Adies Kadir: Fraksi Partai Golkar Tolak Pengesahan RUU pada Masa Transisi Anggota DPR RI

Kompas.com - Jumat, 27 September 2019
Adies Kadir: Fraksi Partai Golkar Tolak Pengesahan RUU pada Masa Transisi Anggota DPR RIKOMPAS.com/ACHMAD FAIZALPolitisi Partai Golkar, Adies Kadir

KOMPAS.com - DPR RI akan kembali menggelar rapat paripurna di gedung Parlemen, Senayan, pada Senin (30/9/2019).

Rapat tersebut merupakan rapat paripurna terakhir bagi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Rapat itu digelar di tengah situasi politik yang memanas pasca demonstrasi mahasiswa dan pelajar awal pekan ini.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadie berpendapat segala hal yang terkait dengan pengesahan Rancangan Undang-undang ( RUU) sebaiknya ditunda.

Baca juga: DPR Sahkan RUU Pesantren dan PPP, Tunda 4 RUU Termasuk RKUHP

Sebagai informasi, ada beberapa RUU yang hingga kini masih ditunda pengesahannya, misalnya RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), RUU Pertanahan, dan RUU Perkoperasian.

“Sebaiknya tidak ada lagi pengambilan keputusan yang dilakukan secara terburu-buru. Fraksi Partai Golkar tidak ingin ada masalah di kemudian hari karena kurangnya sosialisasi RUU tersebut,” kata Adies Kadir dalam pernyataan tertulis, Jumat (27/9/2019).

Langkah itu, ia melanjutkan, sesuai dengan UU yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, yang baru disahkan pada tiga hari lalu.

Berdasarkan UU itu, pembahasan RUU yang tidak selesai pada periode sebelumnya dapat dilanjutkan pada periode berikutnya (carry over).

Periode baru

Adies mengatakan, DPR RI periode 2014-2019 telah berakhir masa pengabdiannya per akhir September 2019.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Meutya Hafidz mengatakan, RUU yang masih belum rampung akan dibahas anggota DPR RI periode selanjutnya berdasarkan regulasi yang ada.

“Saya sampaikan terkait isu yang beredar mengenai RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), bahwa tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan pada 30 Sepetember nanti. Kami dari Fraksi Golkar menolak hal itu. Tidak hanya untuk RUU KKS, tapi juga RUU lainnya karena tinggal beberapa hari lagi ada pergantian dewan,” Meutya Hafid yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) KKS.

Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2017).
Selama sisa masa jabatan DPR RI, Pimpinan Fraksi Partai Golkar menginstruksikan pembahasan RUU tak dilanjutkan.

“Pada masa-masa transisi yang tinggal beberapa hari ini Fraksi Golkar telah meminta kepada anggota fraksi Partai Golkar agar setiap pembahasan undang undang dihentikan,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar, imbuh dia, tidak menghendaki ada RUU apapun yang dibawa ke rapat paripurna pada 30 September 2019.

“Jika ada yang mengusulkan, maka kami tegas menolak hal tersebut,” katanya.

 

EditorKurniasih Budi
Terkini Lainnya
Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Hampir Pasti Aklamasi
Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Hampir Pasti Aklamasi
Golkar Membangun Indonesia
Munas Golkar, Tim Sukses Airlanggga Hartarto Tak Mau Gegabah
Munas Golkar, Tim Sukses Airlanggga Hartarto Tak Mau Gegabah
Golkar Membangun Indonesia
Airlangga Jaring Aspirasi Pengurus DPD Golkar se-Indonesia Timur
Airlangga Jaring Aspirasi Pengurus DPD Golkar se-Indonesia Timur
Golkar Membangun Indonesia
Komite Pemilihan Ketua Umum Golkar Terima Berkas Pendaftar Pertama
Komite Pemilihan Ketua Umum Golkar Terima Berkas Pendaftar Pertama
Golkar Membangun Indonesia
Mekeng Optimistis Munas Golkar Lancar
Mekeng Optimistis Munas Golkar Lancar
Golkar Membangun Indonesia
Airlangga Ajak Kader Golkar Jadi Garda Terdepan Program Pemerintah
Airlangga Ajak Kader Golkar Jadi Garda Terdepan Program Pemerintah
Golkar Membangun Indonesia
Pendaftaran Calon Ketua Umum Golkar Dibuka Mulai Besok
Pendaftaran Calon Ketua Umum Golkar Dibuka Mulai Besok
Golkar Membangun Indonesia
Ace Hasan Bantah Tudingan Panitia Munas Golkar Tak Netral
Ace Hasan Bantah Tudingan Panitia Munas Golkar Tak Netral
Golkar Membangun Indonesia
Jokowi Faktor Kunci Pemilihan Ketua Umum Golkar 2019-2024
Jokowi Faktor Kunci Pemilihan Ketua Umum Golkar 2019-2024
Golkar Membangun Indonesia
Pilkada Serentak 2020, Airlangga Prioritaskan Ketua DPD Golkar
Pilkada Serentak 2020, Airlangga Prioritaskan Ketua DPD Golkar
Golkar Membangun Indonesia
Nurul Arifin: Airlangga Sudah Buktikan Dirinya sebagai
Nurul Arifin: Airlangga Sudah Buktikan Dirinya sebagai "Leader"
Golkar Membangun Indonesia
Hampir Seluruh Pengurus DPD Ingin Airlangga Kembali Pimpin Golkar
Hampir Seluruh Pengurus DPD Ingin Airlangga Kembali Pimpin Golkar
Golkar Membangun Indonesia
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan
Golkar Membangun Indonesia
Munas Golkar Bakal Digelar Mulai 3 Desember 2019
Munas Golkar Bakal Digelar Mulai 3 Desember 2019
Golkar Membangun Indonesia
Musyawarah Mufakat Bagian dari Kehidupan Berdemokrasi
Musyawarah Mufakat Bagian dari Kehidupan Berdemokrasi
Golkar Membangun Indonesia