Soal Ajakan Tolak Bayar Pajak, Said Abdullah Minta Masyarakat Tidak Terbuai dengan “Pak Ogah” dan “Pak Raden

Kompas.com - 05/03/2023, 13:03 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Politisi PDIP saat menghadiri Pelantikan Serentak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Banteng Muda Indonesia (BMI) se-Jawa Timur di Ponorogo, Minggu (26/2/2023).DOK. Humas PDIP Politisi PDIP saat menghadiri Pelantikan Serentak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Banteng Muda Indonesia (BMI) se-Jawa Timur di Ponorogo, Minggu (26/2/2023).

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah mengajak semua pihak prihatin dan khawatir dengan ajakan menolak membayar pajak.

“Kita patut khawatir bila aksi ini membesar dan tidak boleh membesar. Sebab, amat membahayakan kelangsungan penyelenggaraan negara dan pembangunan,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (4/3/2023).

Ajakan itu muncul atas respons dari kasus penganiayaan Mario Dandy, anak pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) beberapa waktu lalu.

Kasus itu mendapat perhatian besar dan membuat publik dunia maya geram. Terlebih, pihak Kepolisian Resor Jakarta Selatan (Polres Jaksel) saat itu tidak bergerak cepat dalam menangani kasus tersebut.

Baca juga: Pemilik Rubicon Mario Ternyata Tenaga Honorer Mabes Polri yang Masih Terima BLT, Kok Bisa?

“Muncul kesan poco-poco. Keadaan ini memicu netizen rame-rame posting melakukan pembelaan terhadap David yang menjadi korban kekerasan Mario,” katanya.

Hendak mencarikan keadilan bagi David, warganet lantas menjadi “detektif” dengan menginvestigasi berbagai kekayaan dan aksi pamer harta keluarga RAT.

Aksi tersebut semakin berkembang di media sosial. Warganet semakin menemukan banyak aksi pamer harta yang dilakukan para pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Namun, kata Said, aksi tersebut menjadi mengkhawatirkan ketika beberapa pihak mulai melemparkan pernyataan untuk menolak membayar pajak.

“Negara bisa runyam bila pendapatan pajak drop karena aksi tolak bayar pajak,” ungkap Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Baca juga: Paman Sebut Tak Ada Bukti Chat D Lakukan Pelecehan Seksual kepada Kekasih Mario Dandy

Said menjelaskan, penerimaan pajak dan cukai pada 2019 menyumbang 77 persen dari total pendapatan negara.

“Pada masa pandemi Covid-19 pada 2020, pajak dan bea cukai masih menyumbang 78 persen pendapatan negara dan pada 2021 mencapai 77 persen,” jelasnya.

Dia menjelaskan, pada 2021, penerimaan pajak tembus 115,6 persen dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 106,3 persen. Dengan begitu, pajak dan cukai menyumbang 100,3 persen dari total pendapatan negara.

Said pun meminta semua pihak menghentikan semua pernyataan menolak membayar pajak.
“Apakah sanggup jika maling berkeliaran, rampok berkeliaran, lalu polisi ogah menangkapnya karena tiada ongkos penyelenggaraan ketertiban sosial?” katanya.

Baca juga: Terlibat Penganiayaan D, AG Pacar Mario Mengundurkan Diri dari Sekolah

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merespons kasus Mario Dandy dan keluarga RAT yang bergeser menjadi urusan publik.

Dia mencopot RAT dan meminta klub motor gede (moge) di Ditjen Pajak dibubarkan. Dia juga memberikan hukuman kepada ratusan pelaku fraud di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Tentu Bu Menteri tidak menginginkan situasi kian kontraproduktif buat citra dan merusak kinerja Kemenkeu,” ujar Said.

Pak Raden dan Pak Ogah

Lebih lanjut, Said mengatakan, semua pihak patut berbangga atas aksi warganet yang menunjukkan kepedulian terhadap David dan cinta pada negara.

“Harus kita maknai kontrol netizen melalui jagad maya ingin penyelenggara negara makin baik sehingga negara menjadi baik,” katanya.

