Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Timur Said Abdullah meminta Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025.

Hal tersebut menurutnya, sejalan dengan poin nomor 17 hasil rekomendasi dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P yang disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Beach City International Stadium, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).

Menurutnya, gagasan tersebut disuarakan oleh kader PDIP mulai dari anak ranting, pengurus anak cabang (PAC), hingga DPD. Hal ini karena kuatnya sosok Megawati yang tak bisa dilepaskan dari PDIP.

“Berdasarkan aspirasi dari anak ranting, ranting, PAC, serta DPD PDIP, mereka masih menginginkan Megawati Soekarnoputri jadi Ketum PDIP hingga 2030,” ujar Said di Beach City International Stadium, Minggu.

Baca juga: Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Said menilai, kader PDIP juga masih membutuhkan sosok Megawati. Pasalnya, Megawati dinilai sebagai sosok seorang ibu yang mampu menjaga solidaritas partai. Ia menambahkan, PDIP menurutnya merupakan satu-satunya partai yang paling solid di Indonesia.

"Hal ini tak lepas dari peran sang ketua umum," imbuh Said. 

Selain itu, Megawati juga dinilai dapat membuat memiliki peran membuat partai menjadi teduh dan mampu mengayomi kader partai. Kemampuan seperti itu sudah ditemukan pada sosok selain Megawati.

Terkait ucapan Megawati yang meminta Puan Maharani menjadi ketua umum partai, Said menilainya sebagai candaan. Menurutnya, ucapan tersebut tidak bisa dianggap sebagai sikap resminya sebagai Ketua Umum PDIP.

“Ucapan tersebut merupakan ujaran yang tidak terdapat dalam naskah pidato resmi. Sebenarnya, menurut ketua umum, menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan pekerjaan yang mudah. Jadi, itu candaan Ketua Umum PDIP,” tuturnya.

Baca juga: Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Sebagai informasi, candaan tersebut dilontarkan Megawati dalam pidato pembukaan Rakernas ke-V PDIP pada Jumat (24/5/2024).

Megawati berseloroh jika Puan senang melakukan kunjungan ke luar negeri dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR.

“Lalu saya bilang, 'gantianlah sama saya. Saya deh yang jadi Ketua DPR, kamu yang jadi Ketua Umum',” ucap Megawati saat itu.

Peran PDIP dalam pemerintahan dan Pilkada

Said juga menyampaikan pendapatnya mengenai peran PDIP dalam pemerintahan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menegaskan bahwa partainya akan melakukan peran check and balances.

PDIP juga masih mengamati perkembangan politik hingga pergantian kekuasaan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024.

Menurutnya, baik berada di dalam maupun luar pemerintah, PDIP tetap fokus memperbaiki kesejahteraan rakyat.

“Bagi kami, ujungnya sama saja. DPR bekerja untuk rakyat. Pemerintah bekerja untuk rakyat. Kami saling memberi masukan, mengkritik, serta sama-sama bekerja untuk rakyat,” tuturnya.

Sementara itu, soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim, pihaknya mengaku telah melakukan berbagai pendekatan terhadap calon gubernur, termasuk Khofifah Indar Parawansa.

Pihaknya telah berbicara dengan sejumlah partai yang mengusung Khofifah, seperti Gerindra, Partai amanat Nasional (PAN), dan Golkar.

Baca juga: Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Meski demikian, Said mengaku bahwa jika partai mengusung Khofifah, pihaknya ingin calon wakil gubernur berasal dari kader PDIP. Menurutnya, PDIP memiliki berbagai kader potensial sebagai cawagub.

“Kami tidak banyak meminta, tapi calon wakil gubernurnya harus dari PDIP,” tutur Said.

Said berharap, masyarakat tidak hanya memandang rakornas untuk melihat sikap politik PDIP, tapi juga program-program partai. Menurutnya, PDIP memiliki berbagai program strategis, seperti kemandirian serta kedaulatan di bidang pangan dan energi.

Jika bidang tersebut dapat dikuasai, perekonomian rakyat menjadi lebih maju dan Indonesia menjadi dapat menjadi bangsa yang lebih sejahtera.

Ia merasa miris karena Indonesia mengalami food trade deficit 5,8 miliar dollar AS pada 2023. Jumlah ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Itu bisa menjadi masukan untuk pemerintah yang akan datang sekaligus kerja politik yang akan kami lakukan selama 5 tahun ke depan. Syukur-syukur jika pak Prabowo juga menaruh perhatian pada bidang tersebut,” katanya.