Ekonomi Dunia Bergejolak, Said Abdullah Dorong Pemerintah Bergerak di WTO dan Dalam Negeri

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah strategis baik di tingkat internasional maupun domestik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang makin kompleks.

“Di dalam negeri, Indonesia tengah menghadapi tantangan serius, mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga volatilitas tinggi di pasar saham dan sektor keuangan,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (3/4/2025).

Sebagai respons terhadap ketidakpastian tersebut, Said merinci beberapa poin kebijakan yang perlu segera disiapkan oleh pemerintah.

Pertama, mendorong inisiatif di forum World Trade Organization ( WTO). Pemerintah perlu melakukan penyehatan sistem perdagangan global yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi dunia secara berkelanjutan.

Baca juga: IATA Bentuk Organisasi Pengawas Avtur Berkelanjutan

“Kami tidak ingin kepentingan negara adidaya justru mengorbankan kesejahteraan masyarakat global,” tegasnya.

Indonesia, lanjut Said, perlu kembali mengingatkan dunia atas tujuan utama WTO, yaitu menegakkan prinsip perdagangan nondiskriminatif dan meningkatkan kapasitas perdagangan internasional.

Tujuan WTO lainnya adalah menjaga transparansi, mendorong perdagangan bebas, serta menjadi forum penyelesaian sengketa perdagangan antarnegara.

"Kedua, menyiapkan langkah strategis dalam negeri," ucap Said.

Untuk merespons ketidakpastian global yang berkepanjangan, pemerintah juga perlu segera melakukan langkah-langkah strategis di dalam negeri, antara lain:

Baca juga: Berlibur di Dalam Negeri Dinilai Bisa Redam Dampak Efisiensi Anggaran

1. Menjaga kinerja ekspor nasional

Melindungi produk-produk ekspor Indonesia di pasar internasional dan mencari pasar alternatif jika pasar utama terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat harga menjadi tidak kompetitif.

“Langkah ini penting untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan,” ujar Said.

2. Mengoptimalkan devisa hasil ekspor

Memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan efektif dan dipatuhi oleh para eksportir.

“Ini adalah cara untuk memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah,” kata Said.

3. Memperkuat mekanisme hedging untuk impor

Menurut Said, penting untuk menyiapkan instrumen hedging fund sebagai pembayaran impor oleh para importir.

4. Memperluas skema currency swap bilateral

Mengembangkan kerja sama bilateral currency swap dengan negara mitra dagang strategis, guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional.

5. Menyiapkan kebijakan fiskal kontra-siklus

Menyusun kebijakan fiskal kontra-siklus (counter-cyclical) yang mendukung dunia usaha menghadapi perlambatan global, tanpa mengorbankan kesehatan fiskal nasional.

6. Memperbaiki pasar saham dan keuangan

Meningkatkan infrastruktur dan regulasi di sektor pasar saham dan keuangan untuk menjadikannya lebih inklusif dan menarik bagi investor global.

Baca juga: Trump Ancam Dunia dengan Tarif Resiprokal, Harga Emas Naik Tajam, Bitcoin Anjlok, Investor Disarankan Tetap Cermat

7. Membangun komunikasi publik yang kredibel

Membangun sistem komunikasi publik yang terpercaya, dialogis, dan komunikatif, sebagai sumber informasi yang akurat yang dapat di rujuk oleh para pelaku usaha.

Proteksionisme Trump dan awan kelabu ekonomi global

Said menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika ekonomi global yang kembali diselimuti ketidakpastian akibat gelombang proteksionisme perdagangan, yang dimulai dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

“Dunia kembali dihadapkan awan kelabu. Distorsi mulai terjadi akibat kebijakan pengenaan tarif dari berbagai negara, yang dipicu oleh memanasnya kembali tensi dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok,” jelasnya. 

Hal tersebut, lanjut dia, menandai babak kedua perang dagang, setelah babak pertama terjadi pada 2018 silam.

Padahal, dalam dua tahun terakhir, ekonomi dunia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pascapandemi Covid-19 dan perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. 

Baca juga: Bayi Mamut Berusia 130.000 Tahun Dibedah Ilmuwan di Rusia

“Namun, kondisi tersebut kembali terancam setelah Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada November 2024 lalu,” imbuh Said.

Di bawah kepemimpinan Trump, AS kembali masuk ke dalam arena konflik dagang dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia mencapai 27,7 triliun dollar AS.

Tiongkok kini juga menyandang status sebagai kekuatan ekonomi baru dengan PDB sebesar 17,7 triliun dollar AS.

Presiden Trump juga melancarkan kebijakan dagang agresif terhadap negara-negara tetangga seperti Kanada dan Meksiko, memperluas jangkauan gelombang proteksionisme yang kini mulai menyebar ke berbagai belahan dunia.

Dalam berbagai pernyataannya, Trump menegaskan keberpihakan terhadap kebijakan tarif sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, mengurangi defisit perdagangan, serta memperkecil kesenjangan antara nilai ekspor dan impor. 

Baca juga: Hitungan INDEF, Indonesia Hanya Kenakan Tarif Impor 8 Persen untuk Barang AS

"Pandangan tersebut sekaligus menandai pergeseran tajam posisi AS dari negara penganjur perdagangan bebas menjadi pengusung kebijakan proteksionis," ucap Said.

Pada era Presiden William McKinley, AS juga pernah menerapkan tarif tinggi lewat kebijakan McKinley Tariff pada 1890. 

Kebijakan tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya depresi panjang global (long depression) antara tahun 1873 hingga 1896.

Kondisi saat ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya petaka ekonomi global, terutama karena negara-negara besar, seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko telah mulai merespons dengan kebijakan serupa.

Hal yang paling memprihatinkan, Indonesia pun tak luput dari imbasnya. Pemerintahan Trump baru-baru ini menerapkan tarif sebesar 32 persen terhadap berbagai produk ekspor asal Indonesia ke pasar AS.