Musyawarah Mufakat Bagian dari Kehidupan Berdemokrasi

DOK. Humas Partai Golkar Wakil Ketua DPR yang juga Politisi Partai Golkar Aziz Syamsudin

KOMPAS.com - Sudah lama diyakini bahwa musyawarah dan mufakat adalah bagian dari warisan leluhur yang menjadi kelebihan Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia dengan musyawarah dan mufakat mampu menciptakan kehidupan berdemokrasi yang baik dan indah di tengah keberagaman yang ada.

Oleh karena itu, musyawarah mufakat harus terus dijaga.

Politisi senior Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, menyatakan musyawarah mufakat bukanlah sesuatu yang aneh dan baru untuk masyarakat Indonesia maupun dalam kehidupan berpolitik negeri ini.

Keutamaan musyawarah dan mufakat sebagai bagian kehidupan berdemokrasi diwujudkan dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawatan Perwakilan".

Azis menjelaskan, musyawarah mufakat seperti menjadi napas bagi bangsa ini. Artinya, musyawarah mufakat itu adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya

"Terkandung nilai pentingnya mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, musyawarah untuk mufakat. Saya pribadi selalu mengutamakan azas musyawarah mufakat, juga dalam kehidupan berpolitik sebagai anggota DPR. Kita bisa sebut itu lobi-lobi, atau pendekatan-pendekatan," jelas Aziz Syamsuddin, Kamis (14/11/2019).

Aziz Syamsuddin yang sebelumnya adalah ketua banggar dan Komisi III itu mengatakan bahwa esensi musyawarah mufakat sudah sangat melekat dengan bangsa Indonesia sehingga apapun bentuknya, meski akhirnya harus voting, musyawarah mufakat itu selalu digunakan di setiap kegiatan.

"Kita harus selalu mengedepakan musyawarah mufakat," tegas Aziz Syamsuddin yang pernah menjadi Chef de Mission (CdM) kontingen Indonesia di SEA Games 2017, Malaysia.

Ihwal musyawarah dan mufakat kembali mengemuka menjelang kelangsungan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang digelar 4-6 Desember mendatang di Jakarta.

Mendekati ke saat Munas, Airlangga Hartarto yang petahana dan Bambang Soesatyo, Ketua MPR, menjadi dua nama yang disebut-sebut akan bersaing memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar 2019-2024 itu.

Airlangga, yang baru mengemban amanah sebagai ketua umum Partai Golkar sejak akhir 2017-menggantikan Setya Novanto- didukung seluruh (34) DPD Golkar Tingkat I dan mayoritas DPD Tingkat II sehingga berpeluang besar untuk mempertahankan jabatannya.

Namun demikian, kubu pendukung Bambang Soesatyo tampaknya masih bersikeras agar ketua MPR terus maju dalam kontestasi tersebut.

Tak berlebihan jika menyikapi dinamika yang berkembang menjelang munas ini banyak kader Golkar yang menyerukan perlunya musyawarah mufakat untuk memastikan figur ketua umum periode lima tahun ke depan itu.