Pakar Pertanian: Kebijakan Pangan dan Pertanian Era Jokowi Sudah Relatif Bagus

KOMPAS.com - Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo, mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di bidang pangan dan pertanian.

Menurutnya, pemerintah sudah berusaha optimal untuk memanfaatkan lahan guna menjaga pasokan pangan dalam negeri.

Sebelumnya, sebut dia, Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia. Permintaan pangan disebut terus meningkat dengan ketersediaan lahan yang saat ini masih menjadi kendala produksi.

“Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa," sebutnya dalam siaran pers yang dikirimkan TKN Prabowo-Gibran kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2024).

Baca juga: Isu Mundurnya Sri Mulyani-Basuki dari Kabinet Jokowi dan Pembelaan Istana…

Mangku menilai, manfaat program pangan dan pertanian memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Namun, program ini memiliki mitigasi serta stabilisasi dan harga stok yang sudah bagus.

Ihwal pemanfaatan lahan rawa, dia menjelaskan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa kontribusi lahan rawa terhadap pangan nasional masih sangat rendah.

"Diperkirakan hanya lima persen dari sekitar 34,12 juta hektar yang sudah dimanfaatkan. Artinya, masih sangat potensial untuk ditingkatkan," sebut dia.

Terkait food estate, Mangku menyoroti manfaatnya memang tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat. Butuh waktu setidaknya tiga tahun jika infrastrukturnya sudah baik. Jika pembangunan dilakukan dari awal, manfaat bisa dirasakan setidaknya dalam waktu lima tahun.

Baca juga: Soal Isu Pemakzulan Jokowi, Budi Arie: Jangan Melantur

Kendati begitu, dia menegaskan bahwa upaya merealisasikan food estate merupakan suatu keharusan bagi kebutuhan pangan jangka panjang Indonesia.

“Apa pun upaya harus dilakukan kalau kita masih ingin Indonesia ini ada. Oleh karena itu, kita harus pisahkan fungsi food estate dengan pertanian rakyat. Yang satu fokus pada stok nasional atau cadangan dan satu lagi market-based,” kata Mangku.

Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan pangan jangka pendek dan untuk menahan inflasi, maka impor pangan dari luar negeri bisa menjadi solusi.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, impor adalah solusi untuk menjaga inflasi di sisi konsumen. Langkah ini memiliki efek besar jika dibandingkan mobilisasi produk pertanian di dalam negeri.

Baca juga: Sumarsih: Presiden Jokowi Khianati Reformasi dan Bangun Dinasti Politik

“Produsen beras yang terpisah dan persoalan logistik bisa menjadikan masalah lebih kompleks, sehingga impor bisa jadi solusi jangka pendek,” kata Faisal melalui keterangan persnya, Jumat.

Lebih lanjut, Mangku yang merupakan Guru Besar Bidang Sosiologi Pertanian itu mengusulkan agar Jokowi mengakhiri masa kepemimpinannya dengan kebijakan pertanian yang baik.

Caranya, pertama, pemerintah didorong untuk mengumumkan kemampuan negara soal bantuan pupuk. Dengan demikian, kelompok tani (poktan) bisa membuat perencanaan dalam beberapa tahun ke depan.

“Apakah negara hanya sanggup memberi 10-20 persen per tahun, harus dijelaskan tiap tahun. Petani berapa diberi kuotanya, lalu mereka membuat perencanaan lewat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK)," jelas Mangku.

Baca juga: Pemerintah Revisi Target Bauran EBT, Tinggal Diteken Jokowi

"Jadi konsepnya seperti pagu yang diberikan ke petani. RDKK harus dibuat maju setahun, sehingga ada persiapan yang bagus dari petani dan perusahaan pupuk,” lanjutnya.

Terkait permodalan, dia mengusulkan petani mendapat bantuan dana dengan sistem investasi, bukan pinjaman. Bantuan sosial pun harus diberikan kepada poktan dengan jumlah yang terus ditambah.

“Untuk bantuan langsung tunai (BLT) harus ada dan diperbanyak, khususnya untuk kelompok miskin ekstrem serta community based social support untuk komunitas perdesaan,” usulnya.

Pada masa depan, sambung dia, jika kebijakan food estate telah berhasil dan kesejahteraan serta bantuan permodalan sudah menjangkau banyak petani, tidak menutup kemungkinan pertanian bisa menjadi salah satu sektor hilirisasi andalan Indonesia.

Baca juga: Pelanggaran Netralitas ASN Marak, Komitmen Pemerintahan Jokowi Disorot

Oleh karenanya, Mangku meminta pemerintah untuk serius mendukung industri pangan. Sebab, jika food estate berhasil, pasokan bahan baku bisa berjalan lancar.

"Korporasi tani juga bisa mengagregasi produk petani kecil agar fit dengan kebutuhan industri. Untuk food estate, jika stok pangan sudah harus dikeluarkan, industri menyerap. Jika polanya sudah established, industri juga akan terjamin pasokan bahan bakunya,” paparnya.