PKS Sebut Jakarta Masih Layak Jadi Ibu Kota, Pengamat: Harusnya Diperkuat, Bukan Dipindah
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) PKS meluncurkan program Kampanye Gagasan bertajuk Jakarta tetap Ibu Kota Negara. KOMPAS.com - Pengamat tata kota Universitas Trisakti Herika Muhammad Taki menilai, kampanye Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) tentang Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan gagasan cemerlang.
"Sebuah hal unik dan menarik gagasan PKS ini melawan mainstream. Kalau kita lihat, belakangan ini ide pemindahan ibu kota semua mengarahkan seolah-olah akan pindah dan jalannya sangat mudah,” katanya dalam siaran pers, Senin (27/11/2023).
Pada kenyataannya, kata dia, memindah ibu kota tidak semudah itu, karena investor tidak ada yang masuk dalam pembangunan jalan.
"Ide mengembalikan atau menguatkan Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan gagasan yang cemerlang karena kota ini harusnya diperkuat, bukan dipindah," jelasnya.
Menurutnya, Jakarta saat ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya masih lebih baik dan layak menjadi ibu kota negara.
Baca juga: PKS Ingin Ibu Kota Negara Tetap Jakarta, Gerindra: Nanti Berkuasa Bisa Diubah UU-nya
"Untuk saat ini, penunjukan ini Jakarta sebagai ibu kota negara yang paling baik ditinjau dari segala macam tinjauan baik dari sisi ekonomi, infrastruktur pembangunan, ataupun sisi sosial budaya dan seterusnya,” katanya.
Terlebih, calon presiden (capres) Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sampai 25 tahun ke depan. Peraturan ini diterbitkan Anies sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.
Herika menyebutkan, sebelum Anies mengakhiri periodenya, dia mengesahkan RDTR yang merangkum dan menyertakan perkembangan kota yang sangat padat.
“Pergub itu memuat arah permukiman yang memungkinkan menjawab permasalahan lingkungan masyarakat untuk jangka waktu 25 tahun mendatang dan ini prestasi Pak Anies," ungkapnya.
Baca juga: 3 Alasan PKS Ingin Jakarta Tetap Menjadi Ibu Kota Negara, Bukan IKN
Lebih lanjut Herika berharap, rencana pemindahan ibu kota harus dikaji secara komprehensif dan tidak sekedar kepentingan politik semata.
“Pemindahan ibu kota harus dengan kajian yang paripurna dari segala sisi ini menjadi pertimbangan, dilihat dari penduduk dengan budaya yang mencerminkan ke-Indonesia-an juga menjadi bagian penting," jelasnya.
