Jadikan Buruh Pelaku Aktif Pembangunan, Ini 4 Catatan Fahira Idris

KOMPAS.com - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta mengungkapkan bahwa saat ini gerakan buruh telah berkembang menjadi kekuatan moral yang memperjuangkan isu-isu lintas sektoral seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Oleh karena itu penting mengupayakan agar buruh atau pekerja di Indonesia benar-benar menjadi pelaku aktif pembangunan.

“Tugas kita sebagai bangsa adalah memastikan bahwa buruh tidak hanya menjadi subjek pembangunan, tapi juga pelaku aktif dalam merumuskan arah masa depan negeri ini," ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya (1/5/2025).

"Artinya, suara buruh harus diakomodasi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Karena ketika buruh sejahtera, Indonesia kuat. Hal ini harus menjadi refleksi kita bersama di Hari Buruh tahun ini,” tegasnya. 

Senator Jakarta ini mengungkapkan, setidaknya terdapat empat catatan yang bisa menjadi rekomendasi strategis mengupayakan kesejahteraan buruh agar bisa berperan lebih optimal dalam pembangunan nasional.

Pertama, penguatan sistem pengupahan yang adil dan adaptif. Pemerintah perlu memperkuat sistem penetapan upah berbasis negosiasi tripartit yang mengedepankan dialog sosial antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

“Untuk itu, survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) harus dilakukan setiap tahun, bukan lima tahun sekali, dengan memasukkan komponen kebutuhan dasar seperti pendidikan, perumahan, dan kesehatan keluarga buruh agar pengupahan adil dan adaptif,” tukas Fahira Idris.

Kedua, penguatan serikat buruh dan organisasi pekerja. Serikat buruh merupakan pilar utama dalam perlindungan hak-hak pekerja. Namun, banyak serikat masih menghadapi berbagai kendala.

Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memberi dukungan berupa pelatihan advokasi, bantuan hukum, akses informasi kebijakan, serta perlindungan terhadap hak untuk berserikat. Serikat buruh yang profesional akan menjadi mitra strategis pemerintah.

Ketiga, perluasan cakupan jaminan sosial dan perlindungan kerja inklusif. Saat ini masih terdapat buruh sektor informal, pekerja lepas (gig economy), dan buruh migran belum terlindungi sistem jaminan sosial.

Negara perlu memperluas cakupan BPJS bagi buruh berpenghasilan rendah serta menegakkan aturan keselamatan kerja, khususnya di sektor rawan dan bagi pekerja perempuan yang rentan diskriminasi.

Keempat, pendidikan dan mobilitas sosial untuk generasi pekerja. Investasi pada pendidikan adalah jalan jangka panjang menuju kesejahteraan buruh. Akses beasiswa pendidikan bagi anak buruh perlu diperluas hingga perguruan tinggi untuk mendorong mobilitas sosial dan keluar dari kemiskinan struktural.

Baca juga: Puji Pramono Tebus Belasan Ribu Ijazah, Fahira Idris: Sentuh Akar Persoalan Pendidikan

Di sisi lain, pelatihan reskilling dan upskilling harus ditingkatkan agar buruh siap menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja.

“Kesejahteraan buruh bukan hanya soal upah, tapi juga perlindungan kerja, jaminan sosial, keselamatan kerja, hingga pengakuan atas hak-hak serikat. Jika hal ini sudah dicapai maka kemajuan Indonesia akan semakin dekat,” pungkas Fahira Idris.