Wujudkan Birokrasi Bersih, Risma-Gus Hans Tawarkan Program “Resik” di Debat Kedua Pilkada Jatim

KOMPAS.com - Pasangan Calon Gubernur (Cagub) Dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur (Jatim) nomor urut tiga, Tri Rismaharini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Asad atau yang dikenal sebagai Gus Han, mempresentasikan visi mereka untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan transparan dalam debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2024, Minggu (3/11/2024).

Mengusung konsep “Jawa Timur Resik,” pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan pelayanan publik yang inklusif, agar semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya.

Risma menegaskan bahwa program unggulan mereka, "Resik," bertujuan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Baca juga: Debat Perdana Cagub-Cawagub Aceh Digelar Malam Ini, Bahas Pemerintahan Transparan

Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi dengan prinsip good governance, yaitu bersih, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

Menurut Risma, birokrasi yang resik adalah kunci untuk menciptakan masyarakat Jatim yang adil dan makmur.

“Kami ingin memastikan bahwa birokrasi melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Salah satu fokus utama program "Resik" adalah mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Baca juga: Badan Gizi Siapkan Skema Kirim Makanan ke Daerah Terpencil, Kemas Makanan dengan Vakum

Mengingat luasnya Provinsi Jatim, Risma menekankan pentingnya membawa layanan hingga ke tingkat desa.

“Kami akan menghadirkan layanan publik di kelurahan dan kecamatan, agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pusat kota,” tuturnya.

Risma juga berencana memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan akses layanan pemerintah, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran dan program pemerintah secara langsung.

Ia menilai langkah tersebut krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mencegah penyalahgunaan anggaran.

Baca juga: KPK Minta Beberkan Keberadaan Harun Masiku, Hasto Tantang Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Bansos

“Dengan memanfaatkan teknologi informasi, masyarakat dapat memantau semua yang kami lakukan. Kami ingin mereka mengetahui penggunaan anggaran dan ikut mengawasi,” jelas Risma.

Transformasi birokrasi di Jatim

Sementara itu, Gus Hans juga menekankan perlunya transformasi birokrasi di Jatim menjadi lebih pelayanan publik.

Ia menegaskan, birokrasi seharusnya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

"Birokrasi harus berfungsi sebagai pelayan publik yang baik. Kami akan menerapkan merit system untuk meningkatkan motivasi dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN)," kata Gus Hans.

Baca juga: 10 Tahun Jokowi, Tantangan Profesionalisme Polri dan TNI

Dengan sistem tersebut, lanjut dia, ASN yang berkinerja baik akan mendapat penghargaan yang sesuai.

Gus Hans menekankan komitmen mereka untuk hadir di berbagai daerah di Jatim, bukan hanya berkantor di Grahadi, agar dapat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat tanpa hambatan birokrasi.

“Kami akan turun ke seluruh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Jatim, memastikan pelayanan kami dekat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.