Kejar Agenda Strategis, Golkar Kembali Rotasi Anggota Komisi XI DPR

KOMPAS.com – Fraksi Partai Golkar kembali merotasi 4 anggota Komisi XI DPR hari ini (23/9/2019).

Sekretaris Fraksi Partai golkar Adies Kadir mengatakan, Golkar melakukan bantuan kendali operasi (BKO) tersebut lantaran ada agenda penting di komisi-komisi.

Sementara itu, sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar tidak bisa hadir atau sedang memiliki kegiatan di luar.

Padahal, lanjut dia, terdapat kebijakan partai yang mesti dikawal. Alasan tersebut yang membuat BKO mesti dilakukan.

"BKO ini hal yang biasa dilakukan oleh setiap fraksi. Ketika ada agenda penting yaitu fit and proper test calon anggota BPK, banyak anggota kami sedang banyak kegiatan di luar dan ada agenda partai yang harus dikawal," kata Adies dalam pernyataan tertulis, Senin (23/9/2019).

Rotasi anggota komisi, ia melanjutkan, merupakan hal lumrah yang dilakukan oleh fraksi-fraksi di parlemen.

Bukan rotasi pertama

Bukan hanya Partai Golkar, kata dia, partai lain juga melakukan langkah serupa.

Pada awal pekan ini Fraksi Golkar kembali merotasi sejumlah kader, bahkan untuk yang ketiga kali.

Sebelumnya, Golkar merotasi kader pada 19 September 2019.

Berselang sehari tepatnya pada 20 September 2019 Fraksi Partai Golkar mengembalikan lagi ke-7 anggota itu ke Komisi XI.

Adies heran lantaran keputusan pergantian sementara anggota partainya di Komisi XI justru ramai diperbincangkan.

"Kami pernah BKO anggota Komisi I, waktu itu sedang pemilihan anggota KPI. Sementara dii Komisi III kami juga pernah melakukan rotasi saat pemilihan calon hakim agung MA dan capim KPK,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Fraksi Golkar merotasi anggota di Komisi XI dengan tujuan yang baik.

Apabila terjadi voting dalam pemilihan anggota BPK, kata Adies, anggota dari FPG sudah siap dan tidak kosong (abstain).

"Kami tidak mau ketinggalan agenda penting ini. Maka dari itu, kami melakukan rotasi sementara atau BKO," kata Adies.

Adies menegaskan, langkah yang dilakukan oleh Fraksi Partai Golkar bukan manuver politik partainya.

Apalagi, pimpinan Fraksi Partai Golkar telah melaporkan langkah strategis itu kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Ini bukan manuver politik Golkar. Sebaliknya Golkar ingin mengawal proses pemilihan calon anggota BPK sesuai aturan yang ada," kata Adies.