Said: Urusan Data Beras dan Kebijakan Jangan Dijadikan Komoditas Politik Elektoral

Kompas.com - 23/01/2024, 15:03 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah meminta calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk tidak menggunakan data terkait beras dan kebijakannya sebagai alat politik elektoral

“Urusan data (terkait) beras dan kebijakan jangan dijadikan komoditas politik elektoral. Apalagi jika disampaikan dengan tidak jujur, tentu hal itu tidak baik. Bagi pemimpin, berani jujur itu bukan kehebatan tetapi keharusan. Sebab, kata-kata dan perbuatan (pemimpin) berpengaruh luas kepada rakyat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (23/1/2024).

Hal tersebut disampaikan Said sebagai respons terhadap pernyataan cawapres nomor 2, Gibran Rakabumi, yang menyebut bahwa Indonesia di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) telah mencapai swasembada beras pada debat cawapres, Minggu (21/1/2024).

Menurut Said, debat capres dan cawapres bukan hanya tentang kemampuan pengetahuan semata, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan nasional, termasuk aspek kejujuran dan integritas.

Baca juga: Pentingnya Kejujuran Pasien Sebelum Menjalani Operasi

Ia menekankan bahwa calon pemimpin seharusnya berani mengungkapkan data yang jujur, terutama dalam konteks urusan beras yang sangat berpengaruh pada hajat hidup orang banyak, nasib petani, dan kesejahteraan mayoritas rakyat Indonesia.

Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah ini menegaskan, urusan beras sebagai makanan pokok memiliki dampak besar terutama bagi keluarga miskin, di mana beras menjadi sandaran hidup-mati mereka.

Oleh karena itu, kata dia, Banggar DPR dan pemerintah sejak awal menyepakati bahwa negara harus menjamin pangan rakyat, terutama beras, karena hal ini memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan dan daya tahan hidup masyarakat.

“Sebagai anggota DPR yang memiliki tanggung jawab pengawasan, saya ingin menyampaikan kondisi secara obyektif agar persoalan pangan rakyat tidak menjadi komoditas elektoral dan tidak bergantung pada data yang tidak akurat,” jelas Said.

Baca juga: Dibantah Siti Nurbaya soal Deforestasi Hutan, Mahfud: Bukan Salah, tapi Beda Data yang Dipakai

Indonesia impor beras dari 2014 hingga 2023

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2023, Indonesia secara konsisten melakukan impor beras.

Pada 2014, jumlah impor beras mencapai 844.000 ton, dan meningkat menjadi 861.000 ton pada 2015.

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, terjadi lonjakan signifikan dalam impor beras, mencapai 2,25 juta ton pada 2018. Sedangkan impor beras pada 2017 hanya 305.000 ton.

Tren serupa terlihat menjelang Pemilu 2024, di mana pada 2023 Indonesia melakukan impor beras sebanyak 3,06 juta ton, mencatat rekor impor beras tertinggi sepanjang sejarah republik.

Baca juga: Terdampak Erupsi Lewotobi, 14 TPS di Wulanggitang NTT Berpotensi Tak Bisa Lakukan Pemungutan Suara Pemilu 2024

Meskipun alasan impor beras dapat dikaitkan dengan kejadian El Nino dan musim kering yang agak panjang pada 2023, perlu dicatat bahwa periode tersebut berlangsung kurang dari empat bulan.

Alasan impor beras juga mencakup kebutuhan untuk menjaga pasokan beras sebagai cadangan dalam negeri jika terjadi kegagalan panen di lahan pertanian.

“Pertanyaannya, apakah gagal panen sampai memerlukan kebutuhan impor beras mencapai 3,06 juta ton pada 2023? Mari kita perbandingkan produksi padi pada 2022 dan 2023. Saya rujuk data BPS, pada 2022, produksi Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 54,75 juta ton,” imbuhnya.

Sementara pada Oktober 2023, lanjut dia, data terakhir yang dirilis BPS menunjukkan produksi GKG sebesar 53,63 juta ton.

Baca juga: Serikat Petani Minta HPP Gabah Naik, Ini Jawaban Bapanas

Ia menjelaskan bahwa data tersebut belum mencakup periode Desember 2023, sehingga produksi GKG sepanjang 2023 potensial lebih besar dari data yang telah dirilis BPS.

Selain itu, data BPS juga mencatat produksi beras pada 2022 sebesar 31,5 juta ton, dan pada periode Januari-Oktober 2023 mencapai 30,9 juta ton.

“Artinya, masih sangat mungkin terjadi perubahan dalam data produksi beras hingga Desember 2023,” jelas Said.

Dengan demikian, lanjut dia, sangat tidak tepat jika El Nino dijadikan sebagai alasan untuk impor beras dalam volume yang sangat besar pada 2023.

