Hari Nelayan Nasional, Fahira Idris Paparkan 5 Intervensi Strategis yang Perlu Dilakukan Pemerintah

KOMPAS.com - Bukan sekadar seremoni tahunan, Hari Nelayan Nasional setiap 6 April seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Fahira Idris, menyerukan agar momentum tersebut dimanfaatkan untuk mendongkrak kesejahteraan para pahlawan laut yang selama ini mungkin terlupakan.

Dia menilai, sebagai penopang utama sektor kelautan dan perikanan, nelayan berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi strategis.

“Agar nelayan lebih sejahtera dan perannya dalam ketahanan pangan semakin optimal, pemerintah perlu melakukan intervensi strategis yang bersifat struktural, menyentuh akar persoalan, serta berpihak secara nyata pada nelayan kecil,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (7/5/2025). 

Terkait hal itu, senator Jakarta itu memaparkan lima intervensi strategis yang perlu dilakukan pemerintah.

Baca juga: Dukung Jakarta Tanpa Operasi Yustisi, Fahira Idris: Semua Warga Berhak Berkembang di Ibu Kota

Pertama, reformasi akses permodalan dan asuransi nelayan. Hal ini perlu dilakukan karena banyak nelayan kecil tidak memiliki jaminan aset atau dokumen legal untuk mengakses perbankan. 

Dalam hal ini, Fahira meminta pemerintah untuk mendorong perbankan nasional dan badan usaha milik negara (BUMN) membentuk skema kredit mikro berbunga rendah yang khusus ditujukan bagi nelayan. 

“Penting juga mengintegrasikan program asuransi nelayan agar tidak hanya untuk perlindungan kecelakaan, tetapi juga terhadap gagal panen laut akibat cuaca ekstrem atau pencemaran,” terangnya.

Kedua, modernisasi teknologi tangkap dan digitalisasi informasi. Intervensi ini penting karena nelayan tradisional masih mengandalkan teknik lama yang kurang efisien. 

Untuk itu, Fahira menekankan pentingnya modernisasi yang diarahkan pada distribusi alat tangkap ramah lingkungan dan efisien, seperti bubu lipat, gill net selektif, atau alat tangkap berbasis sensor. 

Baca juga: Fahira Idris Berharap Perayaan Idul Fitri Jadi Momentum Kebangkitan Bangsa

“Perlu juga penerapan teknologi digital berbasis aplikasi untuk memantau lokasi ikan, prediksi cuaca, serta pasar hasil tangkapan secara real-time,” jelasnya.

Ketiga, revitalisasi tata niaga dan sistem logistik perikanan perlu segera dilakukan. Sebab, pangkal dari rendahnya kesejahteraan nelayan adalah ketimpangan dalam rantai distribusi. 

Fahira pun meminta pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maritim atau badan layanan umum (BLU) yang langsung membeli hasil tangkapan dari nelayan dengan harga wajar.

Selain itu, dia menilai, perlu juga segera dibangun lebih banyak sentra distribusi perikanan yang terintegrasi dengan fasilitas penyimpanan dingin atau cold chain.

Fasilitas itu kemudian didukung dengan sistem logistik nasional agar hasil tangkapan tidak cepat rusak dan bisa dikirim hingga ke daerah urban atau diekspor. 

“Saya juga berharap pemerintah menyediakan platform digital pasar ikan berbasis aplikasi yang memotong jalur tengkulak,” harapnya.

Baca juga: Pramono Bebaskan Pajak Bumi dan Bangunan, Fahira Idris Sebut Bantu Kelas Menengah

Keempat, penegakan kedaulatan laut dan perlindungan wilayah tangkap tradisional sangat penting. Pasalnya, nelayan kecil saat ini kehilangan ruang tangkap yang diakibatkan ekspansi industri dan kapal asing. 

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan laut melalui patroli terpadu Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan perikanan (KP).

“Pengawasan itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat pesisir sebagai bagian dari komunitas pengawasan berbasis wilayah adat,” jelas Fahira. 

Selain itu, lanjut dia, harus ada regulasi yang mengakui dan melindungi wilayah tangkap tradisional melalui peraturan daerah berbasis kearifan lokal dan zonasi maritim. 

Menurutnya, transparansi dalam pemberian izin kapal industri perlu diatur agar tidak tumpang tindih dengan ruang hidup nelayan lokal juga yang harus menjadi perhatian khusus.

Kelima, pendidikan, regenerasi, dan transformasi profesi nelayan. Fahira menyebutkan, rendahnya minat generasi muda untuk menjadi nelayan menjadi tantangan besar sehingga perlu diintervensi. 

Baca juga: RDF Rorotan Dihentikan Sementara, Fahira Idris: Langkah Tepat bagi Pemprov DKI Jakarta

“Intervensi konkretnya adalah menyediakan beasiswa maritim dan vokasi kelautan untuk anak-anak nelayan agar mereka dapat kembali ke desa sebagai inovator,” ujarnya.

Fahira juga mendorong pemerintah mengembangkan desa maritim berbasis pendidikan, tempat nelayan dibekali dengan pelatihan pengolahan hasil laut, diversifikasi usaha, dan sertifikasi profesi.