Baca juga: Soroti Kebakaran Depo Plumpang, DPR Minta Pemerintah Bantu Pertamina Tertibkan Objek Vital

Namun, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI itu menyebutkan, derajat kematangan netizen juga beragam, sebagaimana rakyat pada umumnya.

“Sebagian yang menghendaki menolak membayar pajak barangkali saking emosionalnya. Oleh karenanya, perlu diteduhkan gejolak hatinya, diajak bernalar kembali dengan jernih,” katanya.

Said pun mengategorikan warganet tersebut seperti pemeran Si Unyil. Meski bertahun-tahun serial ini ditayangkan, sosok Si Unyil tidak tumbuh besar.

Unyil dalam serial Si Unyil tetap saja anak-anak dan tidak tumbuh menjadi remaja, apalagi dewasa.

“Meski tidak tumbuh dewasa, pada dasarnya Si Unyil adalah anak dengan kepribadian yang baik. Cuma belum memiliki artikulasi yang dewasa, layaknya kepribadian orang dewasa,” ujarnya.

Baca juga: Komisi VII DPR RI Akan Panggil Pertamina Buntut Kebakaran Depo Plumpang Pertamina

Dalam serial tersebut, ada pula sosok Pak Raden, orang yang memberikan nasehat bijak dengan wawasan yang luas.

“Jagad maya perlu sosok Pak Raden. Namun netizen juga harus paham kelakukan Pak Raden. Dibalik sosoknya yang bijak dan berpengetahuan luas, mentalitas sakit encok Pak Raden jangan ditiru,” katanya.

Said menyebutkan, di balik nasehat-nasehat bijaknya, Pak Raden sering tiba-tiba sakit encok ketika diajak bekerja. Sakit encok menjadi jurus ampuh Pak Raden untuk menghindari pekerjaan.

Dia mengapresiasi usaha besar netizen dalam membuat berbagai gelombang perubahan. Meski begitu, jangan sampai usaha warganet ini ditunggangi oleh Pak Ogah.

Baca juga: Fahri Hamzah: Fraksi DPR Tak Boleh Hukum Anggotanya yang Beda Pendapat

“Mereka menjadi watchdog yang tulus. Kami berharap ketulusan netizen ini tidak ditunggangi Pak Ogah. Pak Ogah ini sangat pandai berselancar memanfaatkan momentum dan peluang untuk kepentingan pribadinya,” katanya.

Said menilai, Pak Ogah bisa menempatkan diri sebagai “barisan massa” untuk bersuara sama menyuarakan kebenaran massa. Di saat yang bersamaan, dia mendapatkan keuntungan materi karena suaranya.

“Suaranya tidak tulus, suaranya adalah hasil transaksi. Tidak ada yang gratis di depan Pak Ogah, sekalipun untuk kebaikan bersama. ‘Cepek dulu dong, Den’ sangat lekat di ingatan kita, terutama generasi baby boomers,” ujarnya.

Said pun berharap, gerakan netizen terus menjadi artikulasi yang menyehatkan negara dan menjadi pupuk yang menyemaikan bibit bibit baru penyelenggara negara yang baik.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut DPR Saat Ini Memble, Tidak Berani Kritik Pemerintah

“Sebab di sanalah tiang pancang negara ditegakkan. Mengutip karya AA Navis, kita tidak ingin surau kami bernama Indonesia, sebagai tempat kumpulan ibadah, tiba tiba berubah menjadi tempat bermain anak anak karena tiada yang merawat surau itu sebagaimana fungsinya,” ungkapnya.

“Kita tidak ingin pajak kita roboh karena ulah Pak Raden dan Pak Ogah. Kita berharap Si Unyil sebagai penerus menjelma menjadi sosok yang kian dewasa,” imbuhnya.

Said pun bertanya, apakah semua pihak sanggup menghadapi kenyataan jika tiba-tiba ada bencana, tetapi negara diam saja dan membiarkan rakyatnya nestapa karena ketiadaan ongkos atau dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Apakah sanggup tiba tiba tiada subsidi bahan bakar minyak (BBM), beras, listrik, layanan berobat, dan lain lain dihentikan karena negara tidak ada anggarannya?” tanyanya.

Baca juga: Depo Plumpang Meledak, Anggota Komisi VII DPR Minta Pertamina Audit Keamanan di Semua Depo dan Kilang BBM

Said pun mengajak semua pihak untuk berpikir dengan matang dan tidak terbuai dengan ungkapan Pak Raden dan Pak Ogah.

“Kita beri kesempatan Sri Mulyani bersih-bersih ke dalam, menjewer anak-anaknya. Kita butuh menguatkannya, jangan biarkan dia sendiri. Sosoknya sebagai seorang ibu di Kemenkeu sesungguhnya sangat disegani,” ujarnya.

Terkini Lainnya
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
PDI-P Unggul dalam Pemilu Legislatif, Said Abdullah: Alhamdulillah, Tetap Jadi Pemenang
PDI-P Unggul dalam Pemilu Legislatif, Said Abdullah: Alhamdulillah, Tetap Jadi Pemenang
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Harga Bahan Pokok Masih Tinggi, Said Abdullah: Skema Impor Harus Diperbaiki
Harga Bahan Pokok Masih Tinggi, Said Abdullah: Skema Impor Harus Diperbaiki
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Pemerintah Berencana Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Said Abdullah: Perlu Kajian yang Matang
Pemerintah Berencana Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Said Abdullah: Perlu Kajian yang Matang
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Catat 529.792 Suara, Said Abdullah Dulang Suara Caleg Tertinggi Nasional
Catat 529.792 Suara, Said Abdullah Dulang Suara Caleg Tertinggi Nasional
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Abdullah: Kemunduran Demokrasi Harus Dijawab Konkret, Bukan dengan Gimmick
Said Abdullah: Kemunduran Demokrasi Harus Dijawab Konkret, Bukan dengan Gimmick
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Abdullah: Tidak Boleh Ada Pihak yang Klaim Bansos
Said Abdullah: Tidak Boleh Ada Pihak yang Klaim Bansos
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Dukung Anggaran Bansos untuk 1 Tahun, Said: Alokasi Harus Tepat dan Jangan Dikaitkan Politik
Dukung Anggaran Bansos untuk 1 Tahun, Said: Alokasi Harus Tepat dan Jangan Dikaitkan Politik
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Soal Presiden Bisa Kampanye dan Memihak, Begini Tanggapan Said Abdullah
Soal Presiden Bisa Kampanye dan Memihak, Begini Tanggapan Said Abdullah
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Abdullah: Demokrasi Indonesia Turun, Investor Akan Tahan Diri
Said Abdullah: Demokrasi Indonesia Turun, Investor Akan Tahan Diri
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said: Urusan Data Beras dan Kebijakan Jangan Dijadikan Komoditas Politik Elektoral
Said: Urusan Data Beras dan Kebijakan Jangan Dijadikan Komoditas Politik Elektoral
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Ditanya Apakah Tetap Idealis Jika Terpilih Jadi Wapres, Mahfud MD: Saya Tidak Akan Buang Reputasi 24 Tahun
Ditanya Apakah Tetap Idealis Jika Terpilih Jadi Wapres, Mahfud MD: Saya Tidak Akan Buang Reputasi 24 Tahun
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Sarankan Politisi untuk Pertimbangkan Realitas Dinamika Sosial dalam Pemilu, Ini 3 Alasannya
Said Sarankan Politisi untuk Pertimbangkan Realitas Dinamika Sosial dalam Pemilu, Ini 3 Alasannya
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
PDI-P: Bansos Hak Rakyat, Bukan Kemurahan Pemerintah
PDI-P: Bansos Hak Rakyat, Bukan Kemurahan Pemerintah
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Tutup Buku, Said Abdullah Apresiasi Pengelolaan dan Pencapaian APBN Selama 2023
Tutup Buku, Said Abdullah Apresiasi Pengelolaan dan Pencapaian APBN Selama 2023
PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Bagikan artikel ini melalui
Oke