Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Sabtu, 13 Agustus 2022
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi VII dari Partai Golongan Karya (Golkar) Lamhot Sinaga.DOK. Humas Partai Golkar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi VII dari Partai Golongan Karya (Golkar) Lamhot Sinaga.

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi VII dari Partai Golongan Karya (Golkar) Lamhot Sinaga mengatakan bahwa rencana pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) sangat relevan dan harus segera dilakukan.

Sebab, kata dia, BBM subsidi akan sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Jika subsidi terus bertambah hingga mencapai Rp 600 triliun, sementara target pendapatan Rp 2.266,2 triliun, artinya lebih dari 26 persen anggaran pemerintah hanya untuk beli BBM,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Sabtu (13/8/2022).

Meski menyetujui rencana pengurangan kuota BBM subsidi, ia enggan mengiyakan penghapusan subsidi. Hal ini karena masih banyak pihak yang membutuhkan kehadiran BBM subsidi. Utamanya, masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah.

Baca juga: [POPULER MONEY] Pertamina Diminta Kendalikan BBM Subsidi | Daftar 10 BUMN Penyetor Dividen Terbesar ke RI

Sebagai upaya lebih lanjut, Lamhot meminta pemerintah agar mempertimbangkan usulan BBM jenis Pertalite yang dikhususkan untuk pengguna sepeda motor dan solar untuk kendaraan angkutan.

Selain usulan itu, ia juga meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan dalam pendistribusian BBM subsidi.

“Sudah tidak boleh ada kesempatan bagi masyarakat mampu untuk menggunakan BBM subsidi. Jika perlu, dibuat penalti atau hukuman bagi masyarakat mampu yang menyalahgunakan subsidi,” ucap Lamhot.

Oleh karenanya, lanjut dia, pemerintah sebaiknya segera melakukan penyesuaian harga BBM subsidi dengan pendekatan yang moderat.

Pendekatan moderat yang dimaksud adalah kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk menyelamatkan keuangan negara.

Baca juga: Curhat Sri Mulyani Kelola Keuangan Negara: Cobaan Silih Berganti, Godaan Selalu Ada...

“Saya mengusulkan besar subsidi BBM per liter ditanggung pemerintah sebesar 75 persen saja. Sisanya bisa dengan penyesuaian harga BBM subsidi,” imbuh Lamhot.

Pemerintah, lanjut dia, mensubsidi solar sebesar Rp 7.800 per liter dan menjadikan harga solar sebesar Rp 5.150 per liter. Dengan penyesuaian besar subsidi, harga solar sangat memungkinkan menjadi Rp 7.100.

Kemudian, subsidi Pertalite dari pemerintah sebesar Rp 4.500 per liter dari harga yang diterima konsumen Rp 7.650 per liter. Maka penyesuaian harga Pertalite bisa menjadi Rp 8.875 per liter.

Dengan penyesuaian harga tersebut, Lamhot meyakini, negara bisa menghemat APBN sebesar Rp 150 triliun.

“Ditambah pembatasan kuota subsidi, maka pemerintah bisa memberikan subsidi langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelas Lamhot.

Baca juga: Pertamina Prediksi Elpiji 3 Kg Bakal Kembali Melebihi Kuota Subsidi

Penyesuaian harga tersebut, menurutnya, masih bisa diterima masyarakat penerima subsidi karena cukup terjangkau jika dibandingkan harga BBM nonsubsidi.

Terlebih, perbedaan harga yang terlalu jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi juga menjadi daya tarik masyarakat mampu untuk mengkonsumsi BBM subsidi.

Soroti kenaikan harga minyak mentah

Pada kesempatan tersebut, Lamhot juga menyoroti kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP).

Menurutnya, harga tahunan minyak dunia dan peningkatan kebutuhan BBM subsidi masyarakat sudah sangat membebani anggaran pemerintah yang saat ini diketahui sudah menyentuh angka Rp 502 triliun.

“Pemerintah memang berada dalam posisi yang sangat sulit saat ini. Pilihannya antara mengalirkan anggaran subsidi BBM yang dampaknya akan menjadi beban berat bagi APBN atau membatasi penggunaan BBM subsidi di tengah masyarakat atau menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban APBN. Setiap pilihan ada risikonya”, ucap Lamhot.

Baca juga: Sudah Mendesak, tapi Duit APBN untuk Kereta Cepat Tak Kunjung Cair

Lebih lanjut, Lamhot menggambarkan postur anggaran pemerintah dalam menanggung subsidi BBM.

Menurutnya setiap kenaikan harga ICP 1 dollar Amerik Serikat (AS) per barrel berdampak pada kenaikan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) sekitar Rp 1,47 triliun.

Kenaikan harga ICP itu, juga berpengaruh terhadap subsidi minyak tanah sekitar Rp 49 miliar dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp 2,65 triliun.

“Saat ini asumsi harga minyak dunia sebesar 63 dollar AS per barrel berubah menjadi 100 dollar AS per barrel,” tutur Lamhot.

Sementara itu, lanjut dia, kebutuhan BBM Pertalite meningkat 6 juta kiloliter (kl) dari yang telah dibahas dan disepakati antara pemerintah dengan DPR, yakni 23 juta kl. Demikian juga solar sudah naik 2,5 juta kl dari APBN yang berjumlah 14,9 juta kl.

Baca juga: Stok Pertalite Kosong di Beberapa SPBU, Pertamina Sebut Ada Keterlambatan Pengiriman

“Kalau harga minyak di atas 100 dollar AS per barrel, kemudian dengan asumsi rupiah Rp 14.500 per dolar, kuota kami dari 23 juta kl menjadi 29 juta kl. Maka akan terjadi penambahan subsidi sampai Rp 600 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ujar Lamhot.

PenulisDwi Nur Hayati
EditorSheila Respati
Terkini Lainnya
Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi
Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi
Golkar Membangun Indonesia
Anggota Komisi XI Sebut Ada Indikasi Konflik Kepentingan di IPO GoTo oleh Telkomsel, Minta OJK Selidiki
Anggota Komisi XI Sebut Ada Indikasi Konflik Kepentingan di IPO GoTo oleh Telkomsel, Minta OJK Selidiki
Golkar Membangun Indonesia
Jelang Pemilu 2024, Lamhot Sinaga Bicara soal Koalisi dan Terobosan KIB
Jelang Pemilu 2024, Lamhot Sinaga Bicara soal Koalisi dan Terobosan KIB
Golkar Membangun Indonesia
Dedi Mulyadi Heran Pemerintah Tak Bertindak Cepat Atasi Kenaikan Harga Kedelai
Dedi Mulyadi Heran Pemerintah Tak Bertindak Cepat Atasi Kenaikan Harga Kedelai
Golkar Membangun Indonesia
Dinilai Layak Maju Pilgub Jabar 2024, Dedi Mulyadi Enggan Dikaitkan dengan Elektabilitas
Dinilai Layak Maju Pilgub Jabar 2024, Dedi Mulyadi Enggan Dikaitkan dengan Elektabilitas
Golkar Membangun Indonesia
Temukan Toko Jual Pil Eksimer dan Ciu di Purwakarta, Dedi Mulyadi
Temukan Toko Jual Pil Eksimer dan Ciu di Purwakarta, Dedi Mulyadi "Ngamuk"
Golkar Membangun Indonesia
Jerat Tikus Listrik di Sragen Makan Banyak Korban, Dedi Mulyadi Minta Kementan Cari Solusi
Jerat Tikus Listrik di Sragen Makan Banyak Korban, Dedi Mulyadi Minta Kementan Cari Solusi
Golkar Membangun Indonesia
Operasi Pasar di Salatiga, Jateng, Airlangga Hartarto Disambut Histeris Emak-emak
Operasi Pasar di Salatiga, Jateng, Airlangga Hartarto Disambut Histeris Emak-emak
Golkar Membangun Indonesia
Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis
Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis
Golkar Membangun Indonesia
KPPG Maknai Hari Ibu lewat Peran Perempuan di Bidang Politik
KPPG Maknai Hari Ibu lewat Peran Perempuan di Bidang Politik
Golkar Membangun Indonesia
Menko Airlangga Yakin Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sama Penting
Menko Airlangga Yakin Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sama Penting
Golkar Membangun Indonesia
Ketua Komisi II DPR RI Minta Penyelenggara dan Paslon Pilkada Perhatikan Protokol Kesehatan
Ketua Komisi II DPR RI Minta Penyelenggara dan Paslon Pilkada Perhatikan Protokol Kesehatan
Golkar Membangun Indonesia
Hasil Survei SMSI Buktikan Pemerintahan Jokowi Didukung Penuh Rakyat
Hasil Survei SMSI Buktikan Pemerintahan Jokowi Didukung Penuh Rakyat
Golkar Membangun Indonesia
Indonesia Butuh Banyak Lembaga Riset untuk Berdayakan Plasma Nutfah
Indonesia Butuh Banyak Lembaga Riset untuk Berdayakan Plasma Nutfah
Golkar Membangun Indonesia
Anggota Komisi VI DPR: Dibanding India dan Filipina, Kondisi Demokrasi Indonesia Lebih Baik
Anggota Komisi VI DPR: Dibanding India dan Filipina, Kondisi Demokrasi Indonesia Lebih Baik
Golkar Membangun Indonesia