini Lima Program Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

" Penjaminan itu juga diberikan lewat sejumlah perbankan yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan telah menandatangani perjanjian penjaminan terutama untuk sektor padat karya," kata dia.

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ada 15 perbankan yang akan memanfaatkan fasilitas Penjaminan Pemerintah ini.

Bank tersebut antara lain PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Development Bank of Singapore (DBS) Indonesia, PT Bank Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Indonesia.

Baca juga: Kemenkop UKM: Penyerapan Dana PEN UMKM Sudah Mencapai Rp 11,84 Triliun

"Termasuk juga PT Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia, PT Bank Resona Perdania Tbk, Standard Chartered Bank, PT United Overseas Bank (UOB) Indonesia serta PT Bank Mandiri Persero Tbk," jelasnya.

Lalu PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero) Tbk; PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk, Bank Daerah Khusus Ibu kota (DKI), dan Bank Mitsubishi UFJ Ginko (MUFG) Limited (Ltd).

PenulisMaria Arimbi Haryas Prabawanti
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Menko Airlangga Yakin Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sama Penting
Menko Airlangga Yakin Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sama Penting
Golkar Membangun Indonesia
Ketua Komisi II DPR RI Minta Penyelenggara dan Paslon Pilkada Perhatikan Protokol Kesehatan
Ketua Komisi II DPR RI Minta Penyelenggara dan Paslon Pilkada Perhatikan Protokol Kesehatan
Golkar Membangun Indonesia
Hasil Survei SMSI Buktikan Pemerintahan Jokowi Didukung Penuh Rakyat
Hasil Survei SMSI Buktikan Pemerintahan Jokowi Didukung Penuh Rakyat
Golkar Membangun Indonesia
Indonesia Butuh Banyak Lembaga Riset untuk Berdayakan Plasma Nutfah
Indonesia Butuh Banyak Lembaga Riset untuk Berdayakan Plasma Nutfah
Golkar Membangun Indonesia
Anggota Komisi VI DPR: Dibanding India dan Filipina, Kondisi Demokrasi Indonesia Lebih Baik
Anggota Komisi VI DPR: Dibanding India dan Filipina, Kondisi Demokrasi Indonesia Lebih Baik
Golkar Membangun Indonesia
Airlangga: Pemerintah Fokus Akselerasi Realisasi Anggaran Program Strategis Penanganan Covid-19
Airlangga: Pemerintah Fokus Akselerasi Realisasi Anggaran Program Strategis Penanganan Covid-19
Golkar Membangun Indonesia
Wakil Ketua DPR Respon Positif 8 Tuntutan Gerakan Moral KAMI
Wakil Ketua DPR Respon Positif 8 Tuntutan Gerakan Moral KAMI
Golkar Membangun Indonesia
Juli 2020 Perdagangan RI Surplus 3,26 Miliar Dollar AS, Airlangga: Ini Tertinggi dalam 9 Tahun
Juli 2020 Perdagangan RI Surplus 3,26 Miliar Dollar AS, Airlangga: Ini Tertinggi dalam 9 Tahun
Golkar Membangun Indonesia
Golkar Resmi Dukung Bobby di Pilwakot Medan, Airlangga: Bobby Punya Kompetensi
Golkar Resmi Dukung Bobby di Pilwakot Medan, Airlangga: Bobby Punya Kompetensi
Golkar Membangun Indonesia
Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi
Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi
Golkar Membangun Indonesia
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Golkar Membangun Indonesia
5 Upaya Pemerintah Kembalikan Pertumbuhan Perekonomian Nasional
5 Upaya Pemerintah Kembalikan Pertumbuhan Perekonomian Nasional
Golkar Membangun Indonesia
PIlkada Bisa Dongkrak Perekonomian, Airlangga: Perputaran Uang Capai Rp 35 Triliun
PIlkada Bisa Dongkrak Perekonomian, Airlangga: Perputaran Uang Capai Rp 35 Triliun
Golkar Membangun Indonesia
Ketua IIPG Minta Perempuan Golkar Aktif di Medsos Publikasikan Programnya
Ketua IIPG Minta Perempuan Golkar Aktif di Medsos Publikasikan Programnya
Golkar Membangun Indonesia
Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Golkar Membangun Indonesia