4 IUP di Raja Ampat Dicabut, Arief Rosyid Apresiasi Respons Cepat Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil

KOMPAS.com - Tokoh muda nasional Arief Rosyid Hasan mengapresiasi langkah cepat Presiden RI Prabowo Subianto dalam mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi publik sekaligus menjaga kelestarian lingkungan salah satu kawasan wisata terindah di dunia.

“Langkah ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo mendengar suara masyarakat. Begitu isu ini ramai diperbincangkan, Menteri ESDM Bahlil langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi di sana. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” ujar Arief melalui siaran persnya, Rabu (11/6/2025).

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013–2015 itu menyebut pencabutan izin empat perusahaan tambang tersebut sebagai keputusan tepat. 

Baca juga: Pemerintah Cabut IUP 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Sekjen APNI: Bukan Anggota Kami

Pasalnya, aktivitas pertambangan tersebut terbukti melanggar aturan lingkungan berdasarkan hasil kajian Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Jadi sudah benar dicabut izinnya karena harus melindungi kelestarian biota laut dan kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati yang tinggi,” ucap Arief.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilai sigap merespons arahan Presiden Prabowo. 

Bagi Arief, Bahlil menunjukkan kapasitas sebagai pejabat negara yang tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi hadir langsung bersama masyarakat.

Baca juga: Soal Tambang di Raja Ampat, Golkar: Bahlil Tak Cuci Tangan

“Pak Bahlil membuktikan bahwa pemerintah hadir secara konkret. Saya percaya, dengan gaya kerja seperti ini, target swasembada energi yang menjadi bagian dari visi Asta Cita Presiden Prabowo akan bisa diwujudkan,” katanya.

Lebih lanjut, Arief menyoroti keputusan pemerintah yang tetap mengizinkan PT Gag Nikel, anak usaha BUMN Antam untuk melanjutkan operasional di Pulau Gag. 

Ia menilai langkah itu akan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat setempat, selama kegiatan dilakukan dengan pengawasan ketat.

“Pulau Gag itu jaraknya jauh dari kawasan geopark. Dan seperti yang disampaikan Pak Bahlil, eksplorasinya dilakukan dengan pengawasan khusus. Ini penting untuk memastikan tambang tetap aman sekaligus memberi manfaat ekonomi kepada warga sekitar,” ujar Arief. 

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks yang beredar di media sosial terkait kondisi lingkungan di Raja Ampat.

Baca juga: Kejagung Baru Bisa Usut Pelanggaran IUP Raja Ampat kalau Ada Laporan Masyarakat

Sebelumnya, pemerintah melalui rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo memutuskan pencabutan IUP empat perusahaan di Raja Ampat. 

Rapat tersebut juga dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Empat perusahaan yang dicabut izinnya yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Sementara itu, izin PT Gag Nikel tetap berlaku.

Baca juga: Polemik Tambang di Raja Ampat, PT Gag Nikel: Kami Siap Patuhi Seluruh Mandat Pemerintah

“Presiden ingin Raja Ampat dikembangkan sebagai kawasan wisata kelas dunia. Maka kawasan ini harus dilindungi. Izin-izin yang dicabut itu memang diberikan sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai geopark,” jelas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil menegaskan bahwa keputusan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup, sekaligus memastikan bahwa pertambangan tidak mengorbankan kekayaan alam yang menjadi kebanggaan Indonesia.