KOMPAS.com - Demonstrasi guna menyampaikan pendapat sudah dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa.
Puncak unjuk rasa terjadi pada Selasa (24/9/2019) di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Atas desakan mahasiswa tersebut, DPR setuju untuk menunda pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana, hingga waktu yang belum ditentukan.
Mahasiswa pun diimbau untuk tak menggelar demo kembali. Imbauan banyak pihak itu diindahkan oleh para mahasiswa.
Sayangnya, aksi unjuk rasa kembali muncul, Rabu (25/9/2019). Bahkan, demonstrasi itu lebih brutal dibandingkan sebelumnya.
Para peserta aksk senagian besar merupakan pelajar sekolah menengah. Mereka menggelar demo dengan masih berpakaian seragam sekolahnya, hingga malam hari.
Keprihatinan
Kondisi ini tentu membuat berbagai pihak prihatin lantaran para pelajar yang masih tergolong anak-anak sudah terimbas urusan politik.
Hal itu pula yang membuat Partai Golkar menyesalkan kejadian demo para pelajar yang juga berujung bentrokan dengan petugas keamanan.
“Kami, kader muda Partai Golkar mengimbau agar tidak ada pihak yang melibatkan ataupun mendorong anak-anak terlibat dalam unjuk rasa, serta kepada anak-anak sekolah untuk menahan diri dan mengutamakan pendidikan,” ujar Meutya Hafid, kader Partai Golkar yang juga duduk di DPR, dalam pernyataan tertulis, Kamis (26/9/2019).
Namun Meutya juga menyadari bahwa kebebasan berpendapat juga dijamin dan dilindungi undang-undang.
"Pada prinsipnya, kami amat menghargai kebebasan berpendapat. Kami memahami bahwa berunjuk rasa adalah salah satu bagian dari demokrasi guna menyuarakan pendapat. Karena itulah, sebagian tuntutan mahasiswa menjadi masukan bagi Partai Golkar dalam memutuskan menunda pengusahan RKUHP,” ujar Meutya.
Hanya saja, Partai Golkar menyesalkan demo yang berujung kekerasan, bahkan perusakan fasilitas umum.
"Kami dari Partai Golkar mengajak seluruh masyarakat untuk menjauhi kekerasan. Agar mahasiswa yang betul tulus perjuangannya tidak terprovokasi oleh kemungkinan adanya pihak lain. Serta, agar dalam penyampaian aspirasinya mahasiswa mengutamakan keselamatan. Baik dirinya aparat, maupun masyarakat umum yang ada di sekitarnya,” ungkap Meutya.
Sebagai partai politik yang selalu peduli dengan suara rakyat, Meutya berharap, setiap elemen masyarakat dapat menyalurkan pendapatnya melalui secara tepat.
“Sesuai arahan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bahwa Golkar mencermati dinamika yang terjadi, dengan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.