Airlangga Ajak Kader Golkar Jadi Garda Terdepan Program Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk mengawal program pemerintahan Joko Widodo- Ma’ruf Amin 2019-2024.

Saat ini, kata Airlangga, ekonomi global tengah mengalami norma baru, yakni dunia memasuki pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.

Situasi itu, ia melanjutkan, diperkirakan berlangsung dalam durasi yang tidak sebentar. Oleh karena itu, iklim ekonomi Indonesia yang kondusif perlu terus ditingkatkan.

“Tugas Partai Golkar menjaga pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin agar program berjalan baik. Golkar mesti menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah,” kata dia saat pendidikan politik kader Golkar di Hotel Merllyn Park, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Airlangga Instruksikan Kader Golkar Kawal 5 Program Utama Jokowi

Lesunya pertumbuhan ekonomi global merupakan imbas dari perang dagang antara China dengan Amerika Serikat yang berkelanjutan.

Dalam situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, imbuh dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5 persen.

Selain itu, ASEAN merupakan region yang relatif stabil pertumbuhan ekonominya dibandingkan kawasan lainnya.

“50 persen perekonomian ASEAN dipegang Indonesia,” ujarnya.

ANTARA FOTO Pembukaan KOMPAS100 CEO Forum oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (28/11/2019)

Berbasis capaian ekonomi yang relatif stabil itulah, Presiden Indonesia Joko Widodo akan menghadiri World Economic Forum.

“Di tengah ketidakpastian global, ASEAN memberi harapan. Bahkan, di antara 20 negara G20 Indonesia menempati peringkat ketiga negara dengan pertumbuhan tercepat. Ini membuktikan Indonesia adalah negara besar,” kata dia.

Pemerintah, ia melanjutkan, menyiapkan sejumlah program untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Salah satunya, penerapan Biodiesel 30 persen (B30) mulai Januari 2020.

Beberapa waktu belakangan Indonesia menghadapi pelarangan kelapa sawit di kawasan Uni Eropa karena dianggap tidak lestari.

Ia meyakini, pemerintah bakal mampu meningkatkan penjualan kelapa sawit dengan kebijakan B30.

Tak berhenti di situ, pemerintah masih bekerja untuk peremajaan kelapa sawit. Bahkan, kata dia, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan untuk kebijakan B40 dan B70.

Deregulasi

Pemerintah juga bakal melakukan deregulasi sejumlah aturan yang dinilai menghambat iklim investasi.

Namun demikian, Presiden Joko Widodo hari ini (28/11/2019) mengatakan, lolos tidaknya omnibus law bergantung kepada DPR.

Sebagai informasi, pemerintah telah menyisir 74 undang-undang yang akan terdampak omnibus law tersebut.

Pemerintah bakal menyerahkan rancangan omnibus law ke DPR pada Desember 2019 atau Januari 2020.

Bila omnibus law disetujui, Jokowi berharap hal itu bisa segera diterapkan di tingkat pusat maupun daerah.

Baca juga: Jokowi: Lolos Tidaknya Omnibus Law Tergantung DPR

Sejalan dengan pemerintah, Airlangga mengajak seluruh kader Partai Golkar di seluruh Indonesia mendukung omnibus law.

Apalagi, omnibus law, penciptaan lapangan kerja, dan persiapan kartu pra kerja menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dijabat Airlangga.

Omnibus law tersebut, ia melanjutkan, bakal bersentuhan langsung dengan peraturan daerah.

KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDI Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri pendidikan politik kader Partai Golkar di Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019)

“Akan ada review kewenangan pusat dan daerah. Presiden akan diberi kewenangan atau bisa melakukan intervensi terhadap perda yang tidak mendukung investasi. Perpres (Peraturan Presiden) bisa membatalkan perda yg tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah,” katanya.

Oleh karena itu, Airlangga mengajak seluruh kader Golkar yang berada di daerah untuk ikut mendukung deregulasi tersebut.

Selain itu, Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden bisa membatalkan Peraturan Menteri (Permen) yang tak sejalan.

Pemerintah juga akan fokus membangun infrastruktur di sektor energi, utamanya renergi baru dan terbarukan (EBT), seperti solar paner dan hydro power.

Adapun pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga air 11 Gigawatt (GW) di Sungai Kahayan, Kalimantan Utara dan pembangkit listrik tenaga air 22 GW di Sungai Mamberamo, Papua.