KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, menghadiri acara Desak Anies Edisi Nakes di Half Patiunus, Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Dalam kesempatan itu, Anies mengungkapkan komitmennya untuk mendahulukan keselamatan dan pelayanan medis untuk ibu hamil. Utamanya, yang berkaitan dengan urusan administratif, seperti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Filosofi kita itu membicarakan status ibu. Tidak usah bicara tentang status Kartu Tanda Penduduk (KTP), keterdaftaran, karena menyelamatkan bayi yang belum punya KTP. Bayi yang belum punya status apa pun,” ujar Anies melalui keterangan persnya, Kamis (18/1/2024).
Menurut Anies, nyawa bayi dan ibu harus segera diselamatkan. Negara pun harus hadir membantu penanganan ibu yang melahirkan tanpa perlu bertanya soal administrasi.
Baca juga: Videotron Anies Baswedan Muncul di Surabaya, Disebut Gerakan Spontanitas
"Negara harus membiayai, BPJS harus membiayai. Ini bagian dari tanggung jawab kita, karena kalau kita tidak lakukan itu, kita alpa terkait hal paling mendasar, yakni menyelamatkan nyawa. Ini kita pegang sama-sama,” papar Anies.
“Kebijakan pertama adalah meng-cover untuk ibu hamil dan kondisi-kondisi ketika dia tidak punya jaminan kesehatan. Kedua, otomatis perlindungan perempuan di sini,” ucapnya.
Ia menilai, kesejahteraan para bidan perlu ditingkatkan. Selama ini, pemerintah kurang memberikan perhatian kepada para bidan.
"Insya Allah akan kita beri perhatian lebih, supaya lebih setara dengan provinsi-provinsi lain. Bidan ini yang berada di ujung terdepan. Ibu saya melahirkan bukan dibantu dokter, tapi bidan, dan lahirnya di rumah,” kata dia.
Baca juga: [HOAKS] Susi Pudjiastuti Berorasi Mendukung Anies Baswedan
Menurut Anies, penanganan kesehatan ibu, anak, dan keluarga yang komprehensif perlu dilakukan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat.
“Menurut saya harus ada arah kebijakan yang komprehensif. Tadi kita bicara soal stunting. Itu bicara dari masa kehamilan, sampai melahirkan 1.000 hari pertama kehidupan. Kemudian, memastikan anak bertumbuh kembang dengan baik,” ujarnya.
Semuanya, sebut dia, harus dilakukan dalam satu paket. Pos pelayanan terpadu (posyandu) harus menjadi prioritas utama di kampung-kampung di seluruh Indonesia.
"Karena posyandu itu terdepan dan kader posyandu didukung dengan dasawisma. Mereka paling tahu kondisi keluarga dan anak-anak kita,” ucapnya.
Menurut Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta 2017-2022 itu, posyandu akan lebih aktif dengan kehadiran pos pembinaan terpadu (posbindu).
Baca juga: Kunjungi Ponpes DDI Mangkoso di Sulsel, Anies Baswedan Didoakan Jadi Presiden
“Supaya lansianya juga tertangani dengan baik. Ketika kita bicara tentang promotif (kesehatan) itu promotif yang sesungguhnya. Bukan promotif yang parsial,” tegasnya.
Anies menilai, makan siang dan susu gratis harusnya diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah kasus stunting. Pasalnya, stunting bisa terjadi ketika anak di dalam kandungan.
"Penanganan stunting tidak bisa di masa sekolah. Itu sudah terlambat. Jadi yang dikasih makan siang harusnya ibu hamil, intervensinya di usia dini," kata Anies.
Selain itu, Anies menyebut, pencegahan stunting dilanjutkan dengan memberikan imunisasi pada bayi selama 1.000 hari pertama kehidupan.
Adapun pemberian susu untuk mencegah stunting, kata Anies, tidak bisa dinikmati oleh semua anak, karena ada anak yang mengalami laktosa intoleran.
Baca juga: Polisi: Pengancam Anies Baswedan Tak Berafiliasi dengan Partai dan Kelompok Tertentu
Karena itulah, dirinya menilai bahwa pemenuhan sumber pangan dari laut bisa menjadi solusi yang tepat.
"Kita punya sumber pangan dari laut yang banyak, sehingga nutrisinya ya bukan harus jenis susu. Di danau dapat, di laut dapat, harganya terjangkau, dan aksesnya mudah," sebutnya.