KOMPAS.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Said Abdullah mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan diri merumuskan bentuk kerja sama politik kepada partai politik (parpol) di Indonesia.
Menurutnya, kerja sama politik tersebut adalah niat serius PDI-P dalam membangun bangsa dan negara.
Dia menjelaskan, Indonesia membutuhkan visi jangka panjang yang sama dan bisa diterjemahkan pada misi lima tahun ke depan.
Setelah itu, kerja sama politik baru berbicara terkait Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024.
“Dengan alur kerja sama politik seperti itu, kami yakin bonding-nya (akan) lebih kuat. (Artinya, kerja sama politik) bukan semata-mata (kepentingan) bagi bagi kursi kekuasaan di dalam kabinet kelak,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/4/2023).
Baca juga: Respons Wacana Koalisi Besar, PDI-P Sebut Tak Akan Jalan Sendiri pada Pilpres 2024
Untuk mewujudkannya, Said menjelaskan bahwa PDI-P tengah mengagendakan silaturahmi politik ke partai-partai lain. Kunjungan dilakukan dan dipimpin oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.
“Kami akan tawarkan kerangka strategis terkait kerja sama politik secara serius. Kami yakin, tawaran ini akan disambut partai-partai dengan antusias,” katanya.
Adapun kerangka kerja sama politik tersebut, jelas Said, juga tidak membeda-bedakan kelompok koalisi, baik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Timur (Jatim) itu pun mengajak semua parpol menyambut rencana kerja sama politik yang ditawarkan oleh PDI-P.
Lebih lanjut terkait kerja sama politik, Said menjelaskan bahwa setiap periode pemimpin mempunyai tantangan berbeda. Hal yang sama berlaku bagi capres yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi.
Baca juga: Ketua DPP PDI-P Sebut Syarat Capres Partainya Tak Berkaitan dengan Koalisi
“Oleh sebab itu, kerangka pikir kerja sama politiknya harus merujuk pada asumsi-asumsi dari tantangan tersebut. Kemudian, kerangka itu dituangkan dalam kebulatan tekad bekerja sama dengan tujuan menjalankan visi strategis" ujarnya.
Said menyebutkan, PDI-P tidak ingin kerja sama politik yang dijalin hanya bertumpu pada kandidat yang akan diusung.
“Kalau seperti itu pintu masuknya, maka kerja sama pasti rapuh dan akan rentan konflik di tengah jalan. Kami juga tidak mau masuk dalam arena framing koalisi besar versus PDI-P,” tegasnya.
Said menegaskan, framing seperti itu tidak elok dan akan membuat suasana politik nasional terkesan baperan.
“Kami juga menyayangkan narasi yang membenturkan Presiden Jokowi dengan PDI-P. Saat ini ini memang tahun politik, segala cara bisa ditempuh untuk menghancurkan PDI-P yang selama ini memuncaki elektabilitas tinggi versi hasil survei,” terangnya.
Baca juga: Beri Arahan ke Kader PDI-P, Megawati: Tak Boleh Tenang-tenang, Harus Bergerak
Lebih lanjut, Said mengingatkan semua pihak bahwa Jokowi menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta karena andil Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputeri.
“Pak Jokowi menjadi capres dua periode juga karena dukungan penuh Ibu Ketum. Salah besar jika membuat narasi Presiden Jokowi ‘menantang’ Ibu Ketum dan PDI-P saat beliau akan mengakhiri jabatan kepresidenannya,” tukasnya.
Said pun menegaskan bahwa pihaknya akan membuktikan bahwa hubungan Presiden Jokowi dan Megawati sangat erat.
“Bonding keduanya adalah bonding ideologis yang tidak akan mudah retak. Pak Jokowi tidak akan pedot oyot,” katanya.
Said menambahkan, Puan Maharani selaku pengurus DPP PDI-P juga akan memimpin safari politik untuk membuat kerja sama politik yang diupayakan berjalan konkret.
Baca juga: Sama seperti PDI-P, Muhammadiyah Juga Dukung Sistem Pemilu Diubah
“Kami yakin, parpol akan membuka pintu atas kerja sama politik ini. Semakin banyak yang terlibat, tentu semakin baik. Sebab, membangun Indonesia yang sedemikian besar ini butuh gotong royong,” tuturnya.