KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat memperkuat kerja sama di sejumlah sektor, seperti mobil listrik dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, kesepakatan itu terjadi karena kedua sektor tersebut memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
Seperti diketahui, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik.
"Kedua menteri sepakat perkuat kerja sama perdagangan dan investasi khususnya untuk ekosistem mobil listrik di kawasan agar Indonesia dapat menjadi hub di Asia Tenggara," kata Zulhas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (19/5/2024).
Baca juga: Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Korsel Inkyo Cheong di sela-sela APEC Ministers Responsible for Trade (MRT), Peru, Sabtu (18/5/2024).
Selain mengajak Korsel bekerja sama di sektor mobil listrik, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga mengajak negara berjuluk Negeri Ginseng ini untuk berinvestasi di IKN.
IKN sendiri saat ini tengah dibangun dengan konsep smart city dan ramah lingkungan.
"Indonesia mengundang Korsel untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara," jelas Zulhas.
Baca juga: Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia
Ia menjelaskan upaya Indonesia untuk menarik investasi dan memperkuat kerja sama dilakukan lewat pertemuan bilateral di sela-sela forum APEC tidak hanya pada sektor kendaraan listrik dan IKN saja, tetapi juga berbagai sektor perdagangan lainnya.
Sebagai informasi, APEC adalah forum kerja sama regional 21 ekonomi di lingkaran samudera Pasifik.
Adapun anggota ekonomi APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chili, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korsel, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Papua Nugini (PNG), Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat (AS), dan Vietnam.
Secara umum, diskusi APEC membahas upaya fasilitasi perdagangan guna mewujudkan perdagangan yang liberal, inklusif, dan berkelanjutan. Kerja sama APEC menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat (non-binding), namun seringkali bersifat politis.