Fraksi Partai Golkar Bantah Tuduhan MAKI terkait Penyelesaian Kasus Djoko Tjandra

Inadha Rahma Nidya
Kompas.com - Rabu, 22 Juli 2020
Anggota Komisi III Fraksi Partai Golkar (FPG) Supriansa.DOK. Golkar Anggota Komisi III Fraksi Partai Golkar (FPG) Supriansa.

KOMPAS.com - Anggota Komisi III Fraksi Partai Golkar (FPG) Supriansa mengatakan, selama ini FPG berkomitmen memberantas dan membongkar kasus korupsi.

Maka dari itu, ia membantah tuduhan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman, yang menganggap FPG dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin menghalangi proses Rapat Dengar Pendapat ( RDP) soal buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

“Jadi tuduhan MAKI saya kira sangat tidak berdasar,” kata Supriansa dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7/2020).

Ia melanjutkan, FPG justru mendorong penyelesaian kasus tersebut hingga tuntas. Hanya saja, ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam menyelenggarakan RDP.

Baca juga: MAKI Laporkan Azis Syamsuddin ke MKD DPR karena Tak Izinkan Komisi III RDP soal Djoko Tjandra

“Mengapa buron seperti Joko Tjandra bisa ditemani anggota kepolisian keluar negeri dan malah tidak ditangkap. Ini sangat aneh," kata Supriansa.

Meski demikian, sambung dia, anggota DPR saat ini sedang berkonsentrasi pada masa reses di daerah.

"Saat ini, kebanyakan dari kami sedang berada di daerah untuk bertemu konstituen,” imbuhAnggota Komisi III itu.

Supriansa menambahkan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 13 Tata Tertib DPR yang berbunyi, masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Hal tersebut juga sesuai dengan Tata Tertib DPR Pasal 52 Ayat 5 yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Huruf E, Badan Musyawarah dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang ( UU), serta memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan UU.

Badan Musyawarah juga dapat mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya apabila penanganan rancangan UU tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan, serta menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada Rapat Paripurna DPR.

Baca juga: Covid-19 Mewabah, DPR Perpanjang Masa Reses hingga 29 Maret

Atas dasar tersebut Supriansa mengatakan, RDP dapat dilakukan jika menyangkut perpecepatan pembahasan rancangan UU.

“Tunggu sampai reses selesai dan DPR memasuki masa persidangan pada bulan Agustus. Jangan memaksakan diri dan menuduh dengan dasar yang tidak jelas,” kata Supriansa.

PenulisInadha Rahma Nidya
EditorAnggara Wikan Prasetya
Terkini Lainnya
Menko Airlangga Yakin Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sama Penting
Menko Airlangga Yakin Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sama Penting
Golkar Membangun Indonesia
Ketua Komisi II DPR RI Minta Penyelenggara dan Paslon Pilkada Perhatikan Protokol Kesehatan
Ketua Komisi II DPR RI Minta Penyelenggara dan Paslon Pilkada Perhatikan Protokol Kesehatan
Golkar Membangun Indonesia
Hasil Survei SMSI Buktikan Pemerintahan Jokowi Didukung Penuh Rakyat
Hasil Survei SMSI Buktikan Pemerintahan Jokowi Didukung Penuh Rakyat
Golkar Membangun Indonesia
Indonesia Butuh Banyak Lembaga Riset untuk Berdayakan Plasma Nutfah
Indonesia Butuh Banyak Lembaga Riset untuk Berdayakan Plasma Nutfah
Golkar Membangun Indonesia
Anggota Komisi VI DPR: Dibanding India dan Filipina, Kondisi Demokrasi Indonesia Lebih Baik
Anggota Komisi VI DPR: Dibanding India dan Filipina, Kondisi Demokrasi Indonesia Lebih Baik
Golkar Membangun Indonesia
Airlangga: Pemerintah Fokus Akselerasi Realisasi Anggaran Program Strategis Penanganan Covid-19
Airlangga: Pemerintah Fokus Akselerasi Realisasi Anggaran Program Strategis Penanganan Covid-19
Golkar Membangun Indonesia
Wakil Ketua DPR Respon Positif 8 Tuntutan Gerakan Moral KAMI
Wakil Ketua DPR Respon Positif 8 Tuntutan Gerakan Moral KAMI
Golkar Membangun Indonesia
Juli 2020 Perdagangan RI Surplus 3,26 Miliar Dollar AS, Airlangga: Ini Tertinggi dalam 9 Tahun
Juli 2020 Perdagangan RI Surplus 3,26 Miliar Dollar AS, Airlangga: Ini Tertinggi dalam 9 Tahun
Golkar Membangun Indonesia
Golkar Resmi Dukung Bobby di Pilwakot Medan, Airlangga: Bobby Punya Kompetensi
Golkar Resmi Dukung Bobby di Pilwakot Medan, Airlangga: Bobby Punya Kompetensi
Golkar Membangun Indonesia
Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi
Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi
Golkar Membangun Indonesia
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Golkar Membangun Indonesia
5 Upaya Pemerintah Kembalikan Pertumbuhan Perekonomian Nasional
5 Upaya Pemerintah Kembalikan Pertumbuhan Perekonomian Nasional
Golkar Membangun Indonesia
PIlkada Bisa Dongkrak Perekonomian, Airlangga: Perputaran Uang Capai Rp 35 Triliun
PIlkada Bisa Dongkrak Perekonomian, Airlangga: Perputaran Uang Capai Rp 35 Triliun
Golkar Membangun Indonesia
Ketua IIPG Minta Perempuan Golkar Aktif di Medsos Publikasikan Programnya
Ketua IIPG Minta Perempuan Golkar Aktif di Medsos Publikasikan Programnya
Golkar Membangun Indonesia
Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Golkar Membangun Indonesia