KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris memberikan perhatian khusus pada pemerataan hasil pembangunan mulai dari konektivitas transportasi, air bersih, kesehatan, dan pangan.
Dia mengungkapkan, geliat pembangunan yang dirasakan warga Kepulauan Seribu, terutama dalam lima tahun terakhir, harus terus menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Kepulauan Seribu adalah bagian integral dari Jakarta. Artinya kemajuan pembangunan yang dirasakan warga Jakarta yang ada di daratan juga harus dirasakan setara semua warga di Kepulauan Seribu,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (18/12/2023).
Fahira mengatakan, Kepulauan Seribu idealnya harus menjadi beranda depan Jakarta sehingga harus terus ditata.
“Alhamdulilah selama lima tahun terakhir ini geliat pembangunan di Kepulauan Seribu, terutama infrastruktur dan pelayanan dasar, dampaknya cukup signifikan dirasakan warga,” katanya.
Baca juga: Tak Setuju RUU DKJ, Fahira Idris: Gubernur Jakarta Harus Dipilih Langsung oleh Rakyat
Anggota DPD Dapil DKI Jakarta sejak 2014 itu menegaskan, kesetaraan pembangunan tersebut harus terus dipastikan. Untuk memastikan kesetaraan pembangunan di Kepulauan Seribu terus bersemai, Fahira merumuskan sembilan program khusus untuk Kepulauan Seribu.
Pertama, program Di Laut Kita Lancar. Program ini memastikan transportasi dari dan menuju Kepulauan Seribu terkonektivitas, terintegrasi, dan murah.
Kedua, program Satu Rumah Satu Usaha. Program ini berupa pendampingan dan pelatihan ibu-ibu rumah tangga di Kepulauan Seribu yang ingin membuka usaha di rumah.
Ketiga, program Air Bersih Murah Listrik Menyala. Lewat program ini pembangunan infrastruktur air bersih dipastikan terus ditingkatkan dan subsidi harga air bersih terus berjalan. Program ini juga memastikan pemenuhan kebutuhan listrik penduduk Kepulauan Seribu setiap hari.
Keempat, program Kepulauan Seribu Sehat Cerdas. Melalui program ini, warga Kepulauan Seribu bisa mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial kesehatan dan pendidikan, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Anak Jakarta, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
Baca juga: Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon
Program itu juga akan memberikan pelayanan advokasi jika ada warga Jakarta kesulitan mengakses layanan dan bantuan sosial kesehatan dan pendidikan.
Kelima, program Nelayan Sejahtera, Pariwisata Berjaya. Program ini bertujuan mengembangkan dua potensi besar Kepulauan Seribu, yakni perikanan (nelayan) dan pariwisata, menjadi tulang punggung ekonomi warga.
Keenam, program Harga Pangan Terjaga, Warga Bahagia. Saat ini, kehadiran Jakgrosir di Pulau Tidung Kecil harus terus dioptimalkan agar harga kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu setara dengan wilayah Jakarta daratan, termasuk juga harga solar menjadi kebutuhan dasar nelayan.
Ketujuh, program Pendampingan Hukum Gratis. Program ini memberi pelayanan pendampingan hukum gratis bagi anak dan perempuan korban kekerasan serta warga Kepulauan Seribu lainnya yang mencari keadilan.
Kedelapan, program Bansos Merata untuk Warga. Program ini memastikan bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Anak Jakarta, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Pekerja, Kartu Jakarta Penyandang Disabilitas, program Subsidi Pangan Murah, Kartu Jakarta Lansia, dan bantuan sosial lainnya untuk warga Kepulauan Seribu yang terus berjalan serta bertambah manfaat dan penerimanya.
Kesembilan, program Penguatan Pilar Sosial dan Umat. Program ini untuk memastikan adanya peningkatan kesejahteraan para kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dasawisma, jumantik, posyandu, posbindu, Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, tenaga kerja sosial kecamatan, lembaga kesejahteraan sosial, RT/RW, guru honorer/madrasah/PAUD di Kepulauan Seribu.
Baca juga: Tema Debat Dinilai Terlalu Banyak, Fahira Idris Minta Capres-Cawapres Beri Jawaban Konkret
“Program ini juga ingin memastikan Bantuan Operasional Tempat Ibadah atau BOTI dan pemberdayaan umat mulai dari majelis taklim dan kegiatan agama lainnya di Kepulauan Seribu semakin optimal,” jelas Fahira.