Pilkada Serentak 2020, Airlangga Prioritaskan Ketua DPD Golkar

KOMPAS.com - DPP Partai Golkar memprioritaskan pengurus DPD I dan DPD II untuk maju dalam Pilkada serentak 2020.

Dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang digelar 14 dan 15 November lalu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan Golkar mengutamakan untuk memajukan kadernya dalam Pilkada.

“Partai Golkar memberi prioritas untuk ketua-ketua DPD tingkat I, tingkat II yang mempunyai elektabilitas tinggi untuk diusung dalam pilkada,” kata Airlangga dalam pernyataan tertulis, Sabtu (16/11/2019).

Baca juga: Golkar Targetkan Kuasai Mayoritas Daerah dalam Pilkada Serentak 2020

Untuk itu, Airlangga meminta seluruh jajaran pengurus Golkar di tingkat provinsi ataupun kabupaten/ kota membantu dan mendorong kader masing-masing untuk memenangi Pilkada 2020.

Ia menjelaskan, 270 daerah akan menggelar pilkada serentak tahun depan. Dengan demikian, kader Partai Golkar perlu penyiapan strategi untuk memenangi kompetisi itu.

“Kami di DPP tidak akan memberatkan kader sendiri. Tidak ada mahar-maharan,” ujar dia.

Selain itu, ia menambahkan, kaderisasi dan regenerasi di internal Partai Golkar merupakan keniscayaan.

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Pembukaan Rapimnas Golkar di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).

“Golkar harus mendorong kaderisasi dan regenerasi. Kaum muda semakin berperan penting, bukan hanya saat pemenangan pemilu, melainkan untuk berperan menentukan kebijakan ke depan,” kata Airlangga.

Sejumlah kader muda Golkar saat ini menempati posisi strategis baik di lembaga legislatif maupun pemerintahan.

“Di masa mendatang, Golkar harus mendukung kader muda. Seperti salah satu yang disampaikan Presiden Jokowi, yakni merekrut kader milenial,” ujarnya.

Sistem Pilkada

Sementara itu, politisi Golkar Azis Syamsuddin mengatakan, Fraksi Golkar DPR RI sedang mengkaji wacana tentang sistem pemilihan kepala daerah.

Dok. DPR RI Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.

Kajian tersebut dilakukan dengan menimbang faktor budaya, ekonomi, dan politik berdasarkan masukan dari sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat.

“Tentu fraksi meminta waktu untuk mengkaji dari kalangan intelektual, kalangan masyarakat,” katanya.

Meski ada kajian itu, ia melanjutkan, tidak ada catatan khusus mengenai tahapan pilkada serentak yang sudah dan sedang dilakukan.