KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, mengaku selalu menemukan masalah sama saat menemui warga di Lampung.
Masalah itu adalah persoalan tanah yang disebut milik negara tetapi sudah diolah warga setempat selama puluhan tahun. Tanah-tanah ini belum memiliki status yang jelas.
"Supaya bisa berkegiatan dengan tenang. Dan ini yang Insya Allah akan kami selesaikan," tutur Anies melalui keterangan persnya, Minggu (14/1/2024).
Pernyataan itu disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan wartawan usai berdiskusi dengan gabungan kelompok tani (gapoktan) di Lampung, Minggu.
Baca juga: Cak Imin: Jika Amin Menang, Rp 150 Triliun dari APBN untuk Anak Muda
Ia pun mewanti-wanti pemerintah untuk tidak dengan mudah memberikan tanah kepada pengusaha-pengusaha besar.
"Jangan sampai pengusaha ini mendapatkan tanah seluas ratusan, ribuan, hingga ratusan ribu hektar. Nanti rakyat kecil yang nyatanya menggunakan tanahnya sendiri untuk produksi pribadi malah diabaikan. Pemerintah dalam hal ini terlihat pelit," tutur Anies.
Para petani kecil di daerah, sebutnya, memang tidak punya nomor telepon menteri atau presiden. Berbeda halnya dengan para pengusaha besar yang memiliki koneksi dengan petinggi negara.
Oleh sebab itu, Anies berharap negara berpihak kepada yang lemah. Seperti yang sebelumnya disampaikan, ia ingin membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar.
Baca juga: Cegah Kecurangan pada Pilpres 2024, Timnas Amin Ajak Masyarakat Kawal Suara di TPS
"Urusan tanah di banyak tempat termasuk dialami gapoktan. Insya Allah akan menjadi prioritas kami," sebutnya.