KOMPAS.com - Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) menegaskan bahwa Amin Berkomitmen memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) melalui pembenahan tata kelola.
Dewan Pertimbangan Timnas Amin Awalil Rizky menyampaikan, kebijakan dan program pokok terkait BUMN ditulis cukup rinci dalam submisi ke-16 dari misi kedua Amin untuk mewujudkan visi Indonesia adil makmur untuk semua.
"Amin berkomitmen memperkuat peran BUMN. Sempat beredar informasi bahwa Amin akan membubarkan BUMN atau diganti dengan koperasi, itu sangat tidak benar,” ujarnya.
Dia mengatakan itu dalam Diskusi Publik ke 8: Komitmen AMIN Memperkuat BUMN di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jl. Brawijaya X, Jakarta, Senin (5/2/2024).
“Justru dalam visi misi Amin sangat jelas bahwa paslon ini berkomitmen untuk memperkuat peran BUMN," katanya dalam siaran pers.
Baca juga: Kubu Amin Anggap Proyek Food Estate Ngawur Sebab Tanpa Dialog dengan Petani dan Pakar
Awalil menyampaikan, pasangan calon (paslon) nomor urut 1 itu memiliki rencana penguatan BUMN yang tercantum dalam visi, misi, dan program.
Amin memiliki empat visi dan misi terkait penguatan BUMN. Pertama, menjadikan kegiatan usaha BUMN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Kedua, menyusun tata kelola BUMN yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan meritokrasi, khususnya dalam rekrutmen karyawan dan pimpinan.
Ketiga, mendorong kolaborasi BUMN dan swasta sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang saling bersaing sekaligus saling bekerja sama.
Keempat, me-review seluruh utang dan kewajiban BUMN untuk mengukur risiko keuangan secara menyeluruh serta melanjutkan proses restrukturisasi utang BUMN dengan mengedepankan prinsip manfaat, transparansi, dan akuntabilitas.
Baca juga: Timnas Amin: Indonesia Kuasai Nikel, Harus Bermental Superpower
Kelima, mewajibkan BUMN menerapkan tata kelola yang berintegritas dan menyebarkan semangat anti-korupsi ke rantai pasoknya.
Keenam, menjauhkan BUMN dari upaya politisasi pihak mana pun dan menghindarkan konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN.
Awalil menyebutkan, Amin juga memiliki rencana kebijakan dan program terkait BUMN.
Pertama, proyek yang layak secara finansial diupayakan agar BUMN dan swasta bersaing secara adil sebagai entitas bisnis murni.
Kedua, proyek BUMN yang layak secara ekonomi, tetapi tidak layak secara finansial, akan mendapatkan prioritas dengan dukungan kebijakan dan keuangan dari pemerintah.
Baca juga: Timnas Amin: Indonesia Kuasai Nikel, Harus Bermental Superpower
Ketiga, proyek yang tidak layak secara ekonomi dan finansial, tetapi wajib ada, maka pemerintah bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya.
Keempat, mengoptimalkan peran BUMN dalam mengimplementasikan hasil riset nasional.
Dia menyebutkan, Timnas Amin rutin menggelar diskusi publik untuk mengulas visi dan misinya.
Selain dari pihak internal Timnas Amin, diskusi publik ini selalu mengundang pihak eksternal, yaitu pakar dan akademisi.
Dalam Diskusi Publik ke-6 bertema “Penyaluran Sebagian KUR Melalui Koperasi”, Timnas Amin mengundang narasumber dari eksternal atau independen yang merupakan pakar koperasi Indonesia, Suroto.
Pada kesempatan itu, Suroto mengemukakan ide dan gagasan yang dianggapnya radikal, yaitu mengubah bentuk BUMN dari perseroan terbatas dan perusahaan umum menjadi koperasi.
Baca juga: Cak Imin: Jika Amin Menang, Rp 150 Triliun dari APBN untuk Anak Muda
Timnas Amin juga menghadirkan pakar eksternal yang merupakan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Indra Bastian dalam acara Diskusi Publik ke-8.