Fraksi Partai Golkar Bantah Tuduhan MAKI terkait Penyelesaian Kasus Djoko Tjandra

Inadha Rahma Nidya
Kompas.com - Rabu, 22 Juli 2020
Fraksi Partai Golkar Bantah Tuduhan MAKI terkait Penyelesaian Kasus Djoko TjandraDOK. GolkarAnggota Komisi III Fraksi Partai Golkar (FPG) Supriansa.

KOMPAS.com - Anggota Komisi III Fraksi Partai Golkar (FPG) Supriansa mengatakan, selama ini FPG berkomitmen memberantas dan membongkar kasus korupsi.

Maka dari itu, ia membantah tuduhan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman, yang menganggap FPG dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin menghalangi proses Rapat Dengar Pendapat ( RDP) soal buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

“Jadi tuduhan MAKI saya kira sangat tidak berdasar,” kata Supriansa dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7/2020).

Ia melanjutkan, FPG justru mendorong penyelesaian kasus tersebut hingga tuntas. Hanya saja, ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam menyelenggarakan RDP.

Baca juga: MAKI Laporkan Azis Syamsuddin ke MKD DPR karena Tak Izinkan Komisi III RDP soal Djoko Tjandra

“Mengapa buron seperti Joko Tjandra bisa ditemani anggota kepolisian keluar negeri dan malah tidak ditangkap. Ini sangat aneh," kata Supriansa.

Meski demikian, sambung dia, anggota DPR saat ini sedang berkonsentrasi pada masa reses di daerah.

"Saat ini, kebanyakan dari kami sedang berada di daerah untuk bertemu konstituen,” imbuhAnggota Komisi III itu.

Supriansa menambahkan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 13 Tata Tertib DPR yang berbunyi, masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Hal tersebut juga sesuai dengan Tata Tertib DPR Pasal 52 Ayat 5 yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Huruf E, Badan Musyawarah dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang ( UU), serta memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan UU.

Badan Musyawarah juga dapat mengalihkan penugasan kepada alat kelengkapan DPR lainnya apabila penanganan rancangan UU tidak dapat diselesaikan setelah perpanjangan, serta menghentikan penugasan dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada Rapat Paripurna DPR.

Baca juga: Covid-19 Mewabah, DPR Perpanjang Masa Reses hingga 29 Maret

Atas dasar tersebut Supriansa mengatakan, RDP dapat dilakukan jika menyangkut perpecepatan pembahasan rancangan UU.

“Tunggu sampai reses selesai dan DPR memasuki masa persidangan pada bulan Agustus. Jangan memaksakan diri dan menuduh dengan dasar yang tidak jelas,” kata Supriansa.

PenulisInadha Rahma Nidya
EditorAnggara Wikan Prasetya
Terkini Lainnya
Ketua IIPG Minta Perempuan Golkar Aktif di Medsos Publikasikan Programnya
Ketua IIPG Minta Perempuan Golkar Aktif di Medsos Publikasikan Programnya
Golkar Membangun Indonesia
Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
Golkar Membangun Indonesia
Soal Penangkapan Djoko Tjandra, Wakil Ketua DPR Apresiasi Polri
Soal Penangkapan Djoko Tjandra, Wakil Ketua DPR Apresiasi Polri
Golkar Membangun Indonesia
Airlangga Apresiasi Kader Golkar yang Percayakan 37 Hewan Kurban ke DPP Golkar
Airlangga Apresiasi Kader Golkar yang Percayakan 37 Hewan Kurban ke DPP Golkar
Golkar Membangun Indonesia
Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi
Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi
Golkar Membangun Indonesia
Targetkan Kemenangan 60 Persen, Golkar Gelar Bimbingan Teknis untuk Para Kader
Targetkan Kemenangan 60 Persen, Golkar Gelar Bimbingan Teknis untuk Para Kader
Golkar Membangun Indonesia
Kesembilan Kali, Kemenko Perekonomian Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK
Kesembilan Kali, Kemenko Perekonomian Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK
Golkar Membangun Indonesia
 Meutya Hafid: Kesadaran Masyarakat Terhadap Relevansi RUU Cipta Kerja Makin Kuat
Meutya Hafid: Kesadaran Masyarakat Terhadap Relevansi RUU Cipta Kerja Makin Kuat
Golkar Membangun Indonesia
Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai RUU Cipta Kerja Berdampak Positif Bagi Ekonomi
Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai RUU Cipta Kerja Berdampak Positif Bagi Ekonomi
Golkar Membangun Indonesia
Fraksi Partai Golkar Bantah Tuduhan MAKI terkait Penyelesaian Kasus Djoko Tjandra
Fraksi Partai Golkar Bantah Tuduhan MAKI terkait Penyelesaian Kasus Djoko Tjandra
Golkar Membangun Indonesia
Airlangga Pimpin Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19, Ini Tugasnya
Airlangga Pimpin Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19, Ini Tugasnya
Golkar Membangun Indonesia
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal
Golkar Membangun Indonesia
Jelang Pilkada 2020, Airlangga Minta Seluruh Kader Partai Golkar Bekerja Keras
Jelang Pilkada 2020, Airlangga Minta Seluruh Kader Partai Golkar Bekerja Keras
Golkar Membangun Indonesia
Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional
Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional
Golkar Membangun Indonesia
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline
Golkar Membangun Indonesia