Fahira Idris Ajukan 5 Rekomendasi Strategis untuk Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengemukakan lima rekomendasi strategis untuk mengatasi tantangan kekerasan dan perlindungan anak.

Pertama, kata dia, pendidikan tentang kekerasan seksual dan perlindungan anak harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah.

“Pendekatan berbasis komunitas juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” ujar Fahira yang juga menjadi aktivis perlindungan anak, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Kedua, lanjut dia, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak harus menjadi prioritas, termasuk memperkuat perspektif yang berfokus pada korban dan anak.

Baca juga: Kisah Alfian, Mahasiswa Tunanetra Anak Tukang Tambal Ban Lulus S2 Unair

Ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan kasus harus diperluas. Platform yang ramah anak dan melibatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi.

“Keempat, korban kekerasan memerlukan dukungan psikologis, medis, dan sosial yang berkelanjutan. Fasilitas seperti rumah aman dan layanan konseling harus diperluas hingga ke tingkat desa,” imbuh Fahira.

Kelima, lanjut dia, hukuman yang tegas terhadap pelaku, termasuk yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, penting untuk memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

“Melindungi anak-anak dari kekerasan bukan hanya soal regulasi, tetapi juga perubahan budaya dan pola pikir. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, harus menciptakan ekosistem yang aman bagi anak-anak. Ini adalah tantangan bersama kita di tahun-tahun mendatang,” ucap Fahira.

Baca juga: JIIPE Gresik Tegaskan Komitmen untuk Sediakan Ekosistem Industri Terintegrasi dan Berstandar Global

Sekitar 50,78 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan

Sepanjang 2024, tantangan melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan semakin mendesak.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, sekitar 11,5 juta atau 50,78 persen anak usia 13-17 tahun telah mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih dalam hidup mereka.

Fahira menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari fisik, psikis, seksual, hingga eksploitasi daring.

Angka kekerasan terus meningkat, dan yang memprihatinkan, pelaku kekerasan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak.

Baca juga: Bryan Domani Tampil Lebih Dewasa di Serial Pakai Hati Reborn

“Faktor ekonomi, budaya patriarki, kurangnya edukasi, dan lemahnya pengawasan digital adalah penyebab utama peningkatan kekerasan terhadap anak,” ujar Fahira dalam keterangan tertulisnya pada (27/12).

Selain itu, lanjut dia, sistem pelaporan yang belum sepenuhnya ramah anak menyebabkan banyak kasus tidak terungkap, sehingga memperburuk kondisi korban.

Fenomena ini, menurut Fahira, mencerminkan tantangan multidimensi yang memerlukan penanganan lintas sektor secara berkelanjutan.

“Itulah mengapa pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan akan tetap menjadi pekerjaan rumah besar di tahun-tahun mendatang,” imbuhnya.

Baca juga: P2G: 12 Pekerjaan Rumah atau PR Pendidikan buat Era Prabowo-Gibran

Menurut fahira, meski pemerintah telah mengambil berbagai langkah, seperti melalui Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), menjadikan kekerasan terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa, dan kampanye anti kekerasan terhadap anak, dampaknya masih belum signifikan.

“Pendataan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) merupakan langkah awal yang baik, namun belum cukup untuk mencegah kekerasan secara sistemik dan komprehensif,” jelasnya.