KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) MH Said Abdullah mengaku optimistis bahwa perekonomian nasional akan menguat pada 2024.
“Optimisme itu dilandasi dari berbagai bacaan atas proyeksi ekonomi makro Indonesia dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga ekonomi yang kredibel,” ungkap Said dalam Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN) 2024 oleh Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI, Jumat (16/6/2023).
Said menyebutkan, pertumbuhan ekonomi nasional masih berada pada lintasan 5 persen pada 2023 dan memproyeksikan tingkat inflasi pada 2024 akan stabil, sehingga panja sepakat dengan susulan pemerintah pada rentang 1,5-3,5 persen.
“Stabilitas ini dilandaskan pada faktor eksternal atas volatilitas harga komoditas yang relatif rendah dibandingkan realisasi pada 2022 serta faktor internal karena makin baiknya kinerja tim pengendali inflasi pusat dan daerah,” ujarnya dikutip melalui keterangan persnya, Jumat.
Baca juga: RI jadi Negara ke-3 dengan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Dunia versi OECD
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyebutkan, Panja Banggar DPR optimistis kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) kian menguat.
Bahkan, kata dia, Panja Banggar DPR tetap optimistis meski DPR dan Senat AS telah meloloskan undang-undang untuk menaikkan plafon utang Pemerintah AS sebesar 31,4 triliun dollar AS.
Said menjelaskan, kredibilitas keuangan Pemerintah AS cenderung menurun meski telah ada kebijakan untuk mengatasi masalah gagal bayar utang. Investor dinilai masih ragu untuk terus memegang dollar AS.
“Persepsi ini menguatkan sentimen terhadap rupiah kendati tidak terlalu besar. Oleh sebab itu, agenda memperbanyak local currency settlement harus terus kita tempuh,” terangnya.
Dia menyebutkan, dengan wibawa dollar AS yang kian melorot, pihaknya yakin suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun ikut menguat ke level 6 persen, sebagaimana usulan Komisi VII dan XI DPR serta panja yang lebih baik dari tahun ini.
Baca juga: Di Singapura, Luhut Sampaikan 4 Agenda Indonesia Bangun Pertumbuhan Ekonomi secara Berkelanjutan
Terkait indikator kesejahteraan, Said mengatakan, panja bersepakat dengan angka-angka yang diusulkan pemerintah.
“Panja mematok tax ratio lebih besar, mengingat pemerintah telah memiliki landasan struktural sebagai instrumen perpajakan, yakni diundangkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),” ujarnya.
Lebih lanjut, Said mengatakan, Panja Banggar DPR memprediksi harga minyak bumi dunia jauh lebih rendah di kisaran 75-80 dollar AS per barel.
Prediksi itu didasari oleh ketegangan geopolitik global belum berakhir, seperti Perang Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung serta ketegangan Tiongkok dengan Taiwan dan semenanjung Korea.
Baca juga: Bappenas Ungkap Alasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjebak di Level 5 Persen
“Proyeksi ini memang lebih optimis dari pokok-pokok pendahuluan RAPBN 2024 dari pemerintah yang berada pada rentang 75-85 dollar AS per barel,” ujarnya.
Optimistis itu, kata Said, didasari karena adanya pemilihan umum (pemilu) AS pada 2024. Melalui pengaruh globalnya, AS akan menjaga harga minyak dunia di level rendah.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa TImur (Jatim) itu menambahkan, pada 2024, Panja Banggar DPR mematok serangkaian kebijakan subsidi energi dengan volume lebih besar dibandingkan pada tahun ini.
“Mengingat tingkat permintaan akan semakin besar karena makin kuatnya ekonomi nasional dan mengantisipasi kerawanan gejolak sosial pada tahun pelaksanaan pemilu,” ungkapnya.