Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Jatim Merebak, DPRD Jatim Minta Pemerintah Pusat Serius

KOMPAS.com - Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) kembali menjadi perhatian serius di Jawa Timur (Jatim). Sedikitnya, terdapat 12.000 kasus PMK dan kematian hewan ternak mencapai 689 ekor.

Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono mengatakan, wabah PMK kali ini lebih cepat menyerang dan menyebabkan kematian ternak dalam waktu singkat. 

“Kami bersama Dinas Peternakan Jatim, termasuk Kepala Dinas Peternakan Jatim  Indyah Aryani, terus berupaya melakukan koordinasi untuk mengatasi situasi ini,” ujarnya.

Dia menyampaikan itu saat mengunjungi Pasar Parang, Magetan, Kamis (16/1/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Deni meninjau dampak wabah PMK yang disebut peternak lebih ganas dibandingkan beberapa tahun lalu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) itu menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan efektivitas distribusi dan pelaksanaan vaksinasi.

Baca juga: Kabupaten Blitar Terima 7.050 Dosis Vaksin PMK meski Populasi Ternak Capai 570.000 Ekor

"Kami mendorong pemerintah pusat untuk kembali menetapkan PMK sebagai wabah nasional agar penanganannya bisa lebih komprehensif," katanya dalam siaran pers.

Dengan jumlah kasus yang terus meningkat di Jatim, Deni juga menegaskan perlunya pembatasan lalu lintas ternak. 

Dia menyebutkan, hewan yang akan dipasarkan atau dikirim harus sudah divaksin dan memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter hewan yang berwenang.

“Jatim adalah wilayah dengan populasi ternak yang besar. Kami harus memastikan ternak yang dijual, terutama menjelang Idul Fitri dan Idul Adha, dalam kondisi sehat. Ini menjadi tugas bersama,” jelasnya.

Deni menambahkan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret sejak November 2024 untuk menanggulangi wabah PMK. 

Baca juga: Dampak Wabah PMK, Penjualan Daging Sapi dan Bakso di Pacitan Turun Drastis

Pemerintah telah mendistribusikan obat-obatan, diikuti dengan vaksinasi sebanyak 12.500 dosis pada akhir Desember 2024. 

Selain itu, pada 15 Januari 2025, Jatim menerima tambahan 616.500 dosis vaksin yang didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota.

Deni mengatakan, DPR juga memfasilitasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ditambahkan dalam pengadaan vaksin. 

Dia menyebutkan, sebanyak 1,4 juta dosis sudah tersedia, meski masih ada kekurangan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). 

“Kami juga terus melakukan penyemprotan disinfektan di banyak lokasi dan membuka ruang koordinasi bagi peternak yang membutuhkan bantuan,” paparnya.

Baca juga: Disnak Bojonegoro Swab Ratusan Sapi yang Terjangkit PMK

Lebih lanjut, Deni juga mengungkapkan aspirasi peternak mengenai perlunya skema perlindungan seperti asuransi untuk ternak yang mati akibat wabah. 

Meskipun belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, ide tersebut dianggap menarik dan akan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

“Saat ini, pendataan jumlah ternak menjadi tantangan. Namun, ke depan, skema asuransi ternak, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk manusia, bisa menjadi solusi yang melindungi peternak dari kerugian besar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Jatim Indyah Aryani memaparkan pentingnya peran peternak dalam mengendalikan wabah ini. 

“Edukasi adalah kunci. Kami minta bantuan media untuk menyampaikan pesan ini kepada peternak agar wabah ini dapat segera terkendali,” kata Indi.

Baca juga: Antisipasi PMK, Pemkab Pasuruan Tutup Pasar Hewan Selama 2 Pekan

Beberapa langkah yang dianjurkan antara lain:

1. Tidak menjual ternak dengan harga murah secara panik.
2. Membatasi akses orang yang tidak berkepentingan ke kandang.
3. Melakukan desinfeksi secara rutin di kandang dan area pasar.
4. Melapor segera jika ada ternak yang terjangkit.