Menko Airlangga: Stabilitas Politik Akan Menentukan Indonesia Jadi Negara Pendapat Menengah atau Tinggi

KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan stabilitas politik akan menentukan Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atau tinggi.

“Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan
per kapita di atas 10,000 dollar AS. Dan juga dengan kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan ASEAN,” ujar Menko Airlangga.

Hal tersebut dikatakan Menko Airlangga Hartarto dalam acara Democracy Dialogue yang diselenggarakan oleh The Jakarta Post, Senin (7/8/2023).

Menko Airlangga mengatakan, Indonesia yang berstatus sebagi Keketuaan ASEAN 2023, ingin memimpin dengan memberi contoh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sekaligus terbesar di ASEAN.

Untuk itu, kata dia, penting bagi seluruh pemimpin mengutamakan kerja sama dan dialog dalam menjaga stabilitas nasional, mencapai kemakmuran, dan menjaga demokrasi.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Capai Angka 6 Persen

Adapun Menko Airlangga mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai repons dari penurunan dan stagnasi pada demokrasi global dibandingkan dengan lima hingga sepuluh tahun lalu,

Hal ini dikonfirmasi dalam laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2023. Fenomena ini terjadi secara global dan tercermin dalam skor masing-masing wilayah.

Rata-rata skor regional Asia dan Australia tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 5,46. Indonesia sendiri mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor tahun 2021, tetapi meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2020 dengan skor 6,30.

Menko Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, telah terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah ke rezim otokratis

"Tapi Indonesia tidak akan mengalami rezim otokratis. Indonesia adalah salah satu negara multipartai di dunia,” ungkap eperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Airlangga Persiapkan Kepindahan ASN Kemenko Perekonomian ke IKN

Lebih lanjut, laporan tersebut mengatakan bahwa terdapat bukti hubungan yang kuat dan interaktif sepanjang sejarah antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.

Studi yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT) menunjukkan bahwa negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis, produk domestik bruto (PDB)  meningkat 20 persen selama periode 25 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan yang akan terjadi pada negara yang tetap otoriter.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kehadiran demokrasi dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat terjadi dengan membutuhkan waktu yang lama.

"Indonesia percaya bahwa dalam jangka panjang, demokrasi akan membawa manfaat yang luar biasa bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa," kata Airlangga.

Baca juga: Solid Dukung Airlangga, Ormas Golkar Siap Sumbang Jutaan Suara untuk Kemenangan Golkar

Pada kesempatan itu, Menko Airlangga juga menjelaskan mengenai perkembangan hubungan Indonesia sebagai salah satu key partner dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

Ia mengatakan, OECD yang beranggotakan negara maju senantiasa mempromosikan standar regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Indonesia pun, kata dia, saat ini tengah fokus mendorong pemanfaatan keunggulan demografis yang akan mencapai puncaknya dalam kurun waktu 13 tahun atau pada 2035.

“Ini dapat menjadi potensi bagi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar di dunia dengan memanfaatkan bonus demografi ini,” ujar Menko Airlangga.