Said Abdullah: Banggar DPR RI Berikan Ruang Lebar bagi Pemerintahan Baru 

KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memiliki nilai yang sangat penting dan strategis.

Sebab, 2025 adalah tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. 

"Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dihasilkan dalam pembicaraan pendahuluan dan RKP Tahun 2025 akan menjadi baseline dan kerangka kerja dimulainya pemerintahan baru," kata Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/7/2024).

Hal tersebut disampaikan Said saat menyampaikan pengantar Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI bersama pemerintah dalam rangka penyampaian dan pengesahan laporan panja-panja terkait pembahasan pembicaraan pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan RKP tahun 2025, Kamis (4/7/2024). 

Said mengatakan, pihaknya telah mendiskusikan banyak hal, terutama dalam ranah kebijakan fiskal, asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan, dan kebijakan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) serta RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2025. 

Baca juga: Said Abdullah: RAPBN 2025 Cukup Baik untuk Respons Tantangan Ekonomi

“Dalam rapat panitia kerja (panja) tersebut, kami menyepakati setiap target, sasaran, dan kebijakan pembangunan serta catatan panja agar memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru,” ujarnya dalam siaran pers.

Dia menyebutkan, pemberian ruang itu agar pemerintahan baru dapat menjalankan setiap program unggulan sebagaimana yang terdapat dalam visi misi presiden terpilih. 

Adapun asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2025 yang disepakati dalam pembicaraan pendahuluan akan menjadi kerangka kerja (framework) bagi pemerintah untuk menjalankan proses pembangunan. 

“Kami berharap, setiap asumsi ekonomi makro dan target pembangunan akan mencerminkan kondisi ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian,” katanya. 

Said mengatakan, tekanan terhadap rupiah yang terus melemah menjadi kekhawatiran tersendiri karena rentannya perekonomian nasional terhadap tekanan dan perubahan dari luar.

Baca juga: Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini mengatakan, hal tersebut pernah disampaikan dalam rapat kerja (raker) pada 4 Juni 2024 bahwa Indonesia masih terjebak dalam pertumbuhan ekonomi lima persenan. 

“Penting bagi kita untuk bisa menemukan segera formulasi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” ujarnya. 

Saat ini, Indonesia tengah mengalami fase bonus demografi yang memungkinkan bagi negara ini bisa tumbuh lebih tinggi. 

“Apalagi, kita sudah menjalankan proses transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur perekonomian,” katanya. 

Hal itu, kata Said, bisa menjadi fondasi dan modal untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045.

Dia menegaskan, semua kebijakan yang sudah disepakati dan catatan yang sudah disampaikan selama pembahasan bisa menjadi perhatian dan acuan bagi pemerintah dalam penyusunan nota keuangan dan RAPBN tahun 2025. 

Baca juga: Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

“Kami menginginkan APBN tahun 2025 akan jauh lebih baik, berkualitas, dan berkesinambungan, mampu menjawab tantangan ketidakpastian ekonomi global,” ujarnya.

Dia berharap, agar APBN 2025 mampu mewujudkan amanah konstitusi dalam menghasilkan anggaran yang mencerminkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Catatan Banggar

Lebih lanjut, Said berharap, kebijakan pendapatan negara bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam pembahasan panja. 

Dia mengatakan, untuk memenuhi harapan tersebut, pemerintah perlu terobosan kebijakan untuk sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2025.

Pemerintah juga diharapkan memastikan implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan reformasi perpajakan berjalan dengan efektif sehingga bisa memperbaiki sistem dan basis perpajakan. 

Baca juga: Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

“Tantangannya memang tidak mudah sebab kita dihadapkan pula dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang belum sepenuhnya kokoh,” ungkapnya.

Said juga berharap, pemerintah dan DPR RI dapat menghasilkan kebijakan belanja yang lebih berkualitas (spending better) dan mampu memberikan nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian. 

Oleh karena itu, kata dia, perlu adanya optimalisasi kebijakan dari kementerian/lembaga (K/L) sebagai leading sector. 

Menurutnya, beberapa prioritas belanja yang dilakukan pemerintah harus mengarah pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meninggikan mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur strategis, mendorong dunia usaha dan membantu UMKM untuk bangkit.

“Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga harus memiliki skala prioritas untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang masih kita hadapi, antara lain kemiskinan ekstrem, stunting, dan wasting,” jelasnya. 

Baca juga: Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Said menilai, kebijakan yang melibatkan lintas kementerian/lembaga (K/L) harus jelas dan terukur tingkat keberhasilannya. 

Dia mengaku optimistis pemerintah memiliki target besar penurunan stunting lebih progresif. Namun, pemerintah belum memiliki upaya yang seragam dari multi-stakeholder strategis. 

“Persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab satu atau dua K/L saja. Oleh sebab itu, semua K/L harus siap bahu membahu dalam menyelesaiakan persoalan dalam satu irama,” katanya.

Said menambahkan, pihaknya masih menemukan persoalan dalam penyaluran TKD yang dialami pemerintah pusat maupun daerah. 

Pemerintah bisa mencari terobosan yang bersifat terstruktur dan institusional, menghilangkan ego sektoral antar K/L yang terlibat dalam pengelolaan TKD. 

Baca juga: MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miliar

Oleh sebab itu, perlu kebijakan untuk menerbitkan pedoman/petunjuk teknis dan peraturan menteri K/L terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai.

Penguatan SDM

Said menambahkan, pihaknya memiliki perhatian kuat pada peningkatan kualitas SDM karena akan menjadi masa depan bangsa. 

“Dukungan anggaran pendidikan 20 persen harus benar-benar bisa dioptimalkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional sehingga mampu menghasilkan SDM yang terampil, terdidik, penuh inovasi, dan punya etos kerja tinggi,” ujarnya.

Dia menyebutkan, dalam lima tahun ke depan, Indonesia diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran yang berasal dari sekolah menengah dan vokasi secara signifikan. 

“Kita tidak mau lagi melihat generasi Z menganggur, tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan atau not employment, education, or training (NEET),” ucapnya.

Baca juga: 60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Terkait hal itu, Said menyebutkan, salah satu faktor penting yang akan menjadi penentu keberhasilan program Bantuan Sosial adalah keberadaan data yang valid dan jelas sumbernya (by name by address). 

Oleh sebab itu, perbaikan database yang dilakukan oleh pemerintah dengan mensinergikan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) efektif dan tepat sasaran. 

“Kita tentu berharap pengalokasian anggaran perlindungan sosial lebih terukur dan tepat sasaran, tidak ada lagi exclusion dan inclusion error,” ujarnya.