Capai Pembangunan Merata, Fahira Idris Sampaikan 4 Poin Krusial untuk RPJMN 2025-2029 

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris menyampaikan empat catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. 

Catatan tersebut bertujuan agar dampak pembangunan dalam lima tahun mendatang dapat lebih inklusif dan berpihak pada seluruh daerah di Indonesia.

“Pertama, terkait dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Tantangan utama tidak hanya berasal dari sisi investasi, tetapi juga dari aspek daya saing industri nasional, kepastian regulasi, serta stabilitas makroekonomi,” ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa target tersebut didasarkan pada perhitungan yang realistis dan disertai dengan perencanaan yang lebih rinci, termasuk menentukan sektor-sektor yang akan menjadi motor utama perekonomian dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kebumen Sebut Program MBG Dongkrak Perekonomian Rakyat

Pernyataan tersebut disampaikan Fahira di sela-sela Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, catatan penting kedua adalah terkait kebijakan hilirisasi dan industrialisasi.

Fahira menyarankan agar kebijakan hilirisasi dan industrialisasi yang menjadi prioritas nasional, khususnya dalam sektor strategis seperti pertambangan dan kelapa sawit, diperhatikan secara cermat. 

“Di beberapa daerah, kebijakan tersebut malah menimbulkan masalah baru, seperti terbatasnya kapasitas infrastruktur dan lemahnya integrasi rantai pasok lokal,” imbuhnya.

Baca juga: Kata Diana, Pemangkasan Anggaran PU Ganggu Proyek Infrastruktur

Menurut Fahira, RPJMN 2025-2029 perlu memiliki strategi untuk memastikan hilirisasi dapat memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh daerah, bukan hanya terkonsentrasi di kawasan industri tertentu.

Adapun catatan ketiga, ia mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan wilayah. 

“Pemerintah harus memperkuat kebijakan afirmatif untuk mendukung daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan memastikan bahwa semua wilayah, termasuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pembangunan,” jelas Fahira. 

Selain itu, lanjut dia, kebijakan afirmatif juga harus mencakup perbaikan mekanisme perencanaan dan penganggaran agar dana yang dialokasikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang masih tertinggal. 

Baca juga: Bobby Nasution Berkantor di Nias untuk Atasi Daerah Tertinggal

Salah satu langkah utama yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi dana transfer ke daerah untuk pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan daya saing ekonomi lokal.

Keempat, Fahira menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kepastian hukum. 

Stabilitas regulasi, menurutnya, merupakan kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menjamin keberlanjutan program pembangunan nasional. 

Kepastian hukum yang jelas dan konsisten akan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Baca juga: BI: Penurunan BI Rate Jadi 5,75 Persen untuk Dorong Pertumbuhan Domestik

"Lima tahun ke depan, semua kebijakan harus konsisten dan berbasis pada kepentingan jangka panjang. Setiap peraturan yang diterbitkan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pembangunan nasional, bukan sekadar kepentingan sesaat," tutur Fahira.

DPD komitmen kawal proses perencanaan pembangunan

Sebagai informasi, RPJMN 2025-2029 akan menjadi dasar bagi pembangunan nasional ke depan. 

Oleh karena itu, Fahira mengungkapkan bahwa DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal proses perencanaan pembangunan agar lebih inklusif dan berpihak pada seluruh daerah di Indonesia. 

Baca juga: Pembangunan Tanggul Laut Dinilai Bakal Sulitkan Nelayan

RPJMN 2025-2029 merupakan bagian pertama dari RPJPN 2025-2045, dengan fokus pada transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. 

Dokumen perencanaan tersebut tidak hanya sekadar cetak biru pembangunan, tetapi juga alat utama untuk menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang semakin kompleks.