Airlangga Hartarto Paparkan 4 Pelajaran Penting dalam Pengendalian Inflasi di Tanah Air

KOMPAS.com - Tingkat inflasi Indonesia saat ini masih terkendali dengan realisasi inflasi pada Juli 2023 sebesar 3,08 persen year-on-year (yoy), atau berada dalam rentang sasaran dan tren melandai sejak awal 2023.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pencapaian inflasi tersebut merupakan salah satu yang terendah di dunia. 

Dia memaparkan, inflasi pada Juli 2023 tercatat 3,08 (yoy) atau lebih baik jika dibandingkan dengan sejumlah negara G20 lainnya, seperti India 7,44 persen, Inggris 6,8 persen, Italia 5,9 persen, Uni Eropa 5,3 persen.

“Secara parsial, 19 daerah realisasi inflasinya di bawah nasional dan 15 daerah di atas nasional. Jadi, terima kasih kepada seluruh gubernur,” ujarnya Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). 

Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 bertema "Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan" di Istana Negara, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Jokowi: Inflasi Indonesia Semakin Terkendali, Capai 3,1 Persen sampai Juli 2023

Terkait pencapaian itu, Airlangga mengatakan, terdapat beberapa lesson learned dalam pengendalian inflasi yang perlu dilanjutkan. 

Pertama, sinergi koordinasi yang semakin kuat antarkementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (daerah). 

Kedua, penguatan dan perluasan kerja sama perdagangan antardaerah (KAD). Dalam hal ini, KAD baru pada 2023 tercatat hingga saat ini mencapai 171. 

Ketiga, pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Keempat, penyediaan data harga secara real time dan akurat. 

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu menambahkan, pencapaian inflasi Indonesia juga didukung inflasi volatile food yang terus menurun, inflasi administered prices yang melandai, dan inflasi inti yang tetap terkendali. 

Selain itu, pemerintah mengumumkan pemenang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Awards 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah. 

Baca juga: Airlangga: Reforma Agraria Penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Atasi Kemiskinan Ekstrem

Penghargaan tersebut terdiri dari tiga kategori, yakni TPID Terbaik Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TPID Kabupaten/Kota Berprestasi.

Airlangga pun mengapresiasi pemerintah pusat, Bank Indonesia (BI), dan pemda karena telah memberikan sinergi yang baik dalam mengendalikan inflasi.

"(Berkat sinergi ini), inflasi Indonesia dapat terkendali dan kembali dalam rentang target sasaran sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni 3 plus minus 1 persen," tuturnya.

Airlangga menyebutkan, meski pencapaian realisasi angka inflasi cenderung memuaskan, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah tantangan yang akan datang.

Baca juga: Dorong Revolusi Industri 4.0, Airlangga Hartarto Terima Penghargaan dari BKTI PII Award

Untuk itu, pemerintah terus mengupayakan dan memastikan inflasi terkendali dalam rentang sasaran dengan strategi kebijakan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) maupun bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

“Salah satu yang telah diupayakan adalah penguatan cadangan beras, cadangan pangan pemerintah, utamanya beras dan stabilisasi pasokan dan harga pangan,” ujarnya. 

Lima arahan presiden

Pada kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan TPIP dan TPID untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan dengan dukungan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). 

Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan lima arahan dalam menjaga inflasi tetap terkendali.  

Baca juga: Jokowi Sebut Inflasi di Indonesia Terkendali, Lebih Baik dari Argentina hingga Amerika Serikat

Pertama, memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan, terutama beras serta melakukan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya. 

Kedua, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. 

Ketiga, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, khususnya untuk memperkuat kerja sama antardaerah. 

Keempat, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. 

Kelima, memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi. 

Baca juga: Walau Deflasi, BPS Sebut Beras Tetap Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menginstruksikan kepada K/L terkait agar bantuan pangan beras segera disalurkan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun, jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 10 kilogram (kg) per KPM untuk periode September-November 2023.

Per 30 Agustus, Badan Urusan Logistik (Bulog) menyimpan 1,54 juta ton beras. Sekitar 900.000 ton berada di gudang dan sisanya sedang dalam perjalanan.