Ini 7 Rekomendasi Fahira Idris untuk Program PKG

KOMPAS.com – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) direncanakan akan mulai pada pekan kedua Februari 2025.

Program tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini berbagai penyakit serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan benar-benar memanfaatkan PKG.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Jakarta Fahira Idris menilai, PKG merupakan inisiatif yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Dengan manfaat yang besar, mulai dari deteksi dini penyakit hingga mengurangi beban biaya pengobatan yang berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat, PKG harus berjalan dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat, menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Menurut dia, setidaknya ada tujuh catatan dan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta pemerintah daerah agar program PKG dapat berjalan lancar dan memberikan dampak yang maksimal.

“Pertama, meningkatkan sosialisasi program yang berfokus kepada diseminasi masif Petunjuk Teknis PKG yang diterbitkan Kemenkes kepada semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), laboratorium kesehatan masyarakat, organisasi profesi hingga masyarakat luas,” jelas Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (29/1/2025).

Baca juga: UMKM yang Terlibat MBG Dapat Akses Pembiayaan, Fahira Idris: Perluang Besar bagi UMKM

Diseminasi itu, lanjutnya, penting agar ada keseragaman pemahaman terhadap program saat diimplementasikan di lapangan.

Kedua, optimalisasi infrastruktur kesehatan yang mengharuskan pemerintah untuk memastikan puskesmas dan klinik swasta yang terlibat memiliki peralatan dan tenaga medis yang cukup. Kesiapan fasilitas kesehatan sangat penting mengingat program ini menyasar semua lapisan masyarakat.

Ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Walau PKG ini sudah dirancang untuk menggunakan aplikasi SatuSehat untuk pendaftaran dan pencatatan hasil pemeriksaan, pemerintah perlu memastikan sistem ini dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

Keempat, koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.

“Pelaksanaan PKG memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, dinas kesehatan daerah, dan pihak lain yang terlibat, agar distribusi layanan merata di seluruh Indonesia,” tegas Fahira.

Kelima, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi keniscayaan mengingat jumlah masyarakat yang mengakses PKG dapat dipastikan melonjak. Tenaga medis harus mendapatkan pelatihan tambahan dalam menangani lonjakan pasien dan meningkatkan kualitas layanan.

Baca juga: PPDB Menjadi SPMB, Fahira Idris: Ada 5 Aspek Perlu Menjadi Perhatian

Keenam, mekanisme jemput bola untuk wilayah terpencil perlu menjadi opsi. Agar pemeriksaan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat di daerah terpencil, pemerintah perlu mengadakan layanan mobile clinic atau pemeriksaan kesehatan berbasis komunitas yang menjangkau kelompok masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan.

Ketujuh, evaluasi berkala dan perbaikan layanan.

“Demi menjaga kualitas program ini, pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PKG guna memastikan efektivitas program serta melakukan perbaikan jika ditemukan kendala di lapangan,” imbuh dia.