Soal Rencana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Fahira Idris Soroti 4 Faktor Krusial Ini

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris menyoroti empat aspek penting yang perlu dibahas dan dipertajam terkait rencana penerapan sekolah swasta gratis di Jakarta.

Pertama, kerangka hukum yang jelas. Fahira menekankan pentingnya untuk menetapkan regulasi yang mengatur dasar hukum, pendanaan, serta hak dan kewajiban peserta didik, sekolah, dan tenaga pengajar.

Menurutnya, regulasi harus mencakup definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "sekolah swasta gratis," termasuk kriteria untuk sekolah yang memenuhi syarat dan jenis biaya yang akan ditanggung pemerintah.

“Dasar hukum ini sebaiknya dituangkan dalam peraturan daerah untuk memastikan keselarasan dengan peraturan pendidikan nasional,” imbuh Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/7/2024).

Baca juga: Pengamat: Penambahan Rombel dan Sekolah Gratis di Kota Tangerang Bisa Jadi Solusi asalkan Transparan

Selain itu, lanjut dia, regulasi juga perlu menetapkan sumber pendanaan, serta mengatur hak-hak siswa dan kewajiban sekolah dan tenaga pengajar.

Lebih lanjut, Fahira menjelaskan bahwa aspek kedua adalah perencanaan dan strategi.

“Pemerintah harus merancang model pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk alokasi anggaran dari APBD dan kemungkinan kemitraan dengan sektor swasta serta organisasi non-pemerintah,” jelas Fahira.

Selain itu, lanjut dia, perlu ada strategi untuk seleksi dan kriteria sekolah yang akan menerima subsidi. Seleksi ini harus memperhatikan kualitas pendidikan, lokasi, dan kapasitas sekolah agar subsidi tepat sasaran dan tidak mengganggu operasional sekolah yang sudah ada.

Adapun aspek ketiga yaitu dampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Potret Sekolah Gratis untuk Anak Pinggir Hutan di Banyumas, Bayar Biaya Pendaftaran Pakai Hasil Bumi

Menurut Fahira, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan bagaimana sekolah swasta gratis dapat mempengaruhi kualitas SDM di Jakarta.

“Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan inklusivitas pendidikan,” imbuhnya.

Fahira mengungkapkan dampak lainnya termasuk mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan global, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Untuk aspek terakhir yang harus dibahas adalah partisipasi masyarakat.

Fahira mengungkapkan pentingnya keterlibatan masyarakat, termasuk orangtua siswa, komunitas, dan organisasi pendidikan.

“Transparansi dalam pelaksanaan program dan komunikasi yang efektif akan membantu menggalang dukungan serta partisipasi aktif dari berbagai pihak. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat diterima dan efektif dalam menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat,” ucapnya.

Fahira menekankan bahwa perencanaan matang dan pelaksanaan yang terkoordinasi sangat penting untuk memastikan kebijakan sekolah swasta gratis ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam sistem pendidikan dan kualitas SDM di Jakarta.

Baca juga: Ansor Siapkan SDM Magang di Jepang, Ketum Addin: Pulang, Bisa Mandiri

Seperti diketahui, wacana dan rencana kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta semakin menguat. Apalagi setelah ada  dukungan positif dari pemerintah provinsi (pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang berupaya keras agar kebijakan ini dapat diterapkan.

Fahira menekankan bahwa momentum peningkatan wacana tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat semua pemangku kepentingan dalam mematangkan rencana dan strategi.

Menurutnya, hal itu penting agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif.