Respons Positif Transformasi Digital Sektor Pendidikan, Puan Tekankan Pentingnya Kesejahteraan Guru

Kompas.com - 27/08/2025, 18:15 WIB
Tsabita S. Naja,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menilai upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital di sektor pendidikan merupakan langkah positif untuk menjawab tantangan zaman.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan akan menyalurkan layar pintar di seluruh sekolah di Tanah Air dengan menghadirkan 288.000 televisi pintar (smart TV) di kelas-kelas.

Penyaluran smart TV merupakan bentuk komitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan absolut. Program ini diharapkan dapat mendukung pemerataan kualitas pendidikan unggul di seluruh wilayah.

Digitalisasi pembelajaran diperkuat dengan hadirnya perangkat media, seperti interactive flat panel (IFP), laptop, media penyimpanan konten pembelajaran (external HDD), dan lainnya.

Baca juga: Presiden Prabowo Minta Digitalisasi Pendidikan Dimulai di TK dan SD

Selama 2025, pemerintah menargetkan menyalurkan perangkat smart TV ke 288.865 sekolah. Hingga Agustus 2025, pengiriman tahap pertama perangkat ini ke sekolah-sekolah sudah berlangsung.

Menurut Puan, distribusi perangkat teknologi, seperti smart TV dan IFP bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di berbagai daerah.

“Program ini adalah bagian penting dari upaya memperkuat sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Akses digital dapat membuka ruang belajar yang lebih interaktif bagi siswa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).

Meski demikian, Puan mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital juga ditentukan oleh kesiapan para guru.

Baca juga: Kesiapan Guru Muda di Dunia Pendidikan

Pasalnya, Puan menilai bahwa guru tetap memegang peran sentral dalam pendidikan, sehingga kesejahteraan mereka tidak bisa diabaikan dalam proses transformasi ini.

Transformasi digital bisa berhasil jika dibarengi dengan transformasi kesejahteraan guru. Kalau kualitas hidup dan pelatihan mereka belum memadai, maka perangkat teknologi tidak akan berdampak optimal,” jelas Puan.

Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut menambahkan, hingga saat ini masih banyak guru yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan penghasilan, beban kerja tinggi, hingga keterbatasan akses pelatihan teknologi.

Oleh karena itu, kata Puan, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih menyeluruh untuk memperhatikan kesejahteraan guru di semua jenjang dan wilayah.

Baca juga: Anggaran Pendidikan 2026 Capai Rp 757,8 Triliun, Kesejahteraan Guru Diharapkan Bisa Meningkat

Kesejahteraan guru juga perlu menjadi prioritas agar mereka bisa fokus menjalankan peran pentingnya dalam proses pembelajaran. Guru yang sejahtera akan lebih siap beradaptasi dengan perubahan, termasuk dalam penggunaan teknologi pendidikan,” tegasnya.

Untuk itu, Puan mendorong agar pelaksanaan transformasi digital juga mencakup pelatihan intensif dan berkelanjutan terkait penggunaan teknologi secara efektif, serta skema insentif dan tunjangan khusus bagi guru yang mengoperasikan perangkat digital.

"Kebijakan penghasilan layak bagi guru, termasuk guru honorer di daerah juga perlu diperhatikan. Pendidikan digital bukan sekadar soal perangkat. Ini juga soal kesiapan para pendidik yang menjalankan proses pembelajaran sehari-hari,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puan memastikan bahwa DPR RI akan terus mengawal kebijakan transformasi pendidikan agar pelaksanaannya bisa berjalan baik.

Baca juga: Peradaban Digital dan Arah Transformasi Pendidikan Melalui STEM

"DPR RI akan terus mengawal kebijakan transformasi pendidikan agar pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan dampaknya terhadap para pelaku pendidikan di lapangan;" ucapnya.

Bagikan artikel ini melalui
Oke