Anggota Komisi XI Sebut Ada Indikasi Konflik Kepentingan di IPO GoTo oleh Telkomsel, Minta OJK Selidiki

Fransisca Andeska Gladiaventa
Kompas.com - Rabu, 15 Juni 2022
Ilustrasi logo GOTO. SHUTTERSTOCK/WIRESTOCK CREATORS Ilustrasi logo GOTO.


KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin mengatakan bahwa ada indikasi conflict of interest atau konflik kepentingan dalam proses initial public offering (IPO) atau pembelian saham GoTo ( Gojek-Tokopedia) oleh Telkomsel.

Pasalnya, kata dia, Telkomsel yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) PT Telkom Indonesia menginvestasikan Rp 6,7 triliun kepada GoTo, yang sejak berdiri pada 2010 masih merugi.

“Hal itu diduga karena adanya conflict of interest antara kakak kandung dari Menteri BUMN yang merupakan Komisaris Utama dari Perseroan Terbatas (PT) GoTo Gojek Indonesia (GoTo),” ungkap Puteri dalam keterangan persnya, Rabu (15/6/2022).

Untuk itu, Puteri terus mendesak Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) untuk menyelidiki proses initial public offering (IPO) GoTo hingga adanya dugaan transaksi mencurigakan yang menimbulkan kerugian bagi investor.

Baca juga: Polda Sulsel Tegaskan Bukan Bendera Merah Putih Dikibarkan Saat Perayaan HUT Ormas MKGR Partai Golkar di Makassar

“OJK harus segera menyelidiki persoalan itu, sehingga apabila ditemukan pelanggaran, OJK akan segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena, tak hanya entitas BUMN saja yang berpotensi dirugikan, tetapi juga masyarakat umum selaku investor yang memiliki saham GoTo,” jelas Puteri.

Oleh karena itu, Puteri mengajak seluruh jajaran penyelenggara negara dan pejabat lainnya untuk ke depannya lebih menerapkan pencegahan dan penanganan konfilk kepentingan.

“Bukan hanya karena untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, tetapi juga karena konflik kepentingan sesungguhnya merupakan akar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN) yang dapat merugikan banyak pihak lain,” kata Puteri.

Lebih lanjut, Puteri menjelaskan arti konflik kepentingan menurut Undang-undang (UU) Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Baca juga: DPR Pilih Bahas Investasi Telkomsel di GoTo Lewat Panja, Ini Alasanny

Menurut UU tersebut konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Sementara itu, dalam pedoman yang disusun oleh organisation for economic co-operation and development ( OECD), dikatakan bahwa situasi konflik kepentingan yang dibiarkan dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat.

Selain itu, dikatakan dalam OECD, situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola secara memadai di sisi pejabat publik akan melemahkan kepercayaan masyarakat pada institusi publik.

PenulisFransisca Andeska Gladiaventa
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Anggota Komisi XI Sebut Ada Indikasi Konflik Kepentingan di IPO GoTo oleh Telkomsel, Minta OJK Selidiki
Anggota Komisi XI Sebut Ada Indikasi Konflik Kepentingan di IPO GoTo oleh Telkomsel, Minta OJK Selidiki
Golkar Membangun Indonesia
Jelang Pemilu 2024, Lamhot Sinaga Bicara soal Koalisi dan Terobosan KIB
Jelang Pemilu 2024, Lamhot Sinaga Bicara soal Koalisi dan Terobosan KIB
Golkar Membangun Indonesia
Dedi Mulyadi Heran Pemerintah Tak Bertindak Cepat Atasi Kenaikan Harga Kedelai
Dedi Mulyadi Heran Pemerintah Tak Bertindak Cepat Atasi Kenaikan Harga Kedelai
Golkar Membangun Indonesia
Dinilai Layak Maju Pilgub Jabar 2024, Dedi Mulyadi Enggan Dikaitkan dengan Elektabilitas
Dinilai Layak Maju Pilgub Jabar 2024, Dedi Mulyadi Enggan Dikaitkan dengan Elektabilitas
Golkar Membangun Indonesia
Temukan Toko Jual Pil Eksimer dan Ciu di Purwakarta, Dedi Mulyadi
Temukan Toko Jual Pil Eksimer dan Ciu di Purwakarta, Dedi Mulyadi "Ngamuk"
Golkar Membangun Indonesia
Jerat Tikus Listrik di Sragen Makan Banyak Korban, Dedi Mulyadi Minta Kementan Cari Solusi
Jerat Tikus Listrik di Sragen Makan Banyak Korban, Dedi Mulyadi Minta Kementan Cari Solusi
Golkar Membangun Indonesia
Operasi Pasar di Salatiga, Jateng, Airlangga Hartarto Disambut Histeris Emak-emak
Operasi Pasar di Salatiga, Jateng, Airlangga Hartarto Disambut Histeris Emak-emak
Golkar Membangun Indonesia
Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis
Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis
Golkar Membangun Indonesia
KPPG Maknai Hari Ibu lewat Peran Perempuan di Bidang Politik
KPPG Maknai Hari Ibu lewat Peran Perempuan di Bidang Politik
Golkar Membangun Indonesia
Menko Airlangga Yakin Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sama Penting
Menko Airlangga Yakin Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sama Penting
Golkar Membangun Indonesia
Ketua Komisi II DPR RI Minta Penyelenggara dan Paslon Pilkada Perhatikan Protokol Kesehatan
Ketua Komisi II DPR RI Minta Penyelenggara dan Paslon Pilkada Perhatikan Protokol Kesehatan
Golkar Membangun Indonesia
Hasil Survei SMSI Buktikan Pemerintahan Jokowi Didukung Penuh Rakyat
Hasil Survei SMSI Buktikan Pemerintahan Jokowi Didukung Penuh Rakyat
Golkar Membangun Indonesia
Indonesia Butuh Banyak Lembaga Riset untuk Berdayakan Plasma Nutfah
Indonesia Butuh Banyak Lembaga Riset untuk Berdayakan Plasma Nutfah
Golkar Membangun Indonesia
Anggota Komisi VI DPR: Dibanding India dan Filipina, Kondisi Demokrasi Indonesia Lebih Baik
Anggota Komisi VI DPR: Dibanding India dan Filipina, Kondisi Demokrasi Indonesia Lebih Baik
Golkar Membangun Indonesia
Airlangga: Pemerintah Fokus Akselerasi Realisasi Anggaran Program Strategis Penanganan Covid-19
Airlangga: Pemerintah Fokus Akselerasi Realisasi Anggaran Program Strategis Penanganan Covid-19
Golkar Membangun Indonesia