Said Abdullah Ungkap Cara Tingkatkan Kontribusi Koperasi ke Ekonomi Nasional

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin) Said Abdullah menyampaikan pandangannya tentang peran koperasi dalam mendorong perekonomian nasional di Indonesia.

Said menekankan pentingnya pembenahan tata kelola koperasi agar mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional. Sebab, menurutnya, kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional masih jauh dari harapan.

Pemerintah menargetkan kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto ( PDB) pada 2024 sebesar 5,5 persen.

“Bila PDB 2024 mencapai kurang lebih Rp 22.000 triliun berarti skala ekonomi koperasi Indonesia masih Rp 1.100 triliun,” tutur Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (29/12/2024).

Maka dari itu, agar bisa menjadi sokoguru perekonomian nasional, koperasi harus berkontribusi setidaknya seperempat dari PDB nasional atau setara Rp 5.500 triliun.

"Itu berarti lima kali lipat dari skala koperasi saat ini," ucap Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.

Said membandingkan koperasi Indonesia dengan koperasi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Di Negeri Paman Sam, hampir 30.000 koperasi di sana memiliki aset lebih dari 3 triliun dollar AS atau setara 11 persen dari PDB AS pada 2023 yang mencapai 27.300 dollar AS.

"Total pendapatan koperasinya lebih dari 500 miliar dollar AS, upah dan tunjangan 25 miliar dollar AS, dan menyerap 1 juta lapangan pekerjaan," tuturnya.

Sementara di Eropa, kata Said, terdapat gabungan 83 koperasi dengan total 123 juta anggota koperasi individu yang memiliki 160.000 perusahaan koperasi dan menyediakan lapangan kerja bagi 5,4 juta warga negara setempat.

Upaya dorong koperasi jadi sokoguru perekonomian nasional

Dalam mendorong koperasi sebagai salah satu sokoguru perekomian nasional, Said menekankan beberapa pendekatan. Pertama, menghidupkan budaya berkoperasi sejak usia sekolah dasar hingga jenjang pendidikan tinggi.

"Selama ini yang berkoperasi hanyalah para guru dan pegawai. Ini pun tidak diurus dengan usaha koperasi yang ekspansif. Begitu pula dengan budaya berkoperasi yang dilakukan sekadarnya saja," ucapnya.

Kedua, koperasi harus punya tata kelola yang transparan, akuntabel, inovatif, dan kompetitif. Ini mengingat permasalahan masa lalu ketika sekelompok orang mendirikan koperasi sekadar untuk menampung bantuan sosial dan ekonomi dari pemerintah.

"Akibatnya, nama koperasi tercela dan hanya dijadikan bunker mencari untung sekelompok orang. (Maka dari itu), tugas pengawas ke depan membantu merekomendasikan kepada pengurus Dekopin untuk membubarkan koperasi-koperasi yang memiliki pengelolaan demikian," ujar Said.

Tata kelola yang seperti itu, menurut Said, juga bisa membuat koperasi bersaing dengan badan usaha lainnya. Sebut saja, PT swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketiga, koperasi harus memiliki pasar atau konsumen dari anggotanya sendiri sebagai penopang dasar usaha. Cakupannya pun mesti luas agar bisa tumbuh dan menjelma menjadi sokoguru perekonomian nasional.

“Memang itu latar belakang didirikannya koperasi, yakni melayani kebutuhan anggota dan menghasilkan hasil usaha untuk anggota,” tambahnya.

Momentum

Sejak pertama kali Bung Hatta mendirikan koperasi di Banda Neira, Maluku, pada 1930, koperasi berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan.

"Semua anggota berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Berbeda dengan badan hukum perseroan terbatas (PT) yang kekuasaan tertingginya ditentukan oleh pemegang saham terbesar," ujar Said.

Prinsip kesetaraan itu, kata Said, masih dijaga hingga kini dalam struktur kepengurusan Dekopin. Meski ia didaulat sebagai Ketua Dewan Pengawas Dekopin dan Bambang Hariyadi sebagai Ketua Umum Dekopin, kedudukan mereka tidak lebih tinggi dari anggota koperasi biasa.

"Justru kami berdua ditunjuk oleh anggota dan diberikan tugas untuk mengurus koperasi. Dengan demikian, koperasi memiliki watak demokrasi, yakni punya hak suara yang setara. Prinsip ini harus dijaga agar kehidupan demokrasi tumbuh dalam tubuh koperasi Indonesia," ujarnya.

Momentum kepengurusan baru Dekopin, lanjut Said, tidak berselang lama dengan pelantikan Presiden Prabowo. Hal ini dinilainya menguntungkan karena Dekopin bisa segera mengakselerasi program pemerintah yang dituangkan dalam Asta Cita.

"Paling tidak, Dekopin bisa memperkuat Asta Cita yang ketiga, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur," jelasnya.

Ia optimistis, kelompok koperasi yang tumbuh di seluruh wilayah Tanah Air dapat menghimpun beberapa kelompok usaha baru yang dapat menyerap lapangan kerja.

"Untuk membangkitkan kelompok usaha koperasi baru tidaklah mudah. Oleh sebab itu, diperlukan program pemberdayaan yang mengintegrasikan peran pemerintah, para pegiat ekonomi, akademisi, dan masyarakat lokal," ucap Said.

Ia menegaskan, Indonesia dengan ideologi Pancasila seharusnya bisa melampaui pencapaian kedudukan koperasi dalam skala ekonomi di AS.

"Membesarkan koperasi berarti menjalankan cita-cita ideologi Pancasila. Tugas membangun koperasi adalah tugas ideologis. Mari satukan semangat memajukan koperasi Indonesia menjelma agar menjadi sokoguru Indonesia," ujarnya.