Inflasi Jakarta Capai 2 Persen, Fahira Idris Usulkan 4 Rekomendasi kepada BI Provinsi DKI Jakarta
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris.KOMPAS.com — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan empat rekomendasi strategis kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID), termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta guna memperkuat pengendalian inflasi di ibu kota.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi di Jakarta pada Maret 2025 sebesar 2 persen secara bulanan atau month-to-month (mtm) dan 0,18 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
“Setidaknya terdapat empat rekomendasi yang kami sampaikan, yaitu penguatan ketahanan pangan kota, konsolidasi data dan informasi harga, peningkatan efektivitas program subsidi dan pasar murah serta monitoring inflasi mikro,” ucap Fahira dalam siaran persnya, Jumat (11/4/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Fahira dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Perwakilan BI di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025). Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar.
Ia mengungkapkan, rekomendasi tersebut disusun berdasarkan evaluasi terhadap kinerja TPID selama triwulan I-2025 serta dinamika inflasi yang terjadi.
Baca juga: Inflasi Maret 1,65 Persen, BI Yakin sampai Akhir 2025 Bakal Terkendali
Empat rekomendasi strategis
Fahira merinci empat rekomendasi utama. Pertama, menguatkan ketahanan pangan kota.
Ia mendorong pengembangan urban farming secara masif di kawasan pemukiman sebagai bentuk edukasi dan penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas.
Fahira juga menekankan pentingnya membangun sistem distribusi pangan yang terintegrasi, menghubungkan pusat produksi dengan pasar induk dan eceran, serta memperkuat infrastruktur logistik.
“Mengingat Jakarta bukan wilayah produksi pangan utama, saya juga menyarankan kolaborasi lintas wilayah aglomerasi Jabodetabek serta pemberdayaan BUMD dan koperasi pangan untuk menjaga stabilitas harga,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Fahira mengungkapkan rekomendasi kedua adalah konsolidasi data dan informasi harga.
Baca juga: Harga Bahan Pokok 7 April 2025: Harga Daging Sapi dan Cabai Turun, Daging Ayam Naik Tipis
Ia menilai digitalisasi data harga bahan pokok sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi publik.
Fahira mengusulkan pengembangan dashboard daring (online dashboard) yang terhubung dengan data dari BPS, Dinas Ketahanan Pangan, BUMD pangan, dan mitra TPID lainnya agar masyarakat bisa memantau harga secara real time.
“Untuk rekomendasi pengendalian inflasi di Jakarta ketiga adalah meningkatkan efektivitas program subsidi dan pasar murah,” jelasnya.
Untuk wilayah rentan seperti Kepulauan Seribu, Fahira menyarankan perluasan cakupan program pasar murah dan subsidi pangan.
Menurutnya, daerah seperti Kepulauan Seribu kerap menghadapi tantangan logistik dan disparitas harga yang signifikan, sehingga perlu perhatian khusus agar subsidi lebih tepat sasaran.
Baca juga: Maruarar Temui Prabowo di Qatar, Bahas Rumah Subsidi Buruh-Ojol dan Pertemuan dengan Investor
Fahira menyebutkan rekomendasi keempat adalah monitoring inflasi mikro.
“Rekomendasi terakhir adalah pengembangan sistem pemantauan inflasi mikro di tingkat kelurahan atau RW,” ucapnya.
Adapun tujuannya mendeteksi lebih dini gejolak harga di wilayah yang mungkin luput dari pantauan inflasi resmi.
Pemantauan tersebut bisa melibatkan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), relawan kelurahan, RT/RW, atau pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai mitra pengumpul data harga secara berkala.
“Data dari pemantauan mikro ini bisa menjadi dasar intervensi cepat seperti penyelenggaraan pasar murah di titik-titik rawan atau distribusi bahan pokok bersubsidi secara lebih efisien dan terarah,” tutur Fahira.