Baca juga: CEK FAKTA: Mahfud Singgung Impor Pangan di Era Jokowi yang Pernah Dikritik Prabowo

“Saya melihat ada indikasi ketidakwajaran dalam hal besarnya volume impor beras pada 2023. Pada 2020 lalu, saya selaku Ketua Banggar sudah mengusulkan kepada pemerintah agar mengubah skema impor. Saya meminta pemerintah mengubah skema impor komoditas dari sistem kuota menjadi impor dengan model pengenaan tarif,” imbuh Said.

Pasalnya, lanjut dia, kebijakan impor dengan sistem kuota syarat dengan upaya memburu rente para pejabat. 

Bahkan, kata Said, Ombudsman menemukan adanya perbedaan antara dokumen kuota impor bawang dengan realisasi yang melebihi dokumen.

Baca juga: Stabilisasi Pasokan, Pemerintah Impor Beras 2,5 Juta Ton

Rekomendasi izin impor sebesar 560.000 ton tercatat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), tetapi rekomendasi di Kementerian Pertanian (Kementan) mencapai 1,2 juta ton.

“Saya pastikan dengan model impor pengenaan tarif, negara lebih banyak untungnya, dan model perburuan rente dalam kegiatan impor bisa lebih dikurangi,” ujar Said.

Terkini Lainnya
Tanggapi Isu Pemecatan Sejumlah Ketua DPD PDI-P, Said Abdullah: Kader DPP Terpilih Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Tanggapi Isu Pemecatan Sejumlah Ketua DPD PDI-P, Said Abdullah: Kader DPP Terpilih Tidak Boleh Rangkap Jabatan

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Abdullah Ingatkan Pemerintah: Jangan Naikkan Tarif Pajak di Tengah Rakyat Belum Pulih

Said Abdullah Ingatkan Pemerintah: Jangan Naikkan Tarif Pajak di Tengah Rakyat Belum Pulih

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Perjalanan Sihar Sitorus dari Medan ke Liga Belgia, Pengamat: Orang yang Tepat di Ruang yang Salah

Perjalanan Sihar Sitorus dari Medan ke Liga Belgia, Pengamat: Orang yang Tepat di Ruang yang Salah

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif

Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Said Abdullah Soroti RAPBN 2026, Dorong Investasi Swasta untuk Percepat Pemulihan

Said Abdullah Soroti RAPBN 2026, Dorong Investasi Swasta untuk Percepat Pemulihan

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Beredar Foto Puan dan Prananda Pelukan, Said: Solid di Bawah Bu Mega

Beredar Foto Puan dan Prananda Pelukan, Said: Solid di Bawah Bu Mega

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Kenang Kwik Kian Gie, Said Abdullah: Ekonom Kritis, di Dalam dan Luar Pemerintahan

Kenang Kwik Kian Gie, Said Abdullah: Ekonom Kritis, di Dalam dan Luar Pemerintahan

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
AS Bertindak Sepihak, Said Abdullah: WTO, IMF, dan Bank Dunia Harus Diperkuat

AS Bertindak Sepihak, Said Abdullah: WTO, IMF, dan Bank Dunia Harus Diperkuat

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Koperasi Jadi Perwujudan Ekonomi Kerakyatan, Said Abdullah Dorong Badan Usaha Ini Berkontribusi bagi PDB

Koperasi Jadi Perwujudan Ekonomi Kerakyatan, Said Abdullah Dorong Badan Usaha Ini Berkontribusi bagi PDB

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Tarif 32 Persen Trump Ancam Ekspor RI, Said Abdullah Usulkan 5 Solusi

Tarif 32 Persen Trump Ancam Ekspor RI, Said Abdullah Usulkan 5 Solusi

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
55 Tahun Bung Karno Wafat, Namanya Harum Hingga ke Berbagai Belahan Dunia

55 Tahun Bung Karno Wafat, Namanya Harum Hingga ke Berbagai Belahan Dunia

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Israel Bombardir Iran, Said Abdullah Desak Pemerintah Indonesia Ambil Sikap Tegas lewat PBB

Israel Bombardir Iran, Said Abdullah Desak Pemerintah Indonesia Ambil Sikap Tegas lewat PBB

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Mega dan Prabowo Hadiri Peringatan Hari Pancasila, Said Abdullah: Modal Penting Bangun Stabilitas Politik

Mega dan Prabowo Hadiri Peringatan Hari Pancasila, Said Abdullah: Modal Penting Bangun Stabilitas Politik

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Miliki 2 Miliar Penduduk Islam, Said Abdullah: Negara OKI Harus Mampu Jadi Pelopor Perdamaian Dunia

Miliki 2 Miliar Penduduk Islam, Said Abdullah: Negara OKI Harus Mampu Jadi Pelopor Perdamaian Dunia

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Prabowo Hapus Kuota Impor, Said Abdullah Paparkan 6 Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia

Prabowo Hapus Kuota Impor, Said Abdullah Paparkan 6 Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia

PDIPerjuangan Untuk Indonesia Raya
Bagikan artikel ini melalui
Oke