Hardiknas 2025, Fahira Idris Ingatkan Pentingnya Pendidikan untuk Capai Indonesia Emas 2045

DOK. Istimewa Anggota DPD RI dapil Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Fahira Idris.

KOMPAS.com - Anggota DPD RI Fahira Idris berharap Hari Pendidikan Nasional menjadi momen reflektif untuk menakar ulang posisi pendidikan dalam peta jalan menuju Indonesia Emas 2045.

"Ideal saat ini sistem pendidikan sudah tidak lagi hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu, tetapi sebagai pilar utama pembentuk karakter, kompetensi, dan daya saing kualitas manusia Indonesia,," ujarnya melalui siaran pers, Jumat (2/5/2025).

Menurutnya, di tengah gegap gempita bonus demografi dan transformasi digital global, Indonesia harus bisa menjawab pertanyaan mengenai apakah pendidikan sudah benar-benar menjadi daya ungkit bagi kemajuan bangsa.

Senator Jakarta tersebut mengungkapkan, cita-cita Indonesia menjadi negara maju hanya tinggal 20 tahun lagi.

"Oleh karena itu penting mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan mampu menyiapkan generasi yang adaptif, inovatif, dan berintegritas dalam menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan sosial yang cepat," jelasnya.

Jika pendidikan gagal memainkan peran strategis tu, potensi bonus demografi justru bisa berbalik menjadi beban sosial.

“Hari Pendidikan Nasional harus menjadi titik tolak untuk mereformulasi visi pendidikan sebagai kekuatan utama dalam menjemput masa depan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing tinggi,” ungkap Fahira.

Ia berujar, menjadikan pendidikan sebagai daya ungkit menuju Indonesia Maju 2045 membutuhkan lompatan paradigma dan strategi sistemik yang berkelanjutan.

Beberapa langkah strategis, lanjutnya, bisa menjadi kunci. Pertama, penguatan kualitas dan profesionalisme guru.

"Reformasi pendidikan tidak akan bermakna tanpa guru sebagai jantung perubahan. Profesionalisme guru harus diperluas bukan hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas dan keberlanjutan," tuturnya.

Selain itu, sebut dia, insentif, pelatihan berjenjang, dan literasi teknologi bagi guru wajib menjadi prioritas. Pasalnya, guru bukan lagi sekadar pengajar, tetapi fasilitator pembelajaran, mentor karakter, dan agen perubahan.

Kedua, reorientasi kurikulum dan pembelajaran kontekstual. Kurikulum harus memastikan pembelajaran berbasis kontekstual, lintas disiplin, serta menekankan deep learning dan pengembangan nilai.

"Pendidikan nilai (kejujuran, integritas, kedisiplinan, semangat, dan kreativitas dan nilai kebaikan lainnya) harus menjadi poros utama kurikulum, bukan hanya sebagai pelengkap," lanjutnya.

Ketiga, digitalisasi dan internasionalisasi. Digitalisasi pendidikan penting dipercepat dengan memastikan kesetaraan akses, untuk mencegah digital divide atau kesenjangan digital baru.

Di tingkat pendidikan tinggi, internasionalisasi idealnya tidak dimaknai sebagai westernisasi, tetapi sebagai glokalisasi (menggabungkan global dan lokal) yang mengakar pada budaya lokal sambil bertarung di panggung global.

“Sudah saatnya, kampus-kampus kita menjadi center of excellence Asia dengan riset kelas dunia dan inovasi lokal,” sambung Fahira.

Keempat, pendidikan inklusif dan redistribusi sumber daya. Untuk menutup disparitas pendidikan, alokasi anggaran harus berbasis keadilan spasial.

"Sekolah-sekolah di daerah harus mendapat prioritas investasi infrastruktur dan SDM. Perlu juga insentif bagi pemda yang berhasil meningkatkan mutu pendidikan. Ini penting, karena tanpa redistribusi, ketimpangan akan terus menggerogoti impian Indonesia Emas 2045," lanjutnya.

Kelima, integrasi PAUD dan gizi dalam ekosistem pendidikan. Pendidikan anak usia dini dan pemenuhan gizi anak harus dipahami sebagai bagian integral pendidikan.

Sebab, stunting berdampak jangka panjang pada kemampuan belajar dan produktivitas, maka pendidikan tak bisa lagi dipisahkan dari intervensi kesehatan dan kesejahteraan anak.

“Bila pendidikan kita jadikan fondasi peradaban, Indonesia berpeluang menempatkan diri sebagai kekuatan baru global di tahun 2045,” ujarnya